Komentar

Program Makan Bergizi (MBG) yang digagas sebagai salah satu program unggulan pemerintah kini berada di persimpangan jalan. Setelah hampir satu tahun berjalan, berbagai pihak mempertanyakan dan mengkritisi efektivitas dan arah kebijakan program ini. Apakah MBG benar-benar menjawab kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, atau justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks?

Program makan bergizi gratis pemerintah Indonesia adalah langkah penting dalam mengatasi masalah stunting kronis dengan menyediakan asupan gizi cukup bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil.

Pemerintah perlu meninjau dan mengevaluasi penggunaan hambatan non-tarif serta dampaknya secara berkala pada kinerja perdagangan dan harga komoditas di dalam negeri.

Indonesia membutuhkan alat ukur kesejahteraan petani yang holistik, yang mampu menangkap faktor-faktor yang berkontribusi bagi kesejahteraan mereka secara lebih mendalam.

Evaluasi dan pembuatan tata kelola makan bergizi gratis perlu segera dilaksanakan demi keberlanjutan MBG di masa depan.

Alasan harga beras Indonesia tetap tinggi saat panen beras surplus

Salah satu prioritas yang sudah sering didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian swasembada pangan, paling tidak dalam produksi beras, dalam lima tahun masa jabatannya ini. Impian kosong atau kenyataan yang bisa dicapai?

Pemanfaatan inovasi teknologi pangan dan pertanian harus mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir demi mendorong pemenuhan gizi masyarakat dan mendukung perbaikan penghidupan pelaku pertanian yang lebih baik.

Bisakah Pemetaan Berbasis Komunitas Menyelesaikan Konflik Lahan di Indonesia? Di Riau dan Aceh, Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (PLUP) memberdayakan warga desa untuk menetapkan batas wilayah, melindungi hutan, dan menegaskan hak mereka—dengan memanfaatkan pengetahuan lokal, bukan hanya mengandalkan peta pemerintah. Baca lebih lanjut tentang bagaimana PLUP menjembatani kearifan lokal dengan tata kelola lahan formal.

Kebijakan yang memberikan tekanan baru terhadap perdagangan Indonesia ini berdampak pada sejumlah komoditas unggulan yang selama ini menjadi andalan ekspor ke pasar Amerika Serikat melalui tambahan tarif sebesar 19 persen.

Kebijakan Badan Pangan Nasional yang menerbitkan aturan mengenai Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah pada 2023 lalu dapat mendorong terciptanya pasar beras oplosan.

Terbitnya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi menandai upaya pemerintah memperbaiki sistem subsidi pupuk yang telah berlangsung sejak 1969, namun perubahan ini belum menyentuh permasalahan fundamental karena masih merupakan subsidi industri dengan dana dibayarkan kepada produsen, bukan langsung ke petani.

Nilai tukar petani belum tepat mengukur kesejahteraan petani Indonesia. Butuh alat ukur baru yang multidimensi. Berikut cara Thailand dan Vietnam mengukur kesejahteraan petani mereka.

Arahan Presiden Prabowo untuk menghapus kebijakan kuota impor membawa dampak signifikan terhadap kinerja perdagangan Indonesia, termasuk untuk komoditas daging sapi.

Analisis CIPS Food Monitor q1 2025 tentang kenaikan harga daging sapi di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan janjinya untuk mewujudkan swasembada dalam lima tahun sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. 

Anggaran ini bisa dibilang sebagai petunjuk arah: ke mana sebenarnya Indonesia akan dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun pertamanya menjabat?

Presiden Prabowo Subianto merespons hal tersebut, salah satunya, dengan arahan untuk menghapus kebijakan kuota impor.

Keterlibatan sekolah dalam pelaksanaan MBG perlu ditingkatkan untuk memperkuat tata kelola agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan gizi siswa dan konteks lokal.

Impor pangan seringkali dipandang sebagai tindakan yang tidak nasionalis. Melihat rendahnya produktivitas pangan lokal, impor merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi kebutuhan pangan.