Komentar

Langkah pemerintah menyetop impor beras hingga gula konsumsi pada tahun 2026 karena klaim swasembada menunjukkan optimisme tinggi terhadap produksi pangan dalam negeri.

Keputusan pemerintah meniadakan impor beras industri dan beras khusus dalam Neraca Komoditas (NK) 2026 berpotensi memicu hambatan baru di sektor pangan.

Penundaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk penetapan Neraca Komoditas (NK) tahun 2026 telah terjadi dua kali selama bulan Desember akibat ketidakhadiran menteri terkait. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Sistem kuota pada Neraca Komoditas mempengaruhi pertumbuhan industri makanan minuman karena dapat menyebabkan kerawanan kelangkaan pasokan dan keterlambatan impor.

Demokrasi digital Indonesia berada di persimpangan. Kebebasan ruang publik daring kian menyempit dan diatur berlebihan.

Penggunaan Neraca Komoditas untuk mengatur impor belum efektif sehingga berdampak pada sulitnya industri dan UMKM dalam mendapatkan bahan baku tepat waktu. Hal ini berimbas pada kenaikan harga bagi produsen maupun konsumen.

Ekonomi digital merupakan salah satu sektor yang dapat didorong transformasinya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moderasi konten jangan sampai menghalangi kebebasan berekspresi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta berikan gambaran kurang optimalnya implementasi Neraca Komoditas dalam impor komoditas.

Salah satu poin yang layak direvisi adalah mengenai tidak jelasnya definisi “konten terlarang”, yang rawan mengganggu proses penyebaran informasi dan kebebasan berekspresi.

Kebijakan moderasi konten wajib dilakukan oleh semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat atau setiap orang, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat diikuti dengan sejumlah risiko yang mengintai para penggunanya, salah satunya adalah dark patterns.

Indonesia perlu segera membentuk Lembaga PDP untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi tata kelola data

Indonesia perlu mengurangi penggunaan hambatan non-tarif atau non-tariff measures (NTM) dalam kebijakan perdagangannya, salah satunya untuk meningkatkan daya saing produknya.

Keanggotaan Indonesia pada OECD berpeluang tingkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui ekspansi pasar baru, peningkatan daya saing produk dan produk yang berkelanjutan.

Kebijakan moderasi konten atau penyensoran digital yang ada saat ini masih menyisakan ketidakjelasan dan membatasi interpretasi moderasi hanya sebatas penghapusan konten saja.

Penipuan digital berbasis Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kini mengancam kepercayaan publik terhadap berbagai sektor.

Awareness atau kesadaran terkait prinsip-prinsip pelindungan data pribadi (PDP) masih perlu terus disosialisasikan.

Simak esai terpilih dari kompetisi esai Bebas Cari Uang tentang gig economy, antara kebebasan dan kesejahteraan.

Semakin maraknya kasus penipuan keuangan, seperti scam dan fraud, menambah urgensi perlunya upaya meningkatkan inklusi yang dibarengi dengan literasi.