RUU Pangan 2026: Memperkuat Tata Kelola atau Memusatkan Kekuasaan?
Penulis
Aditya Alta
Maulana Fajrul Izzi
RUU Pangan 2026 berisiko memusatkan terlalu banyak kewenangan pada Bulog dengan menggabungkan fungsi regulator dan operator serta mengambil alih sebagian kewenangan kementerian/lembaga lain. Desain ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan serta melemahkan akuntabilitas tata kelola pangan.
Tata kelola pangan membutuhkan koordinasi lintas sektor, bukan pemusatan kewenangan dalam satu lembaga. Kementerian/lembaga sebaiknya tetap menjalankan mandat sektoralnya, sementara Kemenko Pangan diperkuat untuk menjaga koherensi kebijakan, mengelola konflik tujuan dan trade-off, serta memastikan pengambilan keputusan lintas sektor berbasis bukti.
Intervensi pemerintah perlu dibatasi oleh prinsip, parameter, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Hal ini terutama diperlukan dalam pengelolaan cadangan pangan serta susut dan sisa pangan (SSP), dengan mengoptimalkan mekanisme pasar, insentif, serta peran rumah tangga dan pelaku usaha sebelum mengandalkan intervensi langsung pemerintah.
RUU Pangan perlu lebih berorientasi kepada hak dan capaian yang ingin diwujudkan bagi masyarakat, bukan pada perluasan tugas dan kewenangan negara. Peran negara seyogianya dirumuskan berdasarkan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara terkait pangan, serta diarahkan untuk membentuk insentif agar sistem pangan menghasilkan manfaat publik.
