Komentar

Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam strategis dan mencegah praktik under-invoicing serta transfer pricing. Namun, apakah pembentukan institusi baru merupakan solusi yang paling efektif?

Studi CIPS dalam proyek MyINDAH Diet menemukan bahwa kebijakan pangan dan gizi di Indonesia masih sering berjalan secara sektoral sehingga belum optimal meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat.

Future Foods Forum mendorong reformasi kebijakan yang lebih responsif melalui peningkatan efisiensi rantai pasok, penguatan produktivitas pertanian, dan perbaikan akses masyarakat pada pangan sehat yang terjangkau.

Mewujudkan Generasi Emas 2045 tidak cukup hanya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau harus menjadi fondasi pembangunan manusia Indonesia. Tanpa perbaikan pada aspek keamanan pangan, keterjangkauan harga, dan literasi gizi, cita-cita menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing akan sulit tercapai.

CIPS menilai penguatan peran perempuan merupakan bagian penting dari strategi membangun sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang membentang jutaan kilometer persegi, laut bukan sekadar fitur geografis; ia adalah nadi kehidupan bangsa Indonesia. Namun, sumber daya laut Indonesia berada dalam tekanan berat penurunan ekologis masif akibat lemahnya tata kelola, serta kemiskinan yang terus membelit masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.

FFF sebagai wadah jejaring multipihak mendorong penerapan kebijakan pelabelan gizi yang secara kontinyu menggandeng kesiapan industri hingga kontribusi akademisi dan organisasi masyarakat sipil agar dapat menjadi salah satu instrumen pemenuhan gizi yang tepat guna dan berdampak bagi masyarakat luas.

Kenaikan harga BBM Pertamax berpotensi menekan daya beli kelas menengah karena rumah tangga harus mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk kebutuhan dasar, termasuk transportasi.

CIPS mendorong kebijakan yang memperkuat peran APBN dan BUMN sebagai pengungkit pertumbuhan swasta, menjaga daya beli, menarik investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi dan keterbukaan pasar.

Rantai nilai pangan yang belum efisien membuat harga tetap tinggi di konsumen, sementara kesejahteraan petani masih rendah.

Analisis CIPS Food Monitor Q1 2026 tentang data hilangnya harga jagung dan naiknya harga daging sapi

Pelindungan anak di ruang digital menjadi kebutuhan mendesak karena dunia maya kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Anak-anak berinteraksi, belajar, dan berekspresi melalui teknologi. Namun, di balik peluang besar itu, terdapat risiko serius seperti paparan konten berbahaya, eksploitasi, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Bangkitnya gig economy telah mengubah cara orang bekerja, memperoleh penghasilan, dan berinteraksi dengan pasar. Dari pengemudi ride-hailing hingga desainer lepas, gig work mencakup spektrum aktivitas yang luas. Namun kini, frontier mulai dipagari dan era kerja platform tanpa regulasi resmi telah berakhir. Kita harus memastikan bahwa dalam upaya memberikan keamanan, kita tidak mengorbankan otonomi yang membuat gig work menjadi pilihan yang layak bagi jutaan orang.

Tata kelola program MBG yang masih terpusat membatasi ruang bagi aktor lokal, terutama sekolah, untuk berperan secara optimal.

Ancaman El Nino “Godzilla” berpotensi menekan produksi pangan nasional akibat musim kemarau yang lebih panjang dan lebih awal pada 2026.

Perempuan memiliki peran penting dalam sistem pangan, mulai dari mengelola produksi dan pengolahan pangan hingga memengaruhi keputusan konsumsi di tingkat rumah tangga.

CIPS menilai pembagian Bantuan Hari Raya oleh apilkator atas dasar imbauan pemerintah belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi pengemudi ojol dan taksi online.

Komitmen reformasi dalam ART dengan Amerika Serikat datang dengan syarat geopolitik yang berisiko menggerus kedaulatan ekonomi Indonesia, sementara manfaat ekonominya relatif terbatas. Momentum pembatalan tarif AS perlu dimanfaatkan untuk mendorong reformasi domestik yang mandiri agar daya saing meningkat tanpa tekanan eksternal.

Studi CIPS mengklasifikasikan gig worker ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat otonomi dan daya tawar, di mana setiap kategori memerlukan pendekatan kebijakan yang spesifik.

Perlindungan anak harus beralih dari sekadar pembatasan akses menuju tanggung jawab bersama dan penguatan literasi digital bagi seluruh ekosistem pendukung anak.