Perikanan Indonesia: Mengapa Kuota Ikan Saja Tidak Cukup

Indonesia memiliki laut luas dan sumber daya ikan besar yang menopang kehidupan jutaan orang. Namun, di balik potensi itu, terdapat juga kenyataan bahwa stok ikan kian tertekan dan nelayan kecil masih terjebak dalam kemiskinan, keduanya karena tata kelola yang

lemah.

Tata kelola yang belum optimal membuat ikan semakin sulit didapat, persaingan antar nelayan semakin keras, dan manfaat ekonomi tidak sampai ke komunitas pesisir yang paling membutuhkan. Karena itu, kebijakan perikanan perlu dilihat ulang, bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan stok ikan, tetapi juga memastikan nelayan kecil dapat hidup lebih layak.

Krisis yang Tidak Bisa Diabaikan Saat ini sektor perikanan di Indonesia menghadapi eksploitasi berlebihan. Studi CIPS (2026) memperkirakan sekitar 35 persen stok ikan berada dalam kondisi overfished, dan tren keseluruhan stok juga menurun. Laut yang seharusnya menjadi sumber penghidupan justru dipaksa memberi lebih banyak daripada yang mampu dipulihkan.

Dampaknya paling terasa bagi nelayan kecil yang masih hidup dalam kondisi rentan. Mereka bergantung penuh pada laut, tetapi sering kali tidak punya posisi tawar yang kuat, terutama saat hasil tangkapan turun.

Di saat yang sama, perubahan kebijakan seringkali lebih mudah diikuti oleh armada industri yang memiliki modal dan akses informasi lebih besar. Sebaliknya, nelayan tradisional kerap menghadapi biaya tambahan, kehilangan akses wilayah tangkap, atau kesulitan bersaing di pasar.

Kuota Bukan Solusi Tunggal

Belakangan ini, sistem kuota sering dianggap sebagai jawaban modern untuk mengatur perikanan. Logikanya sederhana: saat jumlah tangkapan dibatasi, stok ikan bisa lebih terjaga.

Di atas kertas, ide ini masuk akal. Namun dalam praktiknya, situasi perikanan di Indonesia jauh lebih kompleks. Fondasi penerapan sistem kuota masih belum cukup kuat. Tantangannya antara lain:

• Data stok ikan yang belum memadai.

• Mekanisme pembagian akses wilayah tangkap yang belum jelas.

• Kapasitas pengawasan yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah perairan.

Jika diterapkan terlalu cepat, sistem kuota justru berisiko menimbulkan persoalan baru seperti persaingan yang semakin tajam, ketimpangan akses, dan lemahnya penegakan aturan.

Perikanan Indonesia juga terlalu beragam untuk dikelola dengan satu instrumen kebijakan saja. Pendekatan yang lebih realistis adalah dengan menerapkan sistem pengelolaan berlapis yang mengombinasikan berbagai instrumen, mulai dari kuota pada perikanan yang sudah memiliki data dan sistem pengawasan memadai, pembatasan alat tangkap,

pengaturan wilayah penangkapan, hingga pemberian hak akses yang jelas bagi komunitas tertentu.

Pendekatan berlapis ini penting karena kondisi perikanan pesisir dan laut lepas sangat berbeda. Nelayan kecil yang beroperasi dekat pantai menghadapi tantangan yang tidak sama dengan armada industri yang beroperasi jauh dari pesisir. Karena itu, kebijakan yang efektif di satu wilayah belum tentu cocok diterapkan di wilayah lain.

Melalui pendekatan berlapis, kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Di suatu wilayah, pembatasan alat tangkap mungkin menjadi solusi yang paling efektif, sementara di wilayah lain zona khusus bagi komunitas lokal dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Kuota tetap dapat digunakan, tetapi hanya pada jenis perikanan yang memang didukung data dan pengawasan yang memadai.

Memberi Ruang bagi Komunitas Pesisir

Salah satu aspek yang sering terabaikan adalah peran masyarakat pesisir dalam pengelolaan perikanan. Padahal, mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi sumber daya di wilayahnya sendiri.

Pengelolaan berbasis komunitas dapat menjadi pendekatan yang lebih adil sekaligus lebih efektif. Nelayan dan warga pesisir mengetahui kapan stok ikan mulai menurun, lokasi pemijahan penting, serta cara menjaga produktivitas wilayah tangkap mereka.

Model hak kelola berbasis wilayah, termasuk yang menyerupai Territorial Use Rights for Fisheries (TURF), dapat memberikan kepastian akses area penangkapan bagi komunitas tertentu. Kepastian ini penting untuk:

• Mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya.

• Mendorong tanggung jawab terhadap keberlanjutan.

• Memberikan insentif bagi masyarakat untuk menjaga wilayah tangkapnya.

• Memperjelas Posisi Nelayan Kecil

Perbaikan tata kelola perikanan perlu diawali dengan definisi yang jelas mengenai nelayan skala kecil. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan fondasi bagi pelindungan dan pengelolaan yang lebih adil. Dengan batasan yang tegas, pemerintah dapat memberikan prioritas akses wilayah dekat pantai bagi nelayan kecil, sementara armada yang lebih besar diarahkan ke zona yang lebih sesuai.

Dalam jangka panjang, pengelolaan perikanan juga tidak harus sepenuhnya dikendalikan dari pusat. Pendekatan co-management atau pengelolaan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai kasus justru menghasilkan tata kelola yang lebih efektif.

Model ini menggabungkan kewenangan negara dengan pengetahuan lokal yang dimiliki komunitas. Dampaknya, aturan terkait pengelolaan perikanan menjadi lebih relevan dengan kondisi riil di lapangan, pengawasan lebih efektif, dan masyarakat lebih patuh karena terlibat

dalam proses pengambilan keputusan.

Membangun Tata Kelola Perikanan yang Lebih Efektif

Satu hal menjadi jelas: Indonesia tidak bisa bergantung pada satu instrumen kebijakan saja. Kuota dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan jawaban untuk seluruh jenis perikanan. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang lebih efektif, fleksibel, dan berpihak pada komunitas pesisir. Reformasi perikanan harus mampu menjawab dua tujuan sekaligus: memulihkan stok ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.

Kedua tujuan tersebut tidak boleh dipertentangkan. Justru keduanya harus berjalan bersama jika Indonesia ingin memiliki sektor perikanan yang kuat dan berkelanjutan. Pada akhirnya, masa depan perikanan Indonesia bukan hanya soal menangkap ikan hari ini.

Ini tentang menjaga laut tetap produktif bagi generasi mendatang, sambil memastikan masyarakat pesisir tidak tertinggal. Dengan pengelolaan yang tepat, perikanan dapat menjadi sumber kesejahteraan, bukan sumber krisis.