Komentar

Ekonomi digital merupakan salah satu sektor yang dapat didorong transformasinya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moderasi konten jangan sampai menghalangi kebebasan berekspresi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital.

Evaluasi dan pembuatan tata kelola makan bergizi gratis perlu segera dilaksanakan demi keberlanjutan MBG di masa depan.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta berikan gambaran kurang optimalnya implementasi Neraca Komoditas dalam impor komoditas.

Salah satu poin yang layak direvisi adalah mengenai tidak jelasnya definisi “konten terlarang”, yang rawan mengganggu proses penyebaran informasi dan kebebasan berekspresi.

Selain intensifikasi, sektor pertanian Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan pasca panen dan akses petani pada input pertanian berkualitas.

Alasan harga beras Indonesia tetap tinggi saat panen beras surplus

Kebijakan moderasi konten wajib dilakukan oleh semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat atau setiap orang, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat diikuti dengan sejumlah risiko yang mengintai para penggunanya, salah satunya adalah dark patterns.

Indonesia perlu segera membentuk Lembaga PDP untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi tata kelola data

Salah satu prioritas yang sudah sering didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian swasembada pangan, paling tidak dalam produksi beras, dalam lima tahun masa jabatannya ini. Impian kosong atau kenyataan yang bisa dicapai?

Pemanfaatan inovasi teknologi pangan dan pertanian harus mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir demi mendorong pemenuhan gizi masyarakat dan mendukung perbaikan penghidupan pelaku pertanian yang lebih baik.

Bisakah Pemetaan Berbasis Komunitas Menyelesaikan Konflik Lahan di Indonesia? Di Riau dan Aceh, Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (PLUP) memberdayakan warga desa untuk menetapkan batas wilayah, melindungi hutan, dan menegaskan hak mereka—dengan memanfaatkan pengetahuan lokal, bukan hanya mengandalkan peta pemerintah. Baca lebih lanjut tentang bagaimana PLUP menjembatani kearifan lokal dengan tata kelola lahan formal.

Indonesia perlu mengurangi penggunaan hambatan non-tarif atau non-tariff measures (NTM) dalam kebijakan perdagangannya, salah satunya untuk meningkatkan daya saing produknya.

Keanggotaan Indonesia pada OECD berpeluang tingkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui ekspansi pasar baru, peningkatan daya saing produk dan produk yang berkelanjutan.

Seiring berkembangnya layanan belanja pribadi seperti Jastip, mereka menantang peritel lokal dan mengungkap celah dalam kebijakan perdagangan Indonesia. Alih-alih larangan yang lebih ketat, peningkatan kualitas produk lokal dan persaingan yang adil adalah kuncinya.

Kebijakan yang memberikan tekanan baru terhadap perdagangan Indonesia ini berdampak pada sejumlah komoditas unggulan yang selama ini menjadi andalan ekspor ke pasar Amerika Serikat melalui tambahan tarif sebesar 19 persen.

Kebijakan Badan Pangan Nasional yang menerbitkan aturan mengenai Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah pada 2023 lalu dapat mendorong terciptanya pasar beras oplosan.

Kebijakan moderasi konten atau penyensoran digital yang ada saat ini masih menyisakan ketidakjelasan dan membatasi interpretasi moderasi hanya sebatas penghapusan konten saja.

Terbitnya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi menandai upaya pemerintah memperbaiki sistem subsidi pupuk yang telah berlangsung sejak 1969, namun perubahan ini belum menyentuh permasalahan fundamental karena masih merupakan subsidi industri dengan dana dibayarkan kepada produsen, bukan langsung ke petani.