Kondisi Aktivitas Digital di Indonesia dan Jerman: Transfer Data Pribadi antara Kedua Negara
Authors
Rasya Athalla Aaron
Matheace Ramaputra Sirait
Perdagangan digital bilateral dan investasi asing langsung (FDI) Jerman di bawah IEU-CEPA yang baru rampung sangat bergantung pada kelancaran arus data lintas negara untuk menopang rantai nilai global (GVC). Perusahaan multinasional di sektor manufaktur berteknologi tinggi, telematika otomotif, logistik, dan perbankan institusional membutuhkan arus data berkelanjutan antara Indonesia dan pusat pemrosesan di Eropa. Namun, ekspansi investasi ini terhambat dilema kepatuhan peraturan. Perusahaan induk di Eropa menghadapi tanggung jawab hukum yang ketat berdasarkan GDPR dan BDSG jika mentransfer data tanpa jaminan pelindungan yang terverifikasi, sedangkan operasi di Indonesia menghadapi ketidakpastian hukum karena lembaga pengawas perlindungan data pribadi belum beroperasi dan hambatan transfer masih ada.
Tata kelola transfer data saat ini memperlihatkan tiga kesenjangan struktural yang membuat perusahaan terpapar risiko hukum tersembunyi dan penghentian operasional mendadak. Pertama, Bab 10 IEU-CEPA tetap menjamin kedaulatan regulasi masing-masing negara dan tidak mengatur transfer data lintas perbatasan, sehingga arus data sepenuhnya tunduk pada hukum domestik. Kedua, PP No. 33/2026 mewajibkan penilaian dampak transfer (TIA) lintas negara, tetapi lembaga pengawas pelindungan data pribadi (PDP) belum beroperasi. Akibatnya, tidak ada ukuran penilaian risiko, format baku, maupun daftar negara yang diakui memiliki tingkat pelindungan data memadai secara resmi. Ketiga, SKKNI PDP No. 103/2023 tidak memuat kriteria TIA lintas negara, sehingga pejabat pelindungan data pribadi (DPO) dalam negeri tidak dibekali kemampuan menilai hukum pengawasan asing. Perusahaan pun terpaksa menggunakan kontrak Eropa tanpa perubahan dan tanpa pelindungan hukum yang resiprokal.
Untuk melindungi investasi dan membangun interoperabilitas regulasi, diperlukan tiga intervensi koregulasi yang terkoordinasi. Pertama, pimpinan eksekutif perlu segera menetapkan peraturan presiden untuk mengoperasikan lembaga pengawas PDP yang independen. Lembaga ini menyusun pedoman PP No. 33/2026 yang belum tersedia melalui proses partisipatif dan menyediakan tahapan kepatuhan berjenjang sesuai tingkat kematangan bagi startup dan UKM. Kedua, Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP memperbarui SKKNI PDP No. 103/2023 dengan unit kompetensi TIA yang dirancang bersama praktisi industri. Ketiga, Indonesia mengadopsi semacam SCC nasional dan bekerja sama dengan Komisi Eropa menerbitkan Panduan Pemetaan Bersama resmi untuk menurunkan beban audit dan menjamin arus data yang sah dan tidak terputus di kedua yurisdiksi.
