Komentar

Tata kelola sistem pembayaran nasional, yaitu Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) perlu berjalan lebih transparan dan inklusif.

Penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam layanan keuangan digital di Indonesia mendesak untuk memastikan...

Upaya melindungi konsumen digital masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK).

Pemerintah fokus pada penguatan fondasi dan penguatan mitigasi risiko dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Pemerataan infrastruktur digital dan konektivitas internet antar daerah akan mendorong transformasi digital menjadi lebih inklusif.

Transaksi digital, sebagai salah satu inovasi digital, perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas internet yang berkualitas.

Pemerintah AS memberikan waktu 90 hari bagi negara-negara mitra untuk melakukan negosiasi tertutup.

Birokrasi yang rumit, pembatasan kuota dan perizinan, penentuan waktu impor, serta hambatan non-tarif lainnya berdampak negatif pada iklim investasi dan nilai ekspor.

Padahal link and match diperlukan untuk menjembatani kebutuhan lulusan pendidikan di masa mendatang.

Arahan Presiden Prabowo untuk menghapus kebijakan kuota impor membawa dampak signifikan terhadap kinerja perdagangan Indonesia, termasuk untuk komoditas daging sapi.

Presiden Prabowo Subianto merespons hal tersebut, salah satunya, dengan arahan untuk menghapus kebijakan kuota impor.

Keterlibatan sekolah dalam pelaksanaan MBG perlu ditingkatkan untuk memperkuat tata kelola agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan gizi siswa dan konteks lokal.

Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang terdampak, perlu melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk meminimalisir dampak dari kebijakan ini.

Dengan menekan biaya ini, margin keuntungan dapat terjaga pada titik aman sehingga mereka bisa tetap berkompetisi di pasar Amerika Serikat walaupun ada tarif resiprokal.

Tanpa akses yang merata, kesenjangan tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, tetapi juga dalam aspek kesejahteraan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja.

Impor pangan seringkali dipandang sebagai tindakan yang tidak nasionalis. Melihat rendahnya produktivitas pangan lokal, impor merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Kurangnya infrastruktur digital yang merata di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi,

Isu kualitas pendidikan di Indonesia telah lama menjadi perbincangan. Namun berbagai upaya yang dilakukan tidak menjadi solusi yang benar-be

sistem pelabelan makanan kemasan perlu mengacu hanya pada satu sistem label untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kebijakan harga yang ada tidak benar-benar melindungi petani atau konsumen. Sementara biaya hidup terus meningkat.