Literasi Digital dan Keuangan, Pilar Transformasi Ekonomi Digital yang Inklusif

Belum meratanya infrastruktur digital dan konektivitas internet membuat manfaat transformasi digital belum inklusif atau belum dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerataan keduanya juga akan turut berdampak pada penguasaan literasi digital dan literasi keuangan, yang memang masih rendah di Indonesia.

“Pemerataan infrastruktur digital dan konektivitas internet antar daerah akan mendorong transformasi digital menjadi lebih inklusif. Tidak hanya itu, ketersediaan keduanya juga akan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Literasi digital dan literasi keuangan sangat penting untuk terus ditingkatkan mengingat keduanya beririsan dan saling mendukung,” jelas Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Nidhal.

Data OJK menunjukkan, tingkat literasi digital di Indonesia mencapai skor 43,34. Sementara tingkat literasi keuangan mencapai 66,46%. Keduanya naik tipis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meskipun ada peningkatan, skor ini menunjukkan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya cakap mengadopsi teknologi digital maupun produk keuangan digital untuk aktivitas ekonomi secara optimal.

Selain penyediaan akses internet yang lebih baik, peningkatan literasi digital juga harus melibatkan pemberian pendidikan tentang cara terbaik memanfaatkan platform digital dan produk keuangan digital, yang juga akan menghasilkan inklusi keuangan yang lebih baik. 

“Penggunaan internet untuk kegiatan produktif perlu terus digencarkan mengingat penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar di Indonesia sudah cukup tinggi. Internet produktif diharapkan bisa membuka peluang usaha untuk usaha rumahan,” tambahnya.

Selain itu, Nidhal juga menyebut sosialisasi mengenai literasi digital dan literasi keuangan dapat dilakukan secara bersamaan. Misalnya saja, BI dan OJK, yang harus terus fokus mengedukasi konsumen, termasuk konsumen individu dan UMKM. 

UMKM sebagai sebuah entitas bisnis yang mampu memberdayakan banyak pihak, perlu didukung dalam memanfaatkan dampak transformasi digital. 

Elemen kunci lain dalam literasi digital melibatkan peningkatan kesadaran terkait privasi dan keamanan di ranah digital, termasuk mengecilkan hak dan kewajiban seputar pelindungan data pribadi, dan mampu mengidentifikasi jenis kejahatan dunia maya, phishing, dan modus-modus penipuan yang berbasis AI.

Nidhal menambahkan, pemerintah perlu menggandeng pihak swasta untuk menyediakan infrastruktur internet yang lebih baik dan dengan membuka jalan yang lebih mulus bagi pemain kecil untuk turut terlibat dalam transformasi digital. 

Misalnya, Kementerian Perdagangan dapat membuat prosedur sertifikasi bisnis serta proses perizinan yang lebih sederhana bagi pelaku e-commerce UMKM, khususnya bisnis yang berorientasi ekspor sehingga meningkatkan daya saing mereka.

Selain proses perizinan yang lebih sederhana, intervensi berupa program digitalisasi yang disesuaikan dengan hambatan dan karakteristik skala usaha juga perlu ditingkatkan. Intervensi tidak bisa dilakukan secara seragam dengan mempertimbangkan keragaman skala, jenis usaha dan daerah asal UMKM. Proses perizinan berdasarkan risiko usaha pun perlu ada standar baku yang lebih disosialisasikan ke publik. 

Upaya terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan dan sektor swasta, juga tidak kalah penting. Dengan pendekatan ekosistem tersebut, diharapkan Indonesia mampu mengatasi hambatan inklusi keuangan, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan daya saing bisnis secara berkelanjutan. 

Nidhal juga menekankan pentingnya ketersediaan sebuah wadah untuk diskusi lintas sektor untuk memastikan perbaikan maupun pengembangan regulasi yang inklusif dan mendorong pertumbuhan semua pelaku yang ada di dalam ekonomi digital.

Transformasi digital yang masif diikuti oleh sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia konsumennya. Literasi, merupakan salah satu isu yang akan dibahas di dalam Digiweek 2025.

Digiweek 2025, event tahunan CIPS yang khusus membahas berbagai topik terkini dalam ekonomi digital, akan diselenggarakan pada 3 - 5 Juni 2025 di Artotel Mangkuluhur, Jakarta.

Yuk, amankan tempat kamu di Digiweek 2025 dengan mendaftar ke sini. Ikuti perbincangan mengenai isu-isu terkini dalam ekonomi digital bersama dengan para ahli dan para pemangku kepentingan di Digiweek 2025.