Komentar

Hambatan Non-Tarif (Non-Tariff Measures/NTMs) adalah upaya kebijakan perdagangan selain tarif yang berpotensi memengaruhi perdagangan barang internasional melalui perubahan volume yang diperdagangkan, harga, atau keduanya.

Perdagangan internasional adalah transaksi ekonomi yang dilakukan antarnegara. Barang-barang yang biasa diperdagangkan meliputi barang konsumsi, seperti televisi dan pakaian; barang modal, seperti mesin; serta bahan baku dan makanan.

Dengan Uni Eropa (UE) yang tengah berupaya memperluas rantai pasoknya, Indonesia—sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara—menawarkan akses yang sangat penting: dari sumber daya alam yang strategis, penduduk muda yang melek teknologi, hingga pasar yang berkembang pesat.

Tinjauan beragam indikator utama di atas (artikel sebelum ini) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia telah pulih dari pandemi dan kembali mencapai tingkat pertumbuhan yang stabil, di angka sekitar 5%. Tapi, Indonesia perlu tumbuh lebih cepat jika ingin mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Pergantian kebijakan PPDB Zonasi menjadi SPMB membuka lebih banyak peluang bagi siswa berprestasi dan afirmasi untuk masuk sekolah pilihannya dengan adanya penambahan kuota bagi kedua jenis peserta didik tersebut

Ini alasan kenapa fungsi dan tata kelola Makan Bergizi Gratis perlu segera dilakukan

Demokrasi digital Indonesia berada di persimpangan. Kebebasan ruang publik daring kian menyempit dan diatur berlebihan.

Harga beras di Indonesia selama Juli - September 2025 belum kunjung turun, bahkan lebih mahal dari tahun lalu dan harga beras Internasional. Ini penjelasannya!

Penggunaan Neraca Komoditas untuk mengatur impor belum efektif sehingga berdampak pada sulitnya industri dan UMKM dalam mendapatkan bahan baku tepat waktu. Hal ini berimbas pada kenaikan harga bagi produsen maupun konsumen.

Apa itu tarif dan kenapa kebijakan ini buruk bagi konsumen dan produsen?

Pembatasan impor menaikkan harga bahan baku dan menekan UMKM serta petani kecil yang bergantung pada stabilitas harga pangan.

Subsidi pupuk kurang efektif, pemerintah perlu ubah skema ke bantuan langsung tunai.

Penurunan HET pupuk memang meringankan biaya petani, tapi solusi ini hanya meredakan gejala. Tanpa perbaikan produktivitas, edukasi pemupukan, dan perombakan mekanisme subsidi, kebijakan pupuk murah justru berisiko memperparah ketergantungan, merusak tanah, dan membuka celah penyalahgunaan.

Peringatan Hari Pangan Sedunia mengingatkan bahwa akses pangan bergizi di Indonesia masih timpang. Stagnasi produktivitas, mahalnya harga pangan, dan kebijakan yang kurang tepat sasaran menuntut reformasi agar pangan benar-benar terjangkau bagi semua.

Program Makan Bergizi (MBG) yang digagas sebagai salah satu program unggulan pemerintah kini berada di persimpangan jalan. Setelah hampir satu tahun berjalan, berbagai pihak mempertanyakan dan mengkritisi efektivitas dan arah kebijakan program ini. Apakah MBG benar-benar menjawab kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, atau justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks?

Program ini membutuhkan adanya kerangka regulasi untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang ada di dalamnya.

Penelitian CIPS mengusulkan beberapa langkah kebijakan berbentuk intervensi di tingkat sekolah, regional, dan nasional untuk memaksimalkan keterlibatan siswa perempuan di dalam bidang STEM.

Stunting masih mengancam masa depan Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis dijalankan sebagai solusi besar. Tapi sejauh apa efektivitasnya? CIPS mencoba menganalisinya.

Pemerintah perlu meninjau dan mengevaluasi penggunaan hambatan non-tarif serta dampaknya secara berkala pada kinerja perdagangan dan harga komoditas di dalam negeri.

Indonesia membutuhkan alat ukur kesejahteraan petani yang holistik, yang mampu menangkap faktor-faktor yang berkontribusi bagi kesejahteraan mereka secara lebih mendalam.