Komentar

Bisakah Pemetaan Berbasis Komunitas Menyelesaikan Konflik Lahan di Indonesia? Di Riau dan Aceh, Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (PLUP) memberdayakan warga desa untuk menetapkan batas wilayah, melindungi hutan, dan menegaskan hak mereka—dengan memanfaatkan pengetahuan lokal, bukan hanya mengandalkan peta pemerintah. Baca lebih lanjut tentang bagaimana PLUP menjembatani kearifan lokal dengan tata kelola lahan formal.

Seiring berkembangnya layanan belanja pribadi seperti Jastip, mereka menantang peritel lokal dan mengungkap celah dalam kebijakan perdagangan Indonesia. Alih-alih larangan yang lebih ketat, peningkatan kualitas produk lokal dan persaingan yang adil adalah kuncinya.

Terbitnya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi menandai upaya pemerintah memperbaiki sistem subsidi pupuk yang telah berlangsung sejak 1969, namun perubahan ini belum menyentuh permasalahan fundamental karena masih merupakan subsidi industri dengan dana dibayarkan kepada produsen, bukan langsung ke petani.

Nilai tukar petani belum tepat mengukur kesejahteraan petani Indonesia. Butuh alat ukur baru yang multidimensi. Berikut cara Thailand dan Vietnam mengukur kesejahteraan petani mereka.

Membahas tantangan dan peluang penggunaan regulatory sandbox di kebijakan ekosistem Indonesia.

Sistem irigasi yang baik dan memadai sangat krusial bagi usaha Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan.

Mengapa harga beras naik terus? Simak analisis CIPS di sini!

Apa itu global value chain dan bagaimana peran Indonesia?

Harmonisasi standar sertifikasi kelapa sawit dan mendorong inklusivitas rantai pasok yang berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan RCEP, Indonesia berpeluang untuk tak hanya menjadi pasar kendaraan listrik, namun juga investor potensial.

Apa pro dan kontra dari kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan?

Berikut analisis kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Trissia Wijaya memberikan tiga poin penting sebelum pemerintah membuat Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Baca di sini.

Konflik geopolitik membuat Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar negara-negara non-tradisional.

Sejauh manakah rakyat Indonesia sudah merdeka dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi? Simak paparan peneliti CIPS di sini.

First published in The Jakarta Post (30/06/2022) As chair of this year’s Group of 20, Indonesia is highlighting the potential of digital...

Inklusivita ekonomi digital tidak dapat terwujud tanpa akses dan kesempatan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Baca analisis penyebab dan langkah untuk mengatasi mahalnya harga kedelai yang terus berulang.

Gamifikasi jadi alternatif edukasi literasi keuangan di Indonesia.

Menelaah kebijakan pangan Indonesia yang kurang berkelanjutan.