Komentar

Analisis mengapa Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Daging Sapi dan biaya impor yang tinggi membuat harga daging di Indonesia tertahan di Rp140.000 meskipun pasar global berfluktuasi—baca selengkapnya di CIPS Food Monitor Q4 2025

Belakangan ini, perhatian publik tersita oleh polemik mengenai status kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Meski pihak BGN telah mengklarifikasi bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya ditujukan bagi jabatan tertentu, isu ini sebenarnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: Ke mana arah kebijakan gizi negara kita seharusnya berfokus?

Pemerintah perlu membenahi desain dan tata kelola program unggulan sektor pangan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menjawab tantangan pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional.

Salah satu prioritas yang sudah sering didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian swasembada pangan, paling tidak dalam produksi beras, dalam lima tahun masa jabatannya ini. Impian kosong atau kenyataan yang bisa dicapai?

Kementerian Kesehatan mengangkat tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal" untuk peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2026.

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diklaim pemerintah sebagai bukti peningkatan kesejahteraan petani perlu disikapi dengan perspektif yang lebih utuh. 

Tren kenaikan harga pangan saat Natal dan Tahun Baru juga Lebaran masih dapat terjadi karena pasokan belum mampu mengikuti lonjakan permintaan.

Ini alasan kenapa fungsi dan tata kelola Makan Bergizi Gratis perlu segera dilakukan

Harga beras di Indonesia selama Juli - September 2025 belum kunjung turun, bahkan lebih mahal dari tahun lalu dan harga beras Internasional. Ini penjelasannya!

Pembatasan impor menaikkan harga bahan baku dan menekan UMKM serta petani kecil yang bergantung pada stabilitas harga pangan.

Subsidi pupuk kurang efektif, pemerintah perlu ubah skema ke bantuan langsung tunai.

Penurunan HET pupuk memang meringankan biaya petani, tapi solusi ini hanya meredakan gejala. Tanpa perbaikan produktivitas, edukasi pemupukan, dan perombakan mekanisme subsidi, kebijakan pupuk murah justru berisiko memperparah ketergantungan, merusak tanah, dan membuka celah penyalahgunaan.

Peringatan Hari Pangan Sedunia mengingatkan bahwa akses pangan bergizi di Indonesia masih timpang. Stagnasi produktivitas, mahalnya harga pangan, dan kebijakan yang kurang tepat sasaran menuntut reformasi agar pangan benar-benar terjangkau bagi semua.

Program Makan Bergizi (MBG) yang digagas sebagai salah satu program unggulan pemerintah kini berada di persimpangan jalan. Setelah hampir satu tahun berjalan, berbagai pihak mempertanyakan dan mengkritisi efektivitas dan arah kebijakan program ini. Apakah MBG benar-benar menjawab kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, atau justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks?

Stunting masih mengancam masa depan Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis dijalankan sebagai solusi besar. Tapi sejauh apa efektivitasnya? CIPS mencoba menganalisinya.

Pemerintah perlu meninjau dan mengevaluasi penggunaan hambatan non-tarif serta dampaknya secara berkala pada kinerja perdagangan dan harga komoditas di dalam negeri.

Indonesia membutuhkan alat ukur kesejahteraan petani yang holistik, yang mampu menangkap faktor-faktor yang berkontribusi bagi kesejahteraan mereka secara lebih mendalam.

Evaluasi dan pembuatan tata kelola makan bergizi gratis perlu segera dilaksanakan demi keberlanjutan MBG di masa depan.

Alasan harga beras Indonesia tetap tinggi saat panen beras surplus

Salah satu prioritas yang sudah sering didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian swasembada pangan, paling tidak dalam produksi beras, dalam lima tahun masa jabatannya ini. Impian kosong atau kenyataan yang bisa dicapai?