Transaksi Digital Perlu Dukungan Infrastruktur dan Konektivitas Internet

Transformasi digital yang juga terjadi pada sektor ekonomi perlu dipastikan inklusif atau dapat membawa manfaat bagi semua orang. Transaksi digital, sebagai salah satu inovasi digital, perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas internet yang berkualitas.

“Transformasi digital yang juga menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat harus dibarengi dengan upaya nyata untuk mendukung keamanan dan pertumbuhan di sektor ini, termasuk meminimalisir kesenjangan digital dan memperkuat daya saing digital antar daerah di Indonesia,” jelas Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Nidhal.

Kesenjangan digital tidak hanya soal akses dan konektivitas, tetapi juga ketimpangan keterampilan serta kesempatan dalam memanfaatkan dan memahami perkembangan teknologi informasi. 

Berdasarkan Indeks Daya Saing Digital 2025 yang dikembangkan East Ventures, Pulau Jawa masih menempati peringkat nasional teratas dengan skor rata-rata mencapai 59,38 dengan DKI Jakarta menempati posisi tertinggi (78,4) dan Jawa Tengah terendah (46,8). 

Sebaliknya, Pulau Papua memiliki skor rata-rata nasional terendah hanya 32,68, dengan Provinsi Papua menempati posisi tertinggi(38,6) dan Papua Pegunungan terendah (21,6).

Sementara itu jumlah transaksi digital pada 2023 dan 2024 masing-masing mencapai Rp1.856 triliun dan Rp2.492 triliun dengan proyeksi pertumbuhan 16,72% mencapai Rp2.909 triliun pada 2025. Pertumbuhan ini mengindikasikan potensi besar sektor pembayaran digital dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi sekaligus agenda inklusi keuangan nasional. 

Inklusi keuangan adalah tersedianya akses ke berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Inklusi keuangan juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sayangnya, belum semua anggota masyarakat Indonesia memiliki akses ini dan memiliki kelayakan untuk mendapatkannya dari lembaga keuangan.

Namun tanpa pembenahan, peningkatan transaksi ekonomi digital hanya akan dinikmati masyarakat dengan akses internet dan layanan e-commerce yang memadai, yang umumnya berada di daerah perkotaan. Sedangkan perekonomian di daerah dengan penetrasi internet rendah tidak akan terdampak.

Sistem pembayaran yang awalnya didominasi lembaga keuangan tradisional, seperti perbankan, kini lebih inovatif, inklusif dan beragam berkat keterlibatan lembaga keuangan non-tradisional, seperti fintech.

Lanskap ekonomi digital di Indonesia cukup beragam. Terdapat desa-desa yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (daerah 3T) dan desa yang sulit dijangkau secara geografis. 

Tantangan ini juga membuat pembangunan jaringan internet sulit dan membutuhkan biaya besar karena belum memadainya infrastruktur penunjang atau infrastruktur dasar, seperti jalan raya, listrik, dan sebagainya.

Sementara itu, ada juga desa-desa yang sudah lebih berkembang dari sisi infrastruktur dan penyediaan pelayanan publik. Fokus pemerintah pada desa-desa semacam ini sudah bisa beralih ke perluasan penetrasi internet dan pengadaan jasa internet yang terjangkau.

Infrastruktur yang sudah ada atau eksisting menentukan tingkatan antar daerah perdesaan dalam penyelenggaraan layanan berbasis digital dengan internet bandwidth dan kecepatan yang berbeda pada masing-masing daerah.

Kemudian,  tingkat literasi digital dan kemampuan digital antar daerah perdesaan juga berbeda. Perbedaan ini juga didasari atas beragamnya tingkat pendidikan sumber daya manusia pada daerah tersebut. 

Perkembangan transformasi digital, salah satu isu yang akan dibahas di dalam Digiweek 2025, memang perlu dukungan perbaikan sejumlah hal untuk memaksimalkan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Nidhal merekomendasikan beberapa hal untuk mempersempit kesenjangan digital yang ada. Yang pertama adalah dengan merangkul pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal, seperti Dinas Kominfo, untuk dilibatkan ketika pemerintah pusat menyusun strategi transformasi digital menyasar daerah perdesaan.

Selanjutnya, pemerintah pusat menjadi fasilitator dan memberi pedoman bagi pemerintah daerah melalui forum terbuka. Melalui pendekatan partisipatori, pemangku kepentingan dapat menentukan bersama titik-titik lokasi prioritas yang membutuhkan menara komunikasi dan internet BTS, dan seberapa jauh perlu ditingkatkan literasi dan keterampilan digital sumber daya manusia di daerah tersebut.

“Pembangunan infrastruktur digital yang fokus pada inklusivitas wilayah-wilayah tertinggal dan kelompok masyarakat tertentu perlu menjadi fokus pemerintah saat ini. Peta jalan dan regulasi yang sudah ada sebaiknya dioptimalkan dengan merespons berbagai dinamika, perkembangan, dan potensi permasalahan yang mungkin saja terjadi seiring berjalannya agenda transformasi digital,” tegasnya.

CIPS akan menggelar acara tahunan yaitu Digiweek, yang merupakan konferensi yang khusus membahas isu-isu digital terkini. Diselenggarakan pada 3 - 5 Juni 2025, Digiweek kali ini yang bertajuk “Tanggung Jawab Bersama: Mendefinisikan Ulang Peran Pemangku Kepentingan di Era Digital” mengedepan tanggung jawab bersama dari para pemangku kepentingan di sektor ini. 

Yuk, amankan tempat kamu di Digiweek 2025 dengan mendaftar ke sini. Ikuti perbincangan mengenai isu-isu terkini dalam ekonomi digital bersama dengan para ahli dan para pemangku kepentingan di Digiweek 2025.