Komentar

Program ini membutuhkan adanya kerangka regulasi untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang ada di dalamnya.

Penelitian CIPS mengusulkan beberapa langkah kebijakan berbentuk intervensi di tingkat sekolah, regional, dan nasional untuk memaksimalkan keterlibatan siswa perempuan di dalam bidang STEM.

Pemerintah perlu meninjau dan mengevaluasi penggunaan hambatan non-tarif serta dampaknya secara berkala pada kinerja perdagangan dan harga komoditas di dalam negeri.

Indonesia membutuhkan alat ukur kesejahteraan petani yang holistik, yang mampu menangkap faktor-faktor yang berkontribusi bagi kesejahteraan mereka secara lebih mendalam.

Ekonomi digital merupakan salah satu sektor yang dapat didorong transformasinya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moderasi konten jangan sampai menghalangi kebebasan berekspresi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital.

Evaluasi dan pembuatan tata kelola makan bergizi gratis perlu segera dilaksanakan demi keberlanjutan MBG di masa depan.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta berikan gambaran kurang optimalnya implementasi Neraca Komoditas dalam impor komoditas.

Salah satu poin yang layak direvisi adalah mengenai tidak jelasnya definisi “konten terlarang”, yang rawan mengganggu proses penyebaran informasi dan kebebasan berekspresi.

Selain intensifikasi, sektor pertanian Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan pasca panen dan akses petani pada input pertanian berkualitas.

Kebijakan moderasi konten wajib dilakukan oleh semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat atau setiap orang, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat diikuti dengan sejumlah risiko yang mengintai para penggunanya, salah satunya adalah dark patterns.

Indonesia perlu segera membentuk Lembaga PDP untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi tata kelola data

Pemanfaatan inovasi teknologi pangan dan pertanian harus mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir demi mendorong pemenuhan gizi masyarakat dan mendukung perbaikan penghidupan pelaku pertanian yang lebih baik.

Indonesia perlu mengurangi penggunaan hambatan non-tarif atau non-tariff measures (NTM) dalam kebijakan perdagangannya, salah satunya untuk meningkatkan daya saing produknya.

Keanggotaan Indonesia pada OECD berpeluang tingkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui ekspansi pasar baru, peningkatan daya saing produk dan produk yang berkelanjutan.

Kebijakan yang memberikan tekanan baru terhadap perdagangan Indonesia ini berdampak pada sejumlah komoditas unggulan yang selama ini menjadi andalan ekspor ke pasar Amerika Serikat melalui tambahan tarif sebesar 19 persen.

Kebijakan Badan Pangan Nasional yang menerbitkan aturan mengenai Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah pada 2023 lalu dapat mendorong terciptanya pasar beras oplosan.

Kebijakan moderasi konten atau penyensoran digital yang ada saat ini masih menyisakan ketidakjelasan dan membatasi interpretasi moderasi hanya sebatas penghapusan konten saja.

Penipuan digital berbasis Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kini mengancam kepercayaan publik terhadap berbagai sektor.