MyINDAH Diet: Inovasi Digital Kolaborasi Indonesia-Australia untuk Pilihan Pangan Sehat

Bagi banyak keluarga Indonesia, menyediakan makanan sehat setiap hari masih menjadi tantangan. Kenaikan harga pangan, keterbatasan pilihan bahan makanan, serta akses terhadap informasi gizi membuat masyarakat harus mengambil keputusan konsumsi berdasarkan kemampuan ekonomi, bukan semata kebutuhan gizi.

Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan daya beli masyarakat, tetapi juga bagaimana sistem pangan dirancang dan dikelola.  Kebijakan terkait produksi pertanian, distribusi pangan, perdagangan, hingga program perbaikan gizi masih sering berjalan secara terpisah. Karena itu, upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat memerlukan pendekatan kebijakan yang mampu menghubungkan aspek-aspek tersebut dalam satu kerangka yang utuh dan selaras.

"Pilihan makanan yang dibuat masyarakat setiap hari tidak hanya ditentukan oleh preferensi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh harga pangan, akses informasi, kondisi lingkungan, dan kebijakan publik," ujar Dr. Risti Permani, Associate Professor di University of Queensland sekaligus Project Lead MyINDAH Diet.

Pangan dan gizi menjadi salah satu agenda prioritas dalam pembangunan nasional. Pemerintah telah menjalankan berbagai program unggulan, mulai dari peningkatan produksi pangan hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menelan anggaran ratusan triliun rupiah pada 2026.

Namun, keberhasilan pembangunan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi. Dari sisi masyarakat sebagai konsumen, kemampuan mengakses pola makan sehat juga dipengaruhi oleh harga pangan, keberagaman pilihan pangan, kualitas distribusi, serta akses terhadap informasi gizi.

Studi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dalam proyek MyINDAH Diet menunjukkan bahwa kebijakan pangan dan gizi yang memengaruhi aspek-aspek tersebut masih sering dirancang dan dijalankan secara sektoral. 

Berbagai kementerian dan lembaga menggunakan indikator keberhasilan yang berbeda-beda. Akibatnya, kebijakan seputar pangan, pertanian, kesehatan, dan perdagangan belum sepenuhnya bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat.

Selain itu, fokus kebijakan masih banyak diarahkan pada peningkatan produksi komoditas tertentu. Padahal, perbaikan kualitas konsumsi masyarakat juga membutuhkan dukungan terhadap diversifikasi pangan, inovasi pertanian, serta penguatan infrastruktur pascapanen untuk menjaga ketersediaan dan kualitas pangan bergizi. 

"Ketika setiap sektor bekerja dengan target dan indikator yang berbeda, dampak kebijakan terhadap masyarakat menjadi kurang optimal. Padahal, persoalan pangan dan gizi memerlukan desain dan implementasi kebijakan yang selaras agar saling mendukung dan menghasilkan dampak yang lebih besar," ujar Jimmy Daniel Berlianto, Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS.

Konsorsium MyINDAH Diet melihat tantangan pangan dan gizi tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan dan program yang berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan systems thinking yang mengikutsertakan hubungan sebab-akibat dari  proses produksi, distribusi, keterjangkauan, dan konsumsi pangan dalam satu kerangka sistem yang utuh.

Untuk mendukung implementasinya, CIPS merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor melalui indikator keberhasilan bersama antar kementerian dan lembaga terkait. Salah satu indikator yang dapat dipertimbangkan adalah Biaya Makan Sehat (Cost of Healthy Diet) untuk mengukur keterjangkauan pangan bergizi bagi masyarakat.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, proyek penelitian MyINDAH Diet yang diinisiasi oleh KONEKSI bersama sembilan organisasi multidisipliner Indonesia-Australia ini juga turut memperkenalkan aplikasi MyINDAH Diet sebagai inovasi digital yang membantu masyarakat memperoleh informasi gizi, pilihan menu sehat, serta informasi pangan yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari. 

"Pendekatan systems thinking memungkinkan pemerintah melihat keterkaitan antara produksi, distribusi, keterjangkauan, hingga konsumsi pangan. Dengan tata kelola yang lebih terintegrasi, kebijakan dapat dirancang agar lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah," ujar Jimmy Daniel Berlianto, Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS.