Di Balik Tren Positif NTP: Mengukur Kesejahteraan Petani Bukan Hanya soal Angka

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diklaim pemerintah sebagai bukti peningkatan kesejahteraan petani perlu disikapi dengan perspektif yang lebih utuh. 

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai angka tersebut tidak serta-merta mencerminkan bahwa petani semakin sejahtera, karena indikator dalam NTP tidak memasukkan aspek kesejahteraan petani yang tidak kasat mata, seperti beban biaya hidup dan akses terhadap kebutuhan dasar.

"Kenaikan Nilai Tukar Petani tidak bisa langsung disimpulkan sebagai peningkatan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani adalah isu kompleks yang seharusnya juga mencakup akses petani terhadap aset, pendidikan, bahkan hingga layanan kesehatan," ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Maria Dominika.

BPS mencatat NTP nasional sepanjang Januari-Desember 2025 berada di angka 123,26 atau naik 3,04% dibanding tahun sebelumnya. Angka di atas 100 ini secara teknis menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada yang dibayarkan oleh petani, yang kemudian dijadikan dasar klaim pemerintah bahwa daya beli petani sedang positif.

Namun, CIPS menyoroti bahwa NTP bukan alat ukur yang ideal untuk melihat kesejahteraan petani secara utuh. Riset CIPS pada 2023 menunjukkan bahwa NTP justru dapat meningkat saat harga produk pertanian naik akibat keterbatasan pasokan, yang berarti pendapatan riil petani sebenarnya menurun.

Indikator ini juga mengindikasikan fakta bahwa mayoritas petani merupakan konsumen pangan yang ikut terbebani saat harga pangan naik. Di sisi lain, BPS sebenarnya sudah mengakui NTP bukan indikator yang tepat untuk sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan petani dan berjanji menambahkan indikator baru bernama Indeks Kesejahteraan Petani (IKP). Namun, hingga saat ini, perubahan tersebut belum kunjung terealisasi. 

"Kebijakan pertanian harus beralih ke pendekatan penghidupan berkelanjutan yang lebih holistik. Fokus pemerintah perlu diarahkan untuk memberdayakan petani dalam adopsi input pertanian yang terjangkau, membuka akses terhadap pasar, hingga upaya-upaya peningkatan produktivitas secara berkelanjutan," imbuh Maria.

CIPS merekomendasikan pemerintah untuk tidak lagi menjadikan indeks yang hanya fokus pada angka dan fungsi produksi seperti NTP sebagai kompas utama untuk mendeduksi kesejahteraan petani. Arah kebijakan perlu dialihkan pada strategi yang memberdayakan petani, setidaknya lewat dua langkah reformasi:

Pertama, mengganti skema subsidi input  menjadi bantuan langsung yang meningkatkan keterjangkauan dan pemanfaatan secara nyata. Mekanisme ini pada gilirannya dapat memberi kebebasan bagi petani untuk memilih input pertanian sesuai kebutuhan spesifik lahan.

Kedua, mendorong modernisasi pertanian dengan membuka akses terhadap teknologi maupun investasi. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian agar semakin kompetitif dan inovatif.

"Sudah saatnya kesejahteraan petani tidak lagi hanya diukur dari angka pendapatan di atas kertas, tetapi pada kapasitas mereka dalam menentukan pilihan untuk penghidupan yang lebih berkelanjutan," pungkas Maria.