Memperkuat Ketahanan Pangan dengan Peran Perempuan dan Sistem Pertanian Inklusif

Perempuan memainkan peran penting dalam sistem pangan dan pertanian Indonesia, terutama dalam mengelola produksi dan pengolahan pangan,  keputusan konsumsi rumah tangga, dan memiliki pengetahuan lokal memadai untuk menopang keberagaman pangan.

Namun, peran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan pertanian dan pangan nasional. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai perspektif perempuan masih belum banyak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.

“Kebijakan pertanian yang memberikan ruang setara bagi perempuan dan kelompok rentan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan. Ketika mereka memiliki akses terhadap sumber daya dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sistem pangan akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS Maria Dominika.

Di berbagai wilayah pedesaan, perempuan bahkan terlibat aktif dalam produksi, pengolahan, hingga distribusi pangan. Mereka berperan dalam menjaga keberagaman pangan melalui pengetahuan lokal, menentukan pola konsumsi rumah tangga, dan mengelola hasil panen.

Perubahan dalam pendekatan kebijakan pertanian dapat memengaruhi peran tersebut. Ketika sistem pertanian berubah tanpa mempertimbangkan kondisi rumah tangga dan konteks budaya lokal, ruang partisipasi perempuan dalam sistem pangan berpotensi semakin terbatas.

Dampaknya terlihat dalami kehidupan masyarakat, seperti Bu Sari (nama disamarkan), petani dari Kalimantan Tengah, kehilangan salah satu sumber utama penghidupan setelah terjadi perubahan penggunaan lahan di desanya. Sumber pangan yang sebelumnya dapat diperoleh dari hutan, sungai, dan ladang di sekitarnya  kini membutuhkan biaya tambahan untuk dipenuhi. 

Dalam kasus lain, seorang petani perempuan yang mengalokasikan 2,5 hektare lahannya untuk mengikuti program pembukaan lahan pertanian baru justru harus menanggung biaya tambahan demi menyiapkan lahan barunya dan membangun pengairan, belum lagi modal yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan di setiap musim tanam yang petani lain mungkin tidak memilikinya. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan sistem pertanian dapat memunculkan biaya penyesuaian di tingkat petani, termasuk bagi perempuan yang selama ini juga memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan.

Di sisi lain, pendekatan yang mengutamakan pembukaan lahan baru juga menghadapi tantangan dari sisi produktivitas. Studi CIPS (2025) menunjukkan produktivitas padi di area pembukaan lahan baru seperti Food Estate di Kalimantan tengah justru 40-50% lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang mencapai 5,1–5,2 ton per hektare.

“Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi pangan tidak selalu harus dimulai dari membuka lahan baru. Dalam banyak kasus, hasil yang lebih optimal dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada, melalui dukungan teknologi yang sesuai, perbaikan irigasi, serta pendampingan bagi petani,” jelas Maria.

CIPS mendorong pemerintah untuk memperkuat pendekatan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Akses terhadap pembiayaan, teknologi pertanian, dan informasi pasar perlu diperluas, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya, seperti kelompok petani kecil. 

Selain itu, keterlibatan petani, termasuk petani perempuan, dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan perlu diperkuat. Dukungan terhadap praktik pertanian yang selaras dengan pengetahuan dan budaya lokal juga penting untuk memastikan sistem pertanian lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.

Pendekatan intensifikasi lahan berkelanjutan juga perlu menjadi prioritas. Fokusnya adalah meningkatkan produktivitas dari lahan yang sudah ada dengan dukungan teknologi yang sesuai dan mudah diakses. Pendekatan ini dapat meningkatkan hasil tanpa memperluas lahan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.