Sebelum Nasi Tersaji: Cerita di Balik Harga Beras yang Terus Merangkak

Pagi itu, Bu Sari berdiri agak lama di depan warung beras langganannya. Tangannya sudah menggenggam uang pas, dihitung sejak semalam. Tapi angka-angka di papan kecil yang ditancapkan pada gunungan-gunungan beras yang dijajakan membuatnya menarik napas pelan. Harganya naik lagi, hanya beberapa ratus rupiah per kilogram, namun cukup untuk membuatnya menghitung ulang belanjaan hari itu.

"Ya sudah, ambil dua kilo dulu saja," katanya akhirnya, sambil tersenyum tipis kepada si penjual.

Apa yang dialami Bu Sari ini nyata dan dialami banyak rumah tangga di berbagai penjuru negeri. Kenaikan harga beras jarang datang dengan dramatis. Ia merayap, sedikit demi sedikit, hingga suatu hari kita sadar bahwa uang belanja tak lagi cukup untuk jumlah yang sama.

Angka-angka yang Menjelaskan Kegelisahan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan apa yang dirasakan di warung dan pasar. Harga beras kembali naik pada September 2026 dan belum menunjukkan tanda mereda hingga awal Oktober.

Di tingkat penggilingan, rata-rata harga beras September naik 0,81 persen dibanding bulan sebelumnya, dan 6,04 persen jika dibandingkan setahun lalu. Kenaikan serupa terjadi di rantai berikutnya: harga di tingkat grosir naik 0,61 persen dan di tingkat eceran naik 0,80 persen secara bulanan.

Memasuki minggu pertama Oktober, tren itu berlanjut. Harga beras medium secara nasional naik 0,16 persen, sedangkan beras premium naik 0,13 persen. Angkanya tampak kecil, tetapi di sejumlah zona harga tersebut sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Stok Aman, Harga Tetap Naik

Pertanyaan yang lalu muncul: jika stok dijaga, mengapa harga tetap naik? Di sinilah Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengajak masyarakat melihat persoalan dari sudut yang berbeda. CIPS berpendapat menjaga ketersediaan stok saja belum cukup untuk memastikan harga tetap terjangkau.

Persoalannya terletak pada fleksibilitas. Pasokan beras perlu bergerak mengikuti perubahan produksi, distribusi, dan harga di pasar. Ketika produksi domestik tertekan, kebijakan yang kaku akan tertinggal dari kenyataan di lapangan. Tekanan itu kini nyata. Kondisi iklim, termasuk fenomena El Nino yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027, berpotensi membatasi produksi padi, dan akhirnya mendorong harga makin tinggi. Dalam situasi seperti ini, cara pemerintah merespons akan sangat menentukan seberapa baik pasar bisa menyesuaikan diri.

Salah satu yang perlu disoroti adalah kebijakan harga acuan, termasuk HET. Studi CIPS tahun 2023 menunjukkan bahwa harga acuan yang kurang fleksibel bisa tertinggal dari dinamika pasar. Alih-alih melindungi konsumen, aturan yang tidak mengikuti perubahan biaya justru dapat menghambat proses distribusi beras. Karena itu, efektivitas HET perlu dievaluasi agar mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang terus berubah.

Di sisi lain, penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga perlu dipercepat. Beras pemerintah yang tersimpan di gudang baru berguna jika sampai tepat waktu ke tempat yang membutuhkan. Penyalurannya sebaiknya diarahkan ke wilayah yang tepat, yakni wilayah-wilayah yang mengalami tekanan harga, sehingga stok pemerintah benar-benar efektif dalam meredam kenaikan.

Impor tidak perlu menjadi respons pertama, namun tetap tersedia sebagai opsi yang dapat

digunakan secara terukur saat produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Prinsipnya sederhana: ketika produksi tertekan, pemerintah perlu membuka ruang bagi pasokan tambahan.

Petani Juga Merasakan Dampaknya

Kita mudah berasumsi bahwa harga beras yang tinggi pasti menguntungkan petani. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Studi CIPS tahun 2025 menemukan bahwa sekitar 90,55 persen petani padi adalah net consumer beras, yang artinya mereka membeli lebih banyak beras daripada yang mereka jual.

Dengan kata lain, seperti Bu Sari, petani juga berdiri di depan gunungan-gunungan beras di pasar. Ketika harga pangan naik, daya beli rumah tangga petani ikut tergerus. Mereka yang menanam padi pun tidak otomatis lebih sejahtera ketika harga di pasar melonjak.

Karena itu, perlindungan terhadap petani perlu dirancang untuk jangka panjang, dengan fokus pada jaring pengaman, terutama di tengah risiko iklim yang kian meningkat. Bentuknya beragam: akses terhadap informasi cuaca dan iklim, pembiayaan, asuransi pertanian, praktik pertanian cerdas iklim, hingga dukungan teknis seperti penguatan kapasitas pompanisasi. Dukungan semacam ini membantu petani mempertahankan, bahkan meningkatkan, skala usaha tani mereka saat kondisi ekstrim datang.

Pada akhirnya, stabilitas harga pangan dan perlindungan petani bukan dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya perlu berjalan beriringan. Pasar yang fleksibel membantu konsumen tetap menjangkau harga beras, sementara ketahanan petani menjaga produksi tetap berlanjut ketika iklim tak bersahabat.

Bagi Bu Sari dan jutaan rumah tangga lain, kebijakan pangan mungkin terdengar jauh dan rumit. Tetapi dampaknya hadir setiap hari, di dapur, di warung, dan di piring makan. Kebijakan yang adaptif, yang mampu membaca perubahan pasar dan bergerak cepat, adalah cara agar nasi di piring tetap terjangkau tanpa mengorbankan mereka yang menanamnya.

Karena di balik setiap butir nasi, ada perjalanan panjang dari sawah, penggilingan, gudang, hingga ke tangan pembeli. Dan perjalanan itu hanya akan lancar jika setiap simpulnya cukup lentur menghadapi perubahan.