El Nino “Godzilla” Ancam Ketahanan Pangan, CIPS Dorong Sistem Pertanian Adaptif

Ancaman El Nino “Godzilla” yang diperkirakan memicu musim kemarau berlangsung lebih panjang dan lebih awal pada tahun 2026 berpotensi menekan produksi pangan nasional sekaligus menguji sistem pertanian Indonesia.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) melihat situasi ini sebagai momentum untuk mempercepat pembenahan sistem pertanian nasional. Pendekatan lama yang kurang ramah lingkungan dalam kebijakan pertanian perlu diubah menjadi model yang lebih adaptif terhadap krisis iklim.

"Sistem pertanian yang masih mengandalkan pendekatan konvensional membuat kita semakin rentan terhadap guncangan iklim seperti El Nino ‘Godzilla’. Karena itu, Indonesia perlu beralih ke sistem pertanian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim agar produksi terjaga dan petani tetap sejahtera," ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Rahmad Supriyanto.

Pertanian adaptif menekankan pada sistem produksi yang lebih responsif terhadap perubahan iklim, misalnya melalui penggunaan benih tahan kekeringan hingga pertanian dengan konservasi tanah dan air. Pendekatan ini penting untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman krisis iklim seperti kekeringan.

Dalam konteks Indonesia, urgensi ini semakin nyata. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian wilayah akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih awal, yang diperkuat oleh proyeksi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait potensi El Nino dengan intensitas kuat atau El Nino “Godzilla” di sejumlah wilayah.

Pertanian menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dalam kondisi ini. Ketika El Nino terjadi pada 2023, misalnya, produksi beras nasional turun lebih dari 0,44 juta ton dan sekitar 23.451 hektare lahan sawah terdampak kekeringan. 

Di tingkat petani, tantangan juga nyata. Jono, petani aren dari Jawa Tengah, mengeluhkan penurunan kualitas pupuk subsidi yang membuat tanaman “seperti kurang gizi”. Kondisi ini memaksa petani menggunakan pupuk sintetis secara berlebihan, yang justru berpotensi meningkatkan emisi dan merusak lingkungan.

Secara global, studi CIPS (2021) menemukan penggunaan pupuk sintetis seperti urea dan NPK juga menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bahkan mencatat emisi pupuk sintetis terus meningkat sejak 1990, menjadikannya salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca di sektor pertanian.

"Selain pendekatan yang konvensional, praktik pembukaan lahan baru yang masih diterapkan pemerintah juga terbukti tidak memberi dampak signifikan terhadap produktivitas pertanian. Metode ini justru memicu ancaman kerusakan lingkungan yang semakin besar," ungkap Rahmad.

CIPS menilai sistem pertanian perlu fokus memperkuat ketahanan terhadap krisis iklim, salah satunya dengan optimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian ramah lingkungan. Riset CIPS (2025) menunjukkan intensifikasi pada 7,4 juta hektare lahan sawah berpotensi menghasilkan tambahan hingga 11,84 juta ton beras, melampaui target program berbasis ekspansi lahan seperti Food Estate sebesar 5 juta ton per tahun.

Modernisasi pertanian juga perlu dipercepat melalui praktik pertanian cerdas iklim (Climate Smart Agriculture), pertanian presisi berbasis Internet of Things (IoT), hingga penggunaan varietas yang tahan kekeringan.

“Sistem pertanian Indonesia perlu semakin responsif terhadap krisis iklim. Pemerintah harus mendorong transformasi ini dengan membuka akses petani terhadap teknologi dan inovasi, serta memberikan insentif bagi semua pihak yang menerapkan praktik pertanian ramah iklim,” tutup Rahmad.