Hari Gizi Nasional 2026: CIPS Ingatkan Pentingnya Pangan Bergizi yang Terjangkau

Kementerian Kesehatan mengangkat tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal" untuk peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2026. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemanfaatan pangan lokal untuk gizi seimbang ini perlu dibarengi dengan aksi nyata untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan agar tidak sekadar menjadi slogan.

CIPS menekankan bahwa pemenuhan gizi tidak hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga daya beli masyarakat untuk mengaksesnya tanpa harus bergantung pada bantuan.

"Upaya perbaikan gizi membutuhkan solusi berkelanjutan dan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi, termasuk keterbukaan pasar dan peningkatan daya saing pelaku pasar lokal. Kunci utamanya adalah memastikan ketersediaan pangan terjangkau, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan nutrisi secara mandiri," ujar Kepala Peneliti CIPS, Aditya Alta.

Indonesia saat ini masih menghadapi beban rangkap malnutrisi (triple burden of malnutrition) yang kompleks, mencakup masalah gizi kurang (stunting dan wasting), kekurangan zat gizi mikro, hingga gizi lebih atau obesitas.

Tantangan ini semakin mendesak mengingat laju penurunan stunting berjalan sangat lambat pascapandemi. Pemerintah gagal mencapai target angka stunting sebesar 14% pada 2024 karena perlambatan terus terjadi sejak 2022. Dengan realisasi yang tertahan di 19,8% pada 2024, pemerintah akhirnya merevisi target penurunan angka stunting menjadi 14,4% pada 2029.

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menjalankan kebijakan pangan berskala masif, termasuk swasembada dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pendekatan yang digunakan pada kebijakan ini cenderung sentralistik dan populis. 

Implementasi program seperti MBG mengalami berbagai kendala karena masih terpusat secara nasional. Upaya mengejar swasembada yang diikuti penutupan keran impor juga kerap luput melihat realitas pasar, sehingga kebijakan ini justru dapat memicu kenaikan harga pangan domestik.

Penelitian CIPS pada 2023 bahkan menunjukkan sejumlah kebijakan perdagangan dan pertanian cenderung menghambat terwujudnya konsumsi pangan yang lebih sehat. Kebijakan hambatan non-tarif, contohnya, menyebabkan harga beras domestik lebih tinggi 67,2% dibanding harga internasional.

"Pemenuhan gizi adalah isu yang sangat mikro dan bergantung pada kemampuan keluarga, sekolah, maupun unsur masyarakat lain dalam mengidentifikasi dan memenuhi sumber pangannya. Pendekatan top-down dan one-size-fits-all tidak hanya mahal secara operasional, tetapi juga kurang efektif," tegas Aditya.

CIPS menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali strategi pemenuhan gizi nasional. Fokus kebijakan seharusnya diarahkan untuk memastikan masyarakat memiliki daya beli dan pengetahuan untuk mencukupi kebutuhan gizi mereka sendiri.

Hal ini dapat dicapai dengan menjamin ketersediaan bahan pangan terjangkau di pasar. Selain itu, dari sisi suplai, akses terhadap pangan sehat, beragam, dan bergizi seimbang pada tingkat lokal juga perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk fokus menjaga stabilitas harga pangan bernutrisi di pasar, sehingga masyarakat tidak lagi terpaku pada bantuan negara.

"Keberhasilan pemerintah seharusnya tidak diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan gratis, tetapi dari kemampuan rakyatnya menyediakan makanan bergizi untuk keluarga dengan penghasilan mereka sendiri," pungkas Aditya Alta.