Menganalisis Realisme Ambisi Swasembada Daging Sapi Prabowo

Gagasan swasembada pangan dan energi kembali menjadi sorotan utama dalam narasi pembangunan nasional. Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai kemandirian total—termasuk dalam pasokan daging sapi—memancing harapan publik bahwa target ini tidak menjadi slogan semata.

Ambisi untuk mengurangi ketergantungan pada impor memang terdengar menarik secara politik, terutama karena menyangkut kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi. Namun di balik ambisi tersebut, ada pekerjaan rumah yang jauh lebih mendasar dan sering kali terlewat dalam perumusan kebijakan: memastikan bahwa target yang ditetapkan benar- benar realistis.

Sejumlah peneliti yang mendalami isu ini mengajukan beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab lebih dulu sebelum pemerintah membahas instrumen kebijakan apa yang akan dipakai. Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena tanpa jawaban yang jelas, kebijakan swasembada, seperti daging sapi, berisiko menjadi target yang ambisius di atas kertas namun sulit dicapai di lapangan.

Pertanyaan-pertanyaan yang Perlu Dijawab

Pertama. Titik awal yang paling mendasar adalah memahami seberapa jauh jarak antara kapasitas produksi domestik dan tingkat konsumsi nasional. Sektor peternakan sapi nasional selama berdekade-dekade memang masih dihadapkan pada ketergantungan impor yang belum jua terurai.

Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan impor sapi dan daging sapi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebelum berbicara soal kebijakan apa yang perlu diambil, pertanyaan yang harus dijawab lebih dulu adalah seberapa lebar gap antara apa yang bisa diproduksi di dalam negeri dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jika kesenjangan ini ternyata sangat besar, maka target waktu swasembada yang ditetapkan pemerintah perlu diuji ulang kelayakannya. Menetapkan tenggat waktu tertentu tanpa terlebih dulu memahami skala persoalan yang dihadapi berisiko menghasilkan target yang tidak realistis, dan pada akhirnya justru mengikis kepercayaan publik ketika target tersebut tidak tercapai.

Pertanyaan kedua yang tidak kalah penting adalah soal ketersediaan sumber daya. Produksi sapi bukan sekadar urusan menambah jumlah ternak, melainkan membutuhkan rangkaian sumber daya yang saling terkait: lahan untuk penggembalaan dan budidaya, pakan yang cukup dan berkualitas, air, modal usaha, serta tenaga kerja yang terampil.

Ketika target produksi dinaikkan secara signifikan, kebutuhan atas seluruh sumber daya ini juga akan meningkat secara proporsional, bahkan bisa jadi lebih dari proporsional jika efisiensi produksi belum optimal.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah sumber daya tersebut benar-benar tersedia di Indonesia, dan jika tersedia, apakah dapat dialokasikan secara efisien tanpa mengorbankan sektor lain yang juga membutuhkan lahan, air, atau tenaga kerja yang sama.

Pertanyaan ketiga menyangkut pilihan strategi. Ada berbagai jalan yang bisa ditempuh untuk meningkatkan produksi sapi domestik, mulai dari intensifikasi—meningkatkan produktivitas dari lahan dan ternak yang sudah ada—hingga ekstensifikasi, yaitu memperluas lahan peternakan ke wilayah baru.

Pilihan strategi ini bukan keputusan teknis semata, karena masing-masing membawa konsekuensi ekonomi dan lingkungan yang berbeda. Ekstensifikasi lahan, misalnya, berpotensi menimbulkan biaya ekonomi yang lebih tinggi sekaligus dampak lingkungan yang lebih besar, terutama jika harus melibatkan konversi lahan hutan atau lahan pertanian lain.

Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat strategi mana yang paling efisien dan paling minim menimbulkan eksternalitas negatif, alih-alih memilih pendekatan yang terlihat cepat namun berbiaya tinggi dalam jangka panjang.

Peningkatan produksi sapi dalam jangka panjang tidak bisa dilepaskan dari dukungan kelembagaan yang kuat. Riset, inovasi, penyuluhan kepada peternak, dan pengembangan teknologi peternakan merupakan elemen-elemen yang menentukan apakah target produksi bisa dicapai secara berkelanjutan, bukan hanya dalam ledakan produksi jangka pendek yang sulit dipertahankan.

Di sinilah pertanyaan keempat menjadi relevan: apakah investasi dan kapasitas kelembagaan yang ada saat ini sudah memadai untuk mendukung agenda swasembada? Institusi-institusi yang bertanggung jawab atas riset peternakan, penyuluhan, dan pengembangan teknologi perlu dievaluasi kapasitas dan anggarannya.

Tanpa kelembagaan yang cukup kuat, target produksi yang tinggi hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa fondasi yang memadai untuk mewujudkannya.

Pertanyaan terakhir, namun tidak kalah krusial, adalah implikasi terhadap pasar. Peningkatan produksi sapi domestik pada akhirnya harus bermuara pada satu hal: apakah tambahan pasokan tersebut dapat diserap pasar dengan baik.

Jika penyerapan pasar tidak berjalan sebagaimana diharapkan, risiko kelebihan pasokan bisa muncul, yang pada gilirannya dapat menekan harga di tingkat peternak. Kondisi ini justru bisa merugikan para peternak yang menjadi tulang punggung dari agenda swasembada itu sendiri.

Karena itu, perencanaan produksi perlu diselaraskan dengan proyeksi permintaan pasar, bukan disusun secara terpisah seolah-olah pasokan dan permintaan adalah dua isu yang berdiri sendiri.

Menyusun Kebijakan yang Berpijak pada Data

Kelima pertanyaan ini pada dasarnya mengajak kita untuk berpikir lebih sistematis sebelum menetapkan target swasembada sapi. Alih-alih langsung melompat ke pembahasan instrumen kebijakan, apakah lewat subsidi, insentif fiskal, atau larangan impor, akan jauh lebih bijak jika pemerintah terlebih dahulu memetakan skala kesenjangan yang dihadapi.

Pendekatan yang berpijak pada data dan analisis semacam ini akan menghasilkan kebijakan swasembada yang lebih realistis, lebih efisien, dan pada akhirnya lebih mungkin berhasil dijalankan, dibandingkan dengan kebijakan yang disusun dengan target waktu yang ambisius namun tanpa landasan yang kokoh.

Pentingnya Perencanaan yang Matang

Gagasan Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada daging sapi adalah tekad politik yang patut dihargai dalam kerangka kedaulatan pangan. Namun, penerjemahan visi tersebut ke dalam kebijakan publik membutuhkan pendekatan akademis yang terukur.

Menutup selisih antara konsumsi dan produksi, mengelola keterbatasan sumber daya, memilih strategi budidaya yang ramah lingkungan, memperkuat kapasitas institusi, serta menjaga keseimbangan pasar adalah syarat mutlak agar mimpi swasembada ini tidak berakhir sekadar menjadi retorika berkepanjangan.