Komentar

CIPS mendorong kebijakan yang memperkuat peran APBN dan BUMN sebagai pengungkit pertumbuhan swasta, menjaga daya beli, menarik investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi dan keterbukaan pasar.

Rantai nilai pangan yang belum efisien membuat harga tetap tinggi di konsumen, sementara kesejahteraan petani masih rendah.

Analisis CIPS Food Monitor Q1 2026 tentang data hilangnya harga jagung dan naiknya harga daging sapi

Pelindungan anak di ruang digital menjadi kebutuhan mendesak karena dunia maya kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Anak-anak berinteraksi, belajar, dan berekspresi melalui teknologi. Namun, di balik peluang besar itu, terdapat risiko serius seperti paparan konten berbahaya, eksploitasi, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Bangkitnya gig economy telah mengubah cara orang bekerja, memperoleh penghasilan, dan berinteraksi dengan pasar. Dari pengemudi ride-hailing hingga desainer lepas, gig work mencakup spektrum aktivitas yang luas. Namun kini, frontier mulai dipagari dan era kerja platform tanpa regulasi resmi telah berakhir. Kita harus memastikan bahwa dalam upaya memberikan keamanan, kita tidak mengorbankan otonomi yang membuat gig work menjadi pilihan yang layak bagi jutaan orang.

Tata kelola program MBG yang masih terpusat membatasi ruang bagi aktor lokal, terutama sekolah, untuk berperan secara optimal.

Ancaman El Nino “Godzilla” berpotensi menekan produksi pangan nasional akibat musim kemarau yang lebih panjang dan lebih awal pada 2026.

Perempuan memiliki peran penting dalam sistem pangan, mulai dari mengelola produksi dan pengolahan pangan hingga memengaruhi keputusan konsumsi di tingkat rumah tangga.

CIPS menilai pembagian Bantuan Hari Raya oleh apilkator atas dasar imbauan pemerintah belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi pengemudi ojol dan taksi online.

Komitmen reformasi dalam ART dengan Amerika Serikat datang dengan syarat geopolitik yang berisiko menggerus kedaulatan ekonomi Indonesia, sementara manfaat ekonominya relatif terbatas. Momentum pembatalan tarif AS perlu dimanfaatkan untuk mendorong reformasi domestik yang mandiri agar daya saing meningkat tanpa tekanan eksternal.

Studi CIPS mengklasifikasikan gig worker ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat otonomi dan daya tawar, di mana setiap kategori memerlukan pendekatan kebijakan yang spesifik.

Perlindungan anak harus beralih dari sekadar pembatasan akses menuju tanggung jawab bersama dan penguatan literasi digital bagi seluruh ekosistem pendukung anak.

Analisis mengapa Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Daging Sapi dan biaya impor yang tinggi membuat harga daging di Indonesia tertahan di Rp140.000 meskipun pasar global berfluktuasi—baca selengkapnya di CIPS Food Monitor Q4 2025

Pemerintah perlu segera mengotomatisasi izin impor yang telah lolos verifikasi dan secara bertahap beralih ke mekanisme berbasis pasar demi ketahanan pangan yang tangguh.

Strategi jangka panjang melalui modernisasi dan adopsi teknologi menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas serta daya tahan petani dan nelayan terhadap krisis iklim.

Belakangan ini, perhatian publik tersita oleh polemik mengenai status kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Meski pihak BGN telah mengklarifikasi bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya ditujukan bagi jabatan tertentu, isu ini sebenarnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: Ke mana arah kebijakan gizi negara kita seharusnya berfokus?

Pemerintah perlu membenahi desain dan tata kelola program unggulan sektor pangan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menjawab tantangan pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional.

Salah satu prioritas yang sudah sering didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian swasembada pangan, paling tidak dalam produksi beras, dalam lima tahun masa jabatannya ini. Impian kosong atau kenyataan yang bisa dicapai?

Kementerian Kesehatan mengangkat tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal" untuk peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2026.

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diklaim pemerintah sebagai bukti peningkatan kesejahteraan petani perlu disikapi dengan perspektif yang lebih utuh.