Komentar

Upaya melindungi konsumen digital masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK).

Pemerintah fokus pada penguatan fondasi dan penguatan mitigasi risiko dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Pemerataan infrastruktur digital dan konektivitas internet antar daerah akan mendorong transformasi digital menjadi lebih inklusif.

Pernyataan ini langsung menimbulkan berbagai reaksi, terutama karena kebijakan kuota telah lama menjadi bagian dari sistem perdagangan kita—dan sering dikaitkan dengan isu kelangkaan dan mahalnya harga barang pokok, termasuk daging sapi.

Transaksi digital, sebagai salah satu inovasi digital, perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas internet yang berkualitas.

Pemerintah AS memberikan waktu 90 hari bagi negara-negara mitra untuk melakukan negosiasi tertutup.

Birokrasi yang rumit, pembatasan kuota dan perizinan, penentuan waktu impor, serta hambatan non-tarif lainnya berdampak negatif pada iklim investasi dan nilai ekspor.

Media ramai membicarakan bahwa puluhan ribu orang di seluruh negeri elah kehilangan pekerjaan, dan ini terjadi di mana-mana, mulai dari pabrik hingga restoran dn diberbagai daerah.

Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang terdampak, perlu melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk meminimalisir dampak dari kebijakan ini.

Dengan menekan biaya ini, margin keuntungan dapat terjaga pada titik aman sehingga mereka bisa tetap berkompetisi di pasar Amerika Serikat walaupun ada tarif resiprokal.

Tanpa akses yang merata, kesenjangan tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, tetapi juga dalam aspek kesejahteraan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja.

Simak pro kontra kebijakan cukai minuman berpemanis di Indonesia!

Kurangnya infrastruktur digital yang merata di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi,

Kebijakan Amerika Serikat yang penuh dengan ketidakpastian dan transaksional mengancam hubungan perdagangan Indonesia.

Sayangnya, kebijakan pemerintah yang membatasi impor bahan baku justru bisa menjadi bumerang bagi daya saing industri dalam negeri. 

Banyak daerah terpencil masih belum memiliki jaringan internet yang memadai karena infrastruktur dasar seperti listrik pun masih terbatas. 

Setelah perdebatan yang panjang dan melewati berbagai pembahasan, pemerintah akhirnya menetapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%

Kebijakan perdagangan proteksionis semakin marak di berbagai negara, terutama di tengah tren deglobalisasi

Sebagai salah satu negara pengimpor limbah plastik, Indonesia perlu menemukan cara agar  limbah plastik ini bisa dimanfaatkan untuk ekonomi

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, apakah target ini realistis?