Komentar

Hari Pangan Sedunia menjadi momentum bagi Indonesia untuk merefleksikan tantangan ketahanan pangan, di mana stagnasi produktivitas lahan dan tingginya proporsi pengeluaran pangan rumah tangga menuntut reformasi kebijakan yang fokus pada keterjangkauan harga dan akses.

Program Makan Bergizi (MBG) yang digagas sebagai salah satu program unggulan pemerintah kini berada di persimpangan jalan. Setelah hampir satu tahun berjalan, berbagai pihak mempertanyakan dan mengkritisi efektivitas dan arah kebijakan program ini. Apakah MBG benar-benar menjawab kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, atau justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks?

Program makan bergizi gratis pemerintah Indonesia adalah langkah penting dalam mengatasi masalah stunting kronis dengan menyediakan asupan gizi cukup bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil.

Pemerintah perlu meninjau dan mengevaluasi penggunaan hambatan non-tarif serta dampaknya secara berkala pada kinerja perdagangan dan harga komoditas di dalam negeri.

Indonesia membutuhkan alat ukur kesejahteraan petani yang holistik, yang mampu menangkap faktor-faktor yang berkontribusi bagi kesejahteraan mereka secara lebih mendalam.

Ekonomi digital merupakan salah satu sektor yang dapat didorong transformasinya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moderasi konten jangan sampai menghalangi kebebasan berekspresi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital.

Evaluasi dan pembuatan tata kelola makan bergizi gratis perlu segera dilaksanakan demi keberlanjutan MBG di masa depan.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta berikan gambaran kurang optimalnya implementasi Neraca Komoditas dalam impor komoditas.

Salah satu poin yang layak direvisi adalah mengenai tidak jelasnya definisi “konten terlarang”, yang rawan mengganggu proses penyebaran informasi dan kebebasan berekspresi.

Selain intensifikasi, sektor pertanian Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan pasca panen dan akses petani pada input pertanian berkualitas.

Alasan harga beras Indonesia tetap tinggi saat panen beras surplus

Kebijakan moderasi konten wajib dilakukan oleh semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat atau setiap orang, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat diikuti dengan sejumlah risiko yang mengintai para penggunanya, salah satunya adalah dark patterns.

Indonesia perlu segera membentuk Lembaga PDP untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi tata kelola data

Salah satu prioritas yang sudah sering didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian swasembada pangan, paling tidak dalam produksi beras, dalam lima tahun masa jabatannya ini. Impian kosong atau kenyataan yang bisa dicapai?

Pemanfaatan inovasi teknologi pangan dan pertanian harus mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir demi mendorong pemenuhan gizi masyarakat dan mendukung perbaikan penghidupan pelaku pertanian yang lebih baik.

Bisakah Pemetaan Berbasis Komunitas Menyelesaikan Konflik Lahan di Indonesia? Di Riau dan Aceh, Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (PLUP) memberdayakan warga desa untuk menetapkan batas wilayah, melindungi hutan, dan menegaskan hak mereka—dengan memanfaatkan pengetahuan lokal, bukan hanya mengandalkan peta pemerintah. Baca lebih lanjut tentang bagaimana PLUP menjembatani kearifan lokal dengan tata kelola lahan formal.

Indonesia perlu mengurangi penggunaan hambatan non-tarif atau non-tariff measures (NTM) dalam kebijakan perdagangannya, salah satunya untuk meningkatkan daya saing produknya.

Keanggotaan Indonesia pada OECD berpeluang tingkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui ekspansi pasar baru, peningkatan daya saing produk dan produk yang berkelanjutan.