Studi CIPS: Inefisiensi Neraca Komoditas Bisa Memicu Lonjakan Harga Pangan Ramadan

Memasuki Ramadan, masyarakat Indonesia kembali terjebak dalam siklus kenaikan harga pangan yang seolah tidak terhindarkan. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menegaskan bahwa ini bukan sekadar fenomena musiman, melainkan dampak nyata dari birokrasi perdagangan yang kaku. 

Sistem Neraca Komoditas (NK) yang diharapkan membawa kepastian, justru gagal meneruskan harga murah di pasar internasional hingga ke piring rakyat.

"Lonjakan permintaan ketika bulan Ramadan membutuhkan sistem impor yang mampu bergerak cepat. Sayangnya, tata kelola Neraca Komoditas saat ini masih kaku, sehingga rakyat masih harus menghadapi kenaikan harga setiap tahunnya," ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, Hasran.

Laporan media baru-baru ini mengenai dua pabrik gula yang menghentikan produksi akibat keterlambatan izin impor menjadi contoh nyata. Stok gula mentah telah menipis sejak akhir tahun lalu, tetapi persetujuan impor belum terbit tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan birokrasi dalam implementasi Neraca Komoditas yang berdampak langsung pada kelangsungan produksi dan pasokan.

Lonjakan permintaan saat Ramadan juga kian mengekspos persoalan tersebut. Penerbitan izin impor yang memakan waktu 10-34 hari setelah kuota disepakati berpotensi memicu kelangkaan pasokan, justru ketika kebutuhan meningkat tajam.

Beban harga semakin berat karena harga pangan domestik secara umum sudah lebih tinggi dibandingkan harga global akibat kebijakan hambatan non-tarif (NTM). Studi CIPS (2023) mencatat harga beras domestik mencapai 67,2% lebih tinggi daripada harga internasional.

Di sisi lain, kesejahteraan petani pada akhirnya ikut tertekan ketika harga pangan naik imbas sistem kuota yang kaku. Hal ini terjadi karena mayoritas petani adalah konsumen bersih (net consumer); temuan CIPS (2021) menunjukkan 90,55% petani padi justru menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli makanan daripada mendapatkan uang dari hasil panen mereka.

"Selama kita masih mempertahankan sistem kuota seperti Neraca Komoditas, rakyat akan terus membayar 'harga birokrasi' yang mahal. Ketahanan pangan bukan berarti menutup keran impor, tetapi memastikan rakyat bisa mengakses pangan bergizi terbaik, serta memiliki kemudahan berusaha dengan bahan baku yang terjangkau," ujar Hasran.

Dalam merespons situasi saat ini, pemerintah perlu mengambil langkah taktis dengan mempercepat penerbitan Persetujuan Impor (PI) bagi komoditas krusial tanpa hambatan birokrasi lebih lanjut. 

Namun, solusi jangka panjang tetaplah reformasi sistematis untuk mengurangi ketergantungan pada izin manual dengan otomatisasi penerbitan izin impor oleh Kementerian Perdagangan dan beralih ke sistem berbasis pasar. 

Transformasi kebijakan perdagangan yang transparan dan efisien merupakan fondasi krusial untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh.

"Rantai pasok yang efisien dan responsif akan menjamin masyarakat memiliki akses pangan bergizi yang terjangkau, serta kepastian berusaha bagi masyarakat. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional," tutupnya.