Kelemahan Tata Kelola, Ujung Pangkal Permasalahan Program MBG

Kelemahan pada tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada karut-marut pelaksanaan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto ini. Salah satu dampak yang mengemuka adalah kasus keracunan MBG yang terjadi di banyak daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menghentikan dan mengevaluasi jalannya program ini.

“Tantangan tata kelola Program MBG muncul karena belum adanya kerangka regulasi yang jelas. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan segera menyiapkan dasar aturan yang kuat agar program berjalan efektif dan akuntabel,” jelas Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Jimmy Daniel Berlianto.

Jimmy melanjutkan, Program MBG hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang jelas, baik dalam bentuk Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Ketiadaan dasar hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian peran antar lembaga. Kasus keracunan, misalnya, baru mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk terlibat lebih aktif dalam pelaksanaan program.

Kerangka regulasi yang kuat diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan antar Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta memastikan koordinasi berjalan efektif.

Saat ini, dokumen resmi seperti Petunjuk Teknis dan Pedoman yang dikeluarkan BGN maupun Kementerian/Lembaga lain masih merujuk pada aturan umum terkait pangan dan gizi, sehingga belum dapat menjadi acuan tata kelola Program MBG.

“Dengan target jangka panjang menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 dan target penyelesaian pada Maret 2026, pelaksanaan Program MBG tanpa perbaikan tata kelola hanya akan memperbesar skala masalah yang sudah ada, seperti keracunan, gizi tidak terstandar, keterlambatan di daerah 3T,” ujar Jimmy. 

CIPS merekomendasikan tiga hal sebagai acuan evaluasi dan pengembangan program MBG Program MBG. Yang pertama adalah pemerintah perlu mengatur pelaksanaan MBG dalam sebuah kerangka regulasi untuk memastikan adanya pembagian dan penerjemahan peran antar lembaga yang jelas.

Selanjutnya, pelaksanaan Program MBG perlu melibatkan pemangku kepentingan daerah sebagai aktor inti. Pelibatan pemangku kepentingan daerah dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dalam menyediakan makanan bergizi, menentukan target yang efektif dan efisiensi penggunaan anggaran. 

Ketiga, sekolah perlu menjadi aktor utama dalam memimpin perancangan dan pelaksanaan program ini. Hal ini selaras dengan kebutuhan sekolah dan konteks lokal. Peran sekolah selama ini lebih berkaitan dengan mendata dan mengelola distribusi di dalam sekolah. Padahal, manajemen dan komunitas sekolah lebih bisa berperan untuk mengelola program secara keseluruhan dan turut mengawasi.

Selain ketiga rekomendasi tadi, Jimmy menegaskan bahwa pemerintah perlu menunda perluasan dan melakukan evaluasi menyeluruh  terhadap pelaksanaan Program MBG sebelum mengalokasikan anggaran yang lebih besar.