Komentar

Cuaca ekstrem yang melanda Indonesia memicu gagal panen dan menghambat aktivitas nelayan di berbagai daerah.

Belakangan ini, perhatian publik tersita oleh polemik mengenai status kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Meski pihak BGN telah mengklarifikasi bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya ditujukan bagi jabatan tertentu, isu ini sebenarnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: Ke mana arah kebijakan gizi negara kita seharusnya berfokus?

Pemerintah Indonesia tengah gencar memperkuat sektor pangan nasional melalui target swasembada dan peningkatan gizi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu prioritas yang sudah sering didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian swasembada pangan, paling tidak dalam produksi beras, dalam lima tahun masa jabatannya ini. Impian kosong atau kenyataan yang bisa dicapai?

Kementerian Kesehatan mengangkat tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal" untuk peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2026.

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diklaim pemerintah sebagai bukti peningkatan kesejahteraan petani perlu disikapi dengan perspektif yang lebih utuh. 

Langkah pemerintah menyetop impor beras hingga gula konsumsi pada tahun 2026 karena klaim swasembada menunjukkan optimisme tinggi terhadap produksi pangan dalam negeri.

TKDN Indonesia adalah regulasi konten lokal yang mengikat perusahaan asing dengan tujuan memajukan industri domestik meski menghadapi tantangan birokrasi, kualitas, dan tuduhan proteksionisme.

Keputusan pemerintah meniadakan impor beras industri dan beras khusus dalam Neraca Komoditas (NK) 2026 berpotensi memicu hambatan baru di sektor pangan.

Penundaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk penetapan Neraca Komoditas (NK) tahun 2026 telah terjadi dua kali selama bulan Desember akibat ketidakhadiran menteri terkait. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Sistem kuota pada Neraca Komoditas mempengaruhi pertumbuhan industri makanan minuman karena dapat menyebabkan kerawanan kelangkaan pasokan dan keterlambatan impor.

Ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok saling menaikkan tarif, dampaknya dapat mengganggu rantai pasok global secara signifikan.

Sistem ini didasarkan pada anggapan bahwa kekayaan dunia bersifat terbatas, sehingga pemerintah dianjurkan untuk mengontrol perdagangan dengan ketat guna menambah kekayaan dan memperkuat kekuasaan negara

Iklan mobil di bandara itu sudah biasa. Kita sering melihat iklan BMW, Audi, atau Mercedes. Untuk turis dalam perjalanan, mungkin promosi alat transportasi itu cukup efektif. Tapi, kali ini waktu saya tiba di Eropa, ada yang menarik perhatian saya.

Tren kenaikan harga pangan saat Natal dan Tahun Baru juga Lebaran masih dapat terjadi karena pasokan belum mampu mengikuti lonjakan permintaan.

Bukannya mempercepat kebangkitan Brasil, proteksionisme malah menghambat kemajuan karena industri yang tercipta jadi lebih bergantung pada bantuan politik, bukan kinerja pasar.

Keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu pelaku ekonomi untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan dengan mitra dagangnya.

Proteksionisme di Indonesia mulai muncul kembali sejak pertengahan 2000-an, dan belakangan ini meningkat cukup pesat.

Hambatan Non-Tarif (Non-Tariff Measures/NTMs) adalah upaya kebijakan perdagangan selain tarif yang berpotensi memengaruhi perdagangan barang internasional melalui perubahan volume yang diperdagangkan, harga, atau keduanya.

Perdagangan internasional adalah transaksi ekonomi yang dilakukan antarnegara. Barang-barang yang biasa diperdagangkan meliputi barang konsumsi, seperti televisi dan pakaian; barang modal, seperti mesin; serta bahan baku dan makanan.