Belajar dari Praktik Negara Lain, Tata Kelola MBG Harus Berbasis Lokal

Keputusan pemerintah mempertahankan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) selama enam hari di wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi mencerminkan langkah yang tepat untuk mencapai tujuan dari program MBG. MBG merupakan program yang seharusnya ditargetkan pada lapisan masyarakat yang perlu mendapatkan intervensi gizi karena beban masalahnya jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional.

Dengan prevalensi stunting nasional masih di angka 19,8% menurut Kementerian Kesehatan (2025), fokus ini menjadi langkah yang proporsional. Namun Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai dampak program MBG akan lebih optimal jika diiringi pembenahan tata kelola yang memberi ruang lebih besar bagi aktor lokal.

"Struktur tata kelola MBG saat ini kurang efektif karena tidak dirancang untuk mendukung koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat. Akibatnya, implementasi di lapangan menjadi tidak konsisten dan sulit menyesuaikan kebutuhan daerah yang beragam," ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, Jimmy Daniel Berlianto.

Program MBG berkembang pesat sejak diluncurkan, tetapi tata kelolanya yang sangat terpusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membatasi ruang bagi aktor lokal, terutama sekolah, untuk berperan secara optimal.

Tahun pertama implementasi MBG menunjukkan berbagai kelemahan dalam model tata kelola ini. Program berfokus pada perluasan masif serta belum memiliki standar kesehatan dan gizi yang jelas, tercermin dari kasus keracunan dan temuan makanan ultra-proses yang terjadi berulang kali. 

Kondisi ini sejalan dengan studi CIPS (2026) yang menunjukkan bahwa kebijakan yang tersentral dan top-down untuk MBG bukanlah pendekatan yang paling efektif karena cenderung membatasi pengawasan dan menyulitkan penyesuaian dengan konteks lokal.

Pengalaman implementasi program serupa di negara lain, seperti Jepang dan Tiongkok, menunjukkan bahwa efektivitas program sangat ditentukan peran aktif pemerintah daerah, sekolah, hingga orangtua dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan.

"Pengalaman program sejenis di berbagai negara menunjukkan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh peran aktor lokal dalam desain tata kelola. Ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat MBG," ujar Jimmy.

CIPS menilai pemerintah perlu fokus pada pembenahan tata kelola MBG dengan melakukan transisi menuju pendekatan berbasis lokal. Studi ini juga menunjukkan bahwa negara seperti Brasil dan India, yang sebelumnya menerapkan pendekatan terpusat, mengalami peningkatan kinerja program setelah memperkuat peran aktor lokal dalam pengelolaan.

Perubahan ini dapat dilakukan melalui revisi Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Setidaknya terdapat tiga bentuk revisi yang perlu dilakukan.

Pertama, pemerintah membuka ruang bagi berbagai model implementasi MBG, termasuk pengelolaan berbasis sekolah dan komunitas agar program ini dapat menyesuaikan kondisi daerah dan sekolah.

Kedua, memperjelas pembagian kewenangan BGN, pemerintah daerah, dan sekolah untuk memperkuat koordinasi serta akuntabilitas. Ketiga, implementasi MBG perlu dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada wilayah rentan, agar program ini lebih tepat sasaran dan berdampak.

CIPS juga mendorong pemerintah untuk membenahi tata kelola MBG dengan mengadopsi pendekatan berbasis lokal yang lebih adaptif dan partisipatif, dimulai dengan dialog bersama aktor daerah untuk mengidentifikasi hambatan dan merancang perbaikan implementasi.

"Upaya ini penting untuk membangun tata kelola yang lebih kolaboratif, di mana pemerintah pusat berfokus pada arah kebijakan dan standar nasional, sementara implementasi dan pengawasan diperkuat melalui pelibatan aktif aktor lokal agar lebih responsif dan efektif," pungkas Jimmy.