Komentar

Seiring berkembangnya layanan belanja pribadi seperti Jastip, mereka menantang peritel lokal dan mengungkap celah dalam kebijakan perdagangan Indonesia. Alih-alih larangan yang lebih ketat, peningkatan kualitas produk lokal dan persaingan yang adil adalah kuncinya.

Kebijakan yang memberikan tekanan baru terhadap perdagangan Indonesia ini berdampak pada sejumlah komoditas unggulan yang selama ini menjadi andalan ekspor ke pasar Amerika Serikat melalui tambahan tarif sebesar 19 persen.

Kebijakan Badan Pangan Nasional yang menerbitkan aturan mengenai Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah pada 2023 lalu dapat mendorong terciptanya pasar beras oplosan.

Kebijakan moderasi konten atau penyensoran digital yang ada saat ini masih menyisakan ketidakjelasan dan membatasi interpretasi moderasi hanya sebatas penghapusan konten saja.

Terbitnya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi menandai upaya pemerintah memperbaiki sistem subsidi pupuk yang telah berlangsung sejak 1969, namun perubahan ini belum menyentuh permasalahan fundamental karena masih merupakan subsidi industri dengan dana dibayarkan kepada produsen, bukan langsung ke petani.

Nilai tukar petani belum tepat mengukur kesejahteraan petani Indonesia. Butuh alat ukur baru yang multidimensi. Berikut cara Thailand dan Vietnam mengukur kesejahteraan petani mereka.

Penipuan digital berbasis Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kini mengancam kepercayaan publik terhadap berbagai sektor.

Awareness atau kesadaran terkait prinsip-prinsip pelindungan data pribadi (PDP) masih perlu terus disosialisasikan.

Simak esai terpilih dari kompetisi esai Bebas Cari Uang tentang gig economy, antara kebebasan dan kesejahteraan.

Semakin maraknya kasus penipuan keuangan, seperti scam dan fraud, menambah urgensi perlunya upaya meningkatkan inklusi yang dibarengi dengan literasi.

Penetrasi internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini, salah satunya, disebabkan oleh meningkatnya jumlah...

Tata kelola sistem pembayaran nasional, yaitu Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) perlu berjalan lebih transparan dan inklusif.

Penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam layanan keuangan digital di Indonesia mendesak untuk memastikan...

Hadirnya Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) merupakan langkah penting.

Upaya melindungi konsumen digital masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK).

Pemerintah fokus pada penguatan fondasi dan penguatan mitigasi risiko dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Pemerataan infrastruktur digital dan konektivitas internet antar daerah akan mendorong transformasi digital menjadi lebih inklusif.

Pernyataan ini langsung menimbulkan berbagai reaksi, terutama karena kebijakan kuota telah lama menjadi bagian dari sistem perdagangan kita—dan sering dikaitkan dengan isu kelangkaan dan mahalnya harga barang pokok, termasuk daging sapi.

Transaksi digital, sebagai salah satu inovasi digital, perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas internet yang berkualitas.

Pemerintah AS memberikan waktu 90 hari bagi negara-negara mitra untuk melakukan negosiasi tertutup.