Komentar

Kebijakan moderasi konten wajib dilakukan oleh semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat atau setiap orang, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat diikuti dengan sejumlah risiko yang mengintai para penggunanya, salah satunya adalah dark patterns.

Indonesia perlu segera membentuk Lembaga PDP untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi tata kelola data

Pemanfaatan inovasi teknologi pangan dan pertanian harus mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir demi mendorong pemenuhan gizi masyarakat dan mendukung perbaikan penghidupan pelaku pertanian yang lebih baik.

Indonesia perlu mengurangi penggunaan hambatan non-tarif atau non-tariff measures (NTM) dalam kebijakan perdagangannya, salah satunya untuk meningkatkan daya saing produknya.

Keanggotaan Indonesia pada OECD berpeluang tingkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui ekspansi pasar baru, peningkatan daya saing produk dan produk yang berkelanjutan.

Kebijakan yang memberikan tekanan baru terhadap perdagangan Indonesia ini berdampak pada sejumlah komoditas unggulan yang selama ini menjadi andalan ekspor ke pasar Amerika Serikat melalui tambahan tarif sebesar 19 persen.

Kebijakan Badan Pangan Nasional yang menerbitkan aturan mengenai Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah pada 2023 lalu dapat mendorong terciptanya pasar beras oplosan.

Kebijakan moderasi konten atau penyensoran digital yang ada saat ini masih menyisakan ketidakjelasan dan membatasi interpretasi moderasi hanya sebatas penghapusan konten saja.

Penipuan digital berbasis Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kini mengancam kepercayaan publik terhadap berbagai sektor.

Awareness atau kesadaran terkait prinsip-prinsip pelindungan data pribadi (PDP) masih perlu terus disosialisasikan.

Semakin maraknya kasus penipuan keuangan, seperti scam dan fraud, menambah urgensi perlunya upaya meningkatkan inklusi yang dibarengi dengan literasi.

Penetrasi internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini, salah satunya, disebabkan oleh meningkatnya jumlah...

Tata kelola sistem pembayaran nasional, yaitu Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) perlu berjalan lebih transparan dan inklusif.

Penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam layanan keuangan digital di Indonesia mendesak untuk memastikan...

Upaya melindungi konsumen digital masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK).

Pemerintah fokus pada penguatan fondasi dan penguatan mitigasi risiko dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Pemerataan infrastruktur digital dan konektivitas internet antar daerah akan mendorong transformasi digital menjadi lebih inklusif.

Transaksi digital, sebagai salah satu inovasi digital, perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas internet yang berkualitas.

Pemerintah AS memberikan waktu 90 hari bagi negara-negara mitra untuk melakukan negosiasi tertutup.