Polemik Pegawai SPPG: Saatnya Negara Fokus pada Akses Pangan, Bukan Sekadar UrusanBirokrasi

Belakangan ini, perhatian publik tersita oleh polemik mengenai status kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Meski pihak BGN telah mengklarifikasi bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya ditujukan bagi jabatan tertentu, isu ini sebenarnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: Ke mana arah kebijakan gizi negara kita seharusnya berfokus?

Isu ini menjadi viral bukan tanpa alasan. Di tengah perjuangan tenaga honorer di sektor lain

seperti pendidikan, munculnya lembaga baru dengan rencana rekrutmen besar-besaran tentu memancing perhatian. Kecemburuan sosial juga mengintai, terutama bila mengingat nasib guru honorer yang sudah bertahun tahun tidak memperlihatkan perbaikan.

Tentu, kesejahteraan pegawai dan guru adalah hal penting. Namun, jika perdebatan kebijakan publik kita hanya berkutat pada "siapa yang diangkat" dan "berapa anggaran gaji yang harus disiapkan", kita kehilangan fokus pada big picture-nya.

Menciptakan struktur birokrasi baru yang gemuk, lengkap dengan beban gaji dan tunjangan

negara (baik untuk SPPG maupun sektor lain), bukanlah solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Ini justru membebani APBN dan mengalihkan fokus pemerintah dari regulator menjadi operator teknis yang rumit.

Urgensi yang seharusnya diangkat bukanlah seberapa banyak pegawai yang bisa direkrut negara, melainkan seberapa efektif kebijakan negara dalam menyelesaikan akar masalah gizi buruk.

Mengingat tujuan utama dari kebijakan gizi seharusnya adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap bahan makanan bergizi dengan harga yang terjangkau, maka kebijakan yang mendorong pemerintah untuk mengambil peran dominan—seperti menyiapkan dapur, merekrut ribuan pegawai, dan mendistribusikan makanan siap saji setiap hari—menjadi kebijakan yang keliru.

Idealnya, peran negara adalah sebagai regulator yang menciptakan sistem agar masyarakat bisa mandiri, bukan sekadar menjadi penyedia bantuan langsung yang membebani APBN secara terus-menerus dan membuat masyarakat bergantung pada bantuan.

Akar masalah gizi buruk sering kali berujung pada satu hal: ketidakterjangkauan harga pangan. Jika kita ingin menyelesaikan masalah gizi secara berkelanjutan, salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizinya sendiri.

Bagaimana caranya?

Harga Pangan yang Terjangkau

Harga pangan yang terjangkau adalah kunci utama. Jika harga daging, telur, dan sayuran

murah, keluarga miskin tidak akan membutuhkan bantuan makanan gratis.

Harga pangan seharusnya bisa ditekan lewat kebijakan impor atau efisiensi logistik dan dampaknya ke perbaikan gizi akan jauh lebih luas dan alami daripada program bagi-bagi makanan seperti dalam program MBG yang rawan korupsi dan inefisiensi dan juga membebani anggaran negara.

Pemerintah harus fokus pada rantai pasok, membuka keran perdagangan pangan yang efisien, dan memangkas regulasi yang membuat harga pangan di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara tetangga.

Ketersediaan Pangan Bergizi

Perlu pula dipastikan bahan makanan bergizi tersedia bukan hanya di pasar induk kota besar, tapi juga mudah ditemukan di pelosok desa dengan jalur distribusi yang lancar.

Artinya, jalur distribusi pangan harus dirancang agar lancar dan efisien, sehingga masyarakat

di daerah terpencil tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan sehat dengan harga yang wajar.

Ketersediaan pangan bergizi di desa bukan sekadar soal logistik, melainkan juga soal keadilan sosial: anak-anak di pedalaman berhak atas akses gizi yang sama dengan mereka

yang tinggal di pusat kota.

Edukasi tentang Pangan Bergizi

Seringkali masalah gizi bukan hanya soal uang, tapi soal pemahaman. Edukasi tentang gizi seimbang jauh lebih memberdayakan daripada sekadar memberikan kotak makan siang.

Memberikan kotak makan siang memang bisa menjadi solusi sesaat—anak-anak kenyang untuk hari itu, kebutuhan gizi terpenuhi sementara. Namun, dampaknya berhenti di situ.

Sebaliknya, ketika masyarakat dibekali dengan pemahaman tentang gizi seimbang, mereka memperoleh kemampuan jangka panjang untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat setiap hari.

Seorang ibu yang tahu pentingnya protein, serat, dan vitamin akan lebih bijak dalam mengatur belanja dapur, meski dengan anggaran terbatas. Seorang anak yang diajarkan tentang manfaat buah dan sayur akan tumbuh dengan kebiasaan makan yang lebih baik, bukan sekadar menunggu bantuan datang.

Dengan edukasi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi berdaya untuk mengatur pola makan mereka sendiri, mampu menyesuaikan menu sesuai kondisi lokal, memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di sekitar, dan tetap menjaga keseimbangan gizi.

Membangun Ketahanan Pangan Indonesia

Sudah saatnya pemerintah kembali ke fungsi utamanya: menciptakan ekosistem di mana harga pangan stabil dan terjangkau, sehingga setiap kepala keluarga mampu menyajikan makanan bergizi di meja makan mereka sendiri, tanpa harus menunggu uluran tangan dari

aparat negara. Itulah definisi ketahanan pangan yang sejati.

Polemik pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK memang penting, tetapi jangan sampai menutupi urgensi yang lebih besar. Cerita tentang gizi di Indonesia bukanlah cerita tentang birokrasi, melainkan tentang anak-anak yang tumbuh sehat, keluarga yang mampu menyediakan makanan bergizi, dan masyarakat yang berdaya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Jika pemerintah mampu mengarahkan kebijakan pada akses pangan bergizi yang terjangkau, maka cerita tentang gizi di Indonesia akan menjadi kisah keberhasilan, bukan sekadar catatan birokrasi.