Komentar

El Niño “Godzilla” bukan lagi sekadar ancaman, melainkan realitas yang menindas rantai pasok pangan Indonesia. Dari sawah hingga pasar, dari desa hingga kota, dampaknya terasa luas. Namun, krisis ini sebetulnya membuka peluang untuk mempercepat transformasi menuju sistem pertanian adaptif, modern, dan berkelanjutan.

Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam strategis dan mencegah praktik under-invoicing serta transfer pricing. Namun, apakah pembentukan institusi baru merupakan solusi yang paling efektif?

Mewujudkan Generasi Emas 2045 tidak cukup hanya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau harus menjadi fondasi pembangunan manusia Indonesia. Tanpa perbaikan pada aspek keamanan pangan, keterjangkauan harga, dan literasi gizi, cita-cita menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing akan sulit tercapai.

Dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang membentang jutaan kilometer persegi, laut bukan sekadar fitur geografis; ia adalah nadi kehidupan bangsa Indonesia. Namun, sumber daya laut Indonesia berada dalam tekanan berat penurunan ekologis masif akibat lemahnya tata kelola, serta kemiskinan yang terus membelit masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.

Pelindungan anak di ruang digital menjadi kebutuhan mendesak karena dunia maya kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Anak-anak berinteraksi, belajar, dan berekspresi melalui teknologi. Namun, di balik peluang besar itu, terdapat risiko serius seperti paparan konten berbahaya, eksploitasi, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Bangkitnya gig economy telah mengubah cara orang bekerja, memperoleh penghasilan, dan berinteraksi dengan pasar. Dari pengemudi ride-hailing hingga desainer lepas, gig work mencakup spektrum aktivitas yang luas. Namun kini, frontier mulai dipagari dan era kerja platform tanpa regulasi resmi telah berakhir. Kita harus memastikan bahwa dalam upaya memberikan keamanan, kita tidak mengorbankan otonomi yang membuat gig work menjadi pilihan yang layak bagi jutaan orang.

Komitmen reformasi dalam ART dengan Amerika Serikat datang dengan syarat geopolitik yang berisiko menggerus kedaulatan ekonomi Indonesia, sementara manfaat ekonominya relatif terbatas. Momentum pembatalan tarif AS perlu dimanfaatkan untuk mendorong reformasi domestik yang mandiri agar daya saing meningkat tanpa tekanan eksternal.

Belakangan ini, perhatian publik tersita oleh polemik mengenai status kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Meski pihak BGN telah mengklarifikasi bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya ditujukan bagi jabatan tertentu, isu ini sebenarnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: Ke mana arah kebijakan gizi negara kita seharusnya berfokus?

Salah satu prioritas yang sudah sering didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian swasembada pangan, paling tidak dalam produksi beras, dalam lima tahun masa jabatannya ini. Impian kosong atau kenyataan yang bisa dicapai?

TKDN Indonesia adalah regulasi konten lokal yang mengikat perusahaan asing dengan tujuan memajukan industri domestik meski menghadapi tantangan birokrasi, kualitas, dan tuduhan proteksionisme.

Peringatan Hari Pangan Sedunia mengingatkan bahwa akses pangan bergizi di Indonesia masih timpang. Stagnasi produktivitas, mahalnya harga pangan, dan kebijakan yang kurang tepat sasaran menuntut reformasi agar pangan benar-benar terjangkau bagi semua.

Program Makan Bergizi (MBG) yang digagas sebagai salah satu program unggulan pemerintah kini berada di persimpangan jalan. Setelah hampir satu tahun berjalan, berbagai pihak mempertanyakan dan mengkritisi efektivitas dan arah kebijakan program ini. Apakah MBG benar-benar menjawab kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, atau justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks?

Stunting masih mengancam masa depan Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis dijalankan sebagai solusi besar. Tapi sejauh apa efektivitasnya? CIPS mencoba menganalisinya.

Salah satu prioritas yang sudah sering didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian swasembada pangan, paling tidak dalam produksi beras, dalam lima tahun masa jabatannya ini. Impian kosong atau kenyataan yang bisa dicapai?

Simak esai terpilih dari kompetisi esai Bebas Cari Uang tentang gig economy, antara kebebasan dan kesejahteraan.

Pernyataan ini langsung menimbulkan berbagai reaksi, terutama karena kebijakan kuota telah lama menjadi bagian dari sistem perdagangan kita—dan sering dikaitkan dengan isu kelangkaan dan mahalnya harga barang pokok, termasuk daging sapi.

Media ramai membicarakan bahwa puluhan ribu orang di seluruh negeri elah kehilangan pekerjaan, dan ini terjadi di mana-mana, mulai dari pabrik hingga restoran dn diberbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan janjinya untuk mewujudkan swasembada dalam lima tahun sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Anggaran ini bisa dibilang sebagai petunjuk arah: ke mana sebenarnya Indonesia akan dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun pertamanya menjabat?

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari pemerintah memang diberikan kepada baik sekolah negeri maupun swasta.