Komentar

El Niño “Godzilla” bukan lagi sekadar ancaman, melainkan realitas yang menindas rantai pasok pangan Indonesia. Dari sawah hingga pasar, dari desa hingga kota, dampaknya terasa luas. Namun, krisis ini sebetulnya membuka peluang untuk mempercepat transformasi menuju sistem pertanian adaptif, modern, dan berkelanjutan.

Studi CIPS dalam proyek MyINDAH Diet menemukan bahwa kebijakan pangan dan gizi di Indonesia masih sering berjalan secara sektoral sehingga belum optimal meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat.

Future Foods Forum mendorong reformasi kebijakan yang lebih responsif melalui peningkatan efisiensi rantai pasok, penguatan produktivitas pertanian, dan perbaikan akses masyarakat pada pangan sehat yang terjangkau.

Mewujudkan Generasi Emas 2045 tidak cukup hanya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau harus menjadi fondasi pembangunan manusia Indonesia. Tanpa perbaikan pada aspek keamanan pangan, keterjangkauan harga, dan literasi gizi, cita-cita menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing akan sulit tercapai.

CIPS menilai penguatan peran perempuan merupakan bagian penting dari strategi membangun sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang membentang jutaan kilometer persegi, laut bukan sekadar fitur geografis; ia adalah nadi kehidupan bangsa Indonesia. Namun, sumber daya laut Indonesia berada dalam tekanan berat penurunan ekologis masif akibat lemahnya tata kelola, serta kemiskinan yang terus membelit masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.

FFF sebagai wadah jejaring multipihak mendorong penerapan kebijakan pelabelan gizi yang secara kontinyu menggandeng kesiapan industri hingga kontribusi akademisi dan organisasi masyarakat sipil agar dapat menjadi salah satu instrumen pemenuhan gizi yang tepat guna dan berdampak bagi masyarakat luas.

Rantai nilai pangan yang belum efisien membuat harga tetap tinggi di konsumen, sementara kesejahteraan petani masih rendah.

Analisis CIPS Food Monitor Q1 2026 tentang data hilangnya harga jagung dan naiknya harga daging sapi

Tata kelola program MBG yang masih terpusat membatasi ruang bagi aktor lokal, terutama sekolah, untuk berperan secara optimal.

Ancaman El Nino “Godzilla” berpotensi menekan produksi pangan nasional akibat musim kemarau yang lebih panjang dan lebih awal pada 2026.

Perempuan memiliki peran penting dalam sistem pangan, mulai dari mengelola produksi dan pengolahan pangan hingga memengaruhi keputusan konsumsi di tingkat rumah tangga.

Analisis mengapa Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Daging Sapi dan biaya impor yang tinggi membuat harga daging di Indonesia tertahan di Rp140.000 meskipun pasar global berfluktuasi—baca selengkapnya di CIPS Food Monitor Q4 2025

Belakangan ini, perhatian publik tersita oleh polemik mengenai status kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Meski pihak BGN telah mengklarifikasi bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya ditujukan bagi jabatan tertentu, isu ini sebenarnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: Ke mana arah kebijakan gizi negara kita seharusnya berfokus?

Pemerintah perlu membenahi desain dan tata kelola program unggulan sektor pangan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menjawab tantangan pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional.

Salah satu prioritas yang sudah sering didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian swasembada pangan, paling tidak dalam produksi beras, dalam lima tahun masa jabatannya ini. Impian kosong atau kenyataan yang bisa dicapai?

Kementerian Kesehatan mengangkat tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal" untuk peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2026.

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diklaim pemerintah sebagai bukti peningkatan kesejahteraan petani perlu disikapi dengan perspektif yang lebih utuh.

Tren kenaikan harga pangan saat Natal dan Tahun Baru juga Lebaran masih dapat terjadi karena pasokan belum mampu mengikuti lonjakan permintaan.

Ini alasan kenapa fungsi dan tata kelola Makan Bergizi Gratis perlu segera dilakukan