Komentar

Penurunan HET pupuk memang meringankan biaya petani, tapi solusi ini hanya meredakan gejala. Tanpa perbaikan produktivitas, edukasi pemupukan, dan perombakan mekanisme subsidi, kebijakan pupuk murah justru berisiko memperparah ketergantungan, merusak tanah, dan membuka celah penyalahgunaan.

Peringatan Hari Pangan Sedunia mengingatkan bahwa akses pangan bergizi di Indonesia masih timpang. Stagnasi produktivitas, mahalnya harga pangan, dan kebijakan yang kurang tepat sasaran menuntut reformasi agar pangan benar-benar terjangkau bagi semua.

Program Makan Bergizi (MBG) yang digagas sebagai salah satu program unggulan pemerintah kini berada di persimpangan jalan. Setelah hampir satu tahun berjalan, berbagai pihak mempertanyakan dan mengkritisi efektivitas dan arah kebijakan program ini. Apakah MBG benar-benar menjawab kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, atau justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks?

Program ini membutuhkan adanya kerangka regulasi untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang ada di dalamnya.

Penelitian CIPS mengusulkan beberapa langkah kebijakan berbentuk intervensi di tingkat sekolah, regional, dan nasional untuk memaksimalkan keterlibatan siswa perempuan di dalam bidang STEM.

Stunting masih mengancam masa depan Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis dijalankan sebagai solusi besar. Tapi sejauh apa efektivitasnya? CIPS mencoba menganalisinya.

Pemerintah perlu meninjau dan mengevaluasi penggunaan hambatan non-tarif serta dampaknya secara berkala pada kinerja perdagangan dan harga komoditas di dalam negeri.

Indonesia membutuhkan alat ukur kesejahteraan petani yang holistik, yang mampu menangkap faktor-faktor yang berkontribusi bagi kesejahteraan mereka secara lebih mendalam.

Ekonomi digital merupakan salah satu sektor yang dapat didorong transformasinya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moderasi konten jangan sampai menghalangi kebebasan berekspresi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital.

Evaluasi dan pembuatan tata kelola makan bergizi gratis perlu segera dilaksanakan demi keberlanjutan MBG di masa depan.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta berikan gambaran kurang optimalnya implementasi Neraca Komoditas dalam impor komoditas.

Salah satu poin yang layak direvisi adalah mengenai tidak jelasnya definisi “konten terlarang”, yang rawan mengganggu proses penyebaran informasi dan kebebasan berekspresi.

Selain intensifikasi, sektor pertanian Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan pasca panen dan akses petani pada input pertanian berkualitas.

Alasan harga beras Indonesia tetap tinggi saat panen beras surplus

Kebijakan moderasi konten wajib dilakukan oleh semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat atau setiap orang, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat diikuti dengan sejumlah risiko yang mengintai para penggunanya, salah satunya adalah dark patterns.

Indonesia perlu segera membentuk Lembaga PDP untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi tata kelola data

Salah satu prioritas yang sudah sering didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian swasembada pangan, paling tidak dalam produksi beras, dalam lima tahun masa jabatannya ini. Impian kosong atau kenyataan yang bisa dicapai?

Pemanfaatan inovasi teknologi pangan dan pertanian harus mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir demi mendorong pemenuhan gizi masyarakat dan mendukung perbaikan penghidupan pelaku pertanian yang lebih baik.