Komentar

Hadirnya Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) merupakan langkah penting.

Upaya melindungi konsumen digital masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK).

Pemerintah fokus pada penguatan fondasi dan penguatan mitigasi risiko dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Pemerataan infrastruktur digital dan konektivitas internet antar daerah akan mendorong transformasi digital menjadi lebih inklusif.

Pernyataan ini langsung menimbulkan berbagai reaksi, terutama karena kebijakan kuota telah lama menjadi bagian dari sistem perdagangan kita—dan sering dikaitkan dengan isu kelangkaan dan mahalnya harga barang pokok, termasuk daging sapi.

Transaksi digital, sebagai salah satu inovasi digital, perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas internet yang berkualitas.

Pemerintah AS memberikan waktu 90 hari bagi negara-negara mitra untuk melakukan negosiasi tertutup.

Birokrasi yang rumit, pembatasan kuota dan perizinan, penentuan waktu impor, serta hambatan non-tarif lainnya berdampak negatif pada iklim investasi dan nilai ekspor.

Padahal link and match diperlukan untuk menjembatani kebutuhan lulusan pendidikan di masa mendatang.

Media ramai membicarakan bahwa puluhan ribu orang di seluruh negeri elah kehilangan pekerjaan, dan ini terjadi di mana-mana, mulai dari pabrik hingga restoran dn diberbagai daerah.

Arahan Presiden Prabowo untuk menghapus kebijakan kuota impor membawa dampak signifikan terhadap kinerja perdagangan Indonesia, termasuk untuk komoditas daging sapi.

Analisis CIPS Food Monitor q1 2025 tentang kenaikan harga daging sapi di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan janjinya untuk mewujudkan swasembada dalam lima tahun sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. 

Anggaran ini bisa dibilang sebagai petunjuk arah: ke mana sebenarnya Indonesia akan dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun pertamanya menjabat?

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari pemerintah memang diberikan kepada baik sekolah negeri maupun swasta.

Presiden Prabowo Subianto merespons hal tersebut, salah satunya, dengan arahan untuk menghapus kebijakan kuota impor.

Keterlibatan sekolah dalam pelaksanaan MBG perlu ditingkatkan untuk memperkuat tata kelola agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan gizi siswa dan konteks lokal.

Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang terdampak, perlu melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk meminimalisir dampak dari kebijakan ini.

Dengan menekan biaya ini, margin keuntungan dapat terjaga pada titik aman sehingga mereka bisa tetap berkompetisi di pasar Amerika Serikat walaupun ada tarif resiprokal.

Tanpa akses yang merata, kesenjangan tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, tetapi juga dalam aspek kesejahteraan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja.