Komentar

Laporan BPS tentang kenaikan harga Beras menunjukkan bahwa stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada jumlah stok, tetapi juga fleksibilitas distribusi dan kebijakan.

Di tengah ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim yang kian ekstrem, sektor pertanian dipaksa untuk beradaptasi. Salah satu jawaban paling krusial atas tantangan ini adalah penerapan Agritech, atau Teknologi Pertanian.

CIPS menilai capaian swasembada pangan perlu dilihat dari dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, terutama petani skala kecil.

Penindakan terhadap 25 merek beras fortifikasi, yang diduga melanggar aturan, penting untuk melindungi konsumen, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan keterjangkauan beras.

*Think tank* global menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan organisasi, terutama dalam pendanaan, SDM, dan pemanfaatan AI. *State of the Sector Report 2026* menekankan pentingnya adaptasi agar *think tank* tetap mampu menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Wacana swasembada kembali mengemuka menyusul rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kemandirian dalam sektor sapi dan daging sapi yang diutarakannya dalam pidato kenegaraannya. Realistiskah ambisi ini?

Kasus keracunan MBG di Sidoarjo menunjukkan bahwa upaya perbaikan program beberapa waktu terakhir belum menyentuh akar masalah dari desain tata kelola dan mekanisme pengawasan MBG.

Sistem pendidikan di Indonesia kembali menjadi sorotan publik seiring munculnya rencana pendirian Universitas Republik Indonesia atau URI, institusi yang dirancang untuk fokus pada pendidikan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta administrasi pemerintahan. Rencana ini kembali membuka diskusi lama yang belum juga tuntas: seberapa terkoordinasi sebenarnya sistem pendidikan kita?

Digitalisasi dan pemetaan partisipatif dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi lahan pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kebijakan berbasis data di Indonesia.

Perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan membutuhkan tata kelola data yang lebih partisipatif agar kebijakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal.

Perkembangan AI mendorong inovasi sekaligus menimbulkan tantangan perlindungan hak cipta. Regulasi yang seimbang dibutuhkan untuk melindungi pencipta tanpa menghambat inovasi teknologi.

Kebijakan dan regulasi ruang digital dinilai masih menyisakan kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi dan akses informasi.

Sejak tahun 2019, Gen Z semakin aktif mengikuti dan menyuarakan isu politik serta kebijakan publik.

Temukan alasan mengapa harga gula konsumen di Indonesia naik di Q2 2026 saat harga gula internasional justru anjlok 18,7%. Simak analisis CIPS tentang regulasi impor Neraca Komoditas, ketidakefisienan pabrik gula tua, dan solusi kebijakan berbasis pasar.

Indonesia naik 15 peringkat dalam Legatum Prosperity Index selama satu dekade terakhir, tetapi laju peningkatan di komponen indeks kemakmuran ini mulai stagnan sejak 2023.

Momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi refleksi atas bagaimana makna kemerdekaan berkembang di tengah semakin besarnya peran ruang digital dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pemerintah perlu memprioritaskan penguatan sekolah dan perguruan tinggi yang sudah ada agar lebih mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

El Niño “Godzilla” bukan lagi sekadar ancaman, melainkan realitas yang menindas rantai pasok pangan Indonesia. Dari sawah hingga pasar, dari desa hingga kota, dampaknya terasa luas. Namun, krisis ini sebetulnya membuka peluang untuk mempercepat transformasi menuju sistem pertanian adaptif, modern, dan berkelanjutan.

Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam strategis dan mencegah praktik under-invoicing serta transfer pricing. Namun, apakah pembentukan institusi baru merupakan solusi yang paling efektif?

Studi CIPS dalam proyek MyINDAH Diet menemukan bahwa kebijakan pangan dan gizi di Indonesia masih sering berjalan secara sektoral sehingga belum optimal meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat.