top of page
Komentar
Cari


Apakah Sentralisasi lewat PT DSI Satu-satunya Jalan Perbaikan Tata Kelola Ekspor SDA?
Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam strategis dan mencegah praktik under-invoicing serta transfer pricing. Namun, apakah pembentukan institusi baru merupakan solusi yang paling efektif?

Bhimanto Suwastoyo
3 Jul3 menit membaca


Efek Domino Harga BBM Naik: Tekanan Ganda bagi Kelas Menengah dan UMKM
Kenaikan harga BBM Pertamax berpotensi menekan daya beli kelas menengah karena rumah tangga harus mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk kebutuhan dasar, termasuk transportasi.

Center for Indonesian Policy Studies
12 Jun2 menit membaca


PP Tata Kelola Ekspor SDA Ancam Ketahanan Ekonomi, CIPS Dorong Transparansi Data dan Penegakan Hukum
CIPS mendorong kebijakan yang memperkuat peran APBN dan BUMN sebagai
pengungkit pertumbuhan swasta, menjaga daya beli, menarik investasi, serta
memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi dan keterbukaan pasar.

Center for Indonesian Policy Studies
21 Mei2 menit membaca


Gig Work, Regulasi, dan Nilai Otonomi dalam Ekonomi Modern
Bangkitnya gig economy telah mengubah cara orang bekerja, memperoleh penghasilan, dan berinteraksi dengan pasar. Dari pengemudi ride-hailing hingga desainer lepas, gig work mencakup spektrum aktivitas yang luas. Namun kini, frontier mulai dipagari dan era kerja platform tanpa regulasi resmi telah berakhir. Kita harus memastikan bahwa dalam upaya memberikan keamanan, kita tidak mengorbankan otonomi yang membuat gig work menjadi pilihan yang layak bagi jutaan orang.

Bhimanto Suwastoyo
22 Apr4 menit membaca


Studi CIPS: BHR Ojol Belum Sentuh Masalah Mendasar Pengemudi Ride-Hailing
CIPS menilai pembagian Bantuan Hari Raya oleh apilkator atas dasar imbauan
pemerintah belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi pengemudi ojol dan
taksi online.

Center for Indonesian Policy Studies
12 Mar2 menit membaca


Saat Pelindungan Domestik Menjadi Belenggu Geopolitis
Komitmen reformasi dalam ART dengan Amerika Serikat datang dengan syarat geopolitik yang berisiko menggerus kedaulatan ekonomi Indonesia, sementara manfaat ekonominya relatif terbatas. Momentum pembatalan tarif AS perlu dimanfaatkan untuk mendorong reformasi domestik yang mandiri agar daya saing meningkat tanpa tekanan eksternal.

Andree Surianta
6 Mar3 menit membaca


Masa Depan Gig Work Tidak Dapat Bergantung dengan Kebijakan “Pukul Rata”
Studi CIPS mengklasifikasikan gig worker ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat
otonomi dan daya tawar, di mana setiap kategori memerlukan pendekatan kebijakan
yang spesifik.

Center for Indonesian Policy Studies
4 Mar2 menit membaca


Studi CIPS: Inefisiensi Neraca Komoditas Bisa Memicu Lonjakan Harga Pangan Ramadan
Pemerintah perlu segera mengotomatisasi izin impor yang telah lolos verifikasi dan
secara bertahap beralih ke mekanisme berbasis pasar demi ketahanan pangan yang
tangguh.

Center for Indonesian Policy Studies
24 Feb2 menit membaca


CIPS Ingatkan Pentingnya Akurasi Data dan Mitigasi Risiko Iklim dalam Swasembada Pangan 2026
Langkah pemerintah menyetop impor beras hingga gula konsumsi pada tahun 2026 karena klaim swasembada menunjukkan optimisme tinggi terhadap produksi pangan dalam negeri.

Center for Indonesian Policy Studies
6 Jan2 menit membaca


Apa Itu TKDN? Regulasi Konten Lokal yang Jadi Penentu Nasib iPhone di Indonesia
TKDN Indonesia adalah regulasi konten lokal yang mengikat perusahaan asing dengan tujuan memajukan industri domestik meski menghadapi tantangan birokrasi, kualitas, dan tuduhan proteksionisme.

Bhimanto Suwastoyo
5 Jan3 menit membaca


Tanpa Impor Beras Industri Tahun Depan, Harga Pangan Olahan Berisiko Naik
Keputusan pemerintah meniadakan impor beras industri dan beras khusus dalam Neraca Komoditas (NK) 2026 berpotensi memicu hambatan baru di sektor pangan.

Center for Indonesian Policy Studies
27 Des 20252 menit membaca


CIPS Dorong Neraca Komoditas 2026 Segera Diputuskan demi Cegah Lonjakan Harga
Penundaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk penetapan Neraca Komoditas (NK) tahun 2026 telah terjadi dua kali selama bulan Desember akibat ketidakhadiran menteri terkait. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Center for Indonesian Policy Studies
23 Des 20252 menit membaca


Sistem Kuota Pada Neraca Komoditas Hambat Pertumbuhan Industri Mamin
Sistem kuota pada Neraca Komoditas mempengaruhi pertumbuhan industri makanan minuman karena dapat menyebabkan kerawanan kelangkaan pasokan dan keterlambatan impor.

Center for Indonesian Policy Studies
19 Des 20252 menit membaca


Represi Digital dan Masa Depan Demokrasi Tanah Air
Demokrasi digital Indonesia berada di persimpangan. Kebebasan ruang publik daring kian menyempit dan diatur berlebihan.

Center for Indonesian Policy Studies
4 Des 20254 menit membaca


Menakar Efektivitas Neraca Komoditas: Peluang Perbaikan dan Tantangan Implementasi
Penggunaan Neraca Komoditas untuk mengatur impor belum efektif sehingga berdampak pada sulitnya industri dan UMKM dalam mendapatkan bahan baku tepat waktu. Hal ini berimbas pada kenaikan harga bagi produsen maupun konsumen.

Center for Indonesian Policy Studies
28 Nov 20253 menit membaca


Memastikan Indonesia Tetap Menarik Bagi Investor di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Ekonomi digital merupakan salah satu sektor yang dapat didorong transformasinya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Center for Indonesian Policy Studies
7 Okt 20253 menit membaca


Kebijakan Moderasi Konten Jangan Hambat Pertumbuhan Ekonomi Digital Nasional
Kebijakan moderasi konten jangan sampai menghalangi kebebasan berekspresi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital.

Center for Indonesian Policy Studies
2 Okt 20252 menit membaca


Imbas Neraca Komoditas, Kenapa BBM Langka di SPBU Swasta?
Kelangkaan BBM di SPBU swasta berikan gambaran kurang optimalnya implementasi Neraca Komoditas dalam impor komoditas.

Center for Indonesian Policy Studies
20 Sep 20253 menit membaca


Penutupan Live Tiktok Akibat Peraturan Ambigu
Salah satu poin yang layak direvisi adalah mengenai tidak jelasnya definisi “konten terlarang”, yang rawan mengganggu proses penyebaran informasi dan kebebasan berekspresi.

Center for Indonesian Policy Studies
2 Sep 20252 menit membaca


Kebebasan Berekspresi Jangan Sampai Terhalang Moderasi Konten
Kebijakan moderasi konten wajib dilakukan oleh semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat atau setiap orang, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik.

Center for Indonesian Policy Studies
14 Agu 20253 menit membaca
bottom of page
