Mencapai Keterlacakan Minyak Sawit Indonesia yang Menyeluruh melalui Harmonisasi ISPO-RSPO
Penulis
Samuel Pablo Pareira
Makalah ini menyoroti ketumpangtindihan antara sektor swasta dan negara dalam meregulasi keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia melalui dua skema sertifikasi: (i) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang bersifat sukarela dan didorong oleh pasar global; dan (ii) Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang bersifat wajib dan didorong oleh pemerintah. Meningkatnya tuntutan dari konsumen global akan bukti keberlanjutan di industri ini membutuhkan keterlacakan rantai pasok yang komprehensif. Karena penelusuran produk di setiap skema sertifikasi meliputi tahap yang berbeda-beda dalam rantai pasok kelapa sawit yang panjang, terdapat peluang untuk memperbaiki keterlacakan dan mencakup rantai pasok secara menyeluruh dengan menyelaraskan kedua sertifikasi tersebut. Harmonisasi kedua skema sertifikasi ini akan mengakomodasi peraturan pemerintah Indonesia sekaligus norma global yang meregulasi keberlanjutan industri kelapa sawit. Keterlacakan yang komprehensif akan menguntungkan semua pemangku kepentingan industri (pemerintah, perusahaan, petani, dan lembaga swadaya masyarakat [LSM]) dalam memastikan keberlanjutan produk minyak sawit Indonesia di pasar global.
Ada dua kendala utama dalam meningkatkan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia: (i) status kepemilikan dan legalitas lahan dan (ii) mentransformasi praktik perkebunan petani–ISPO dan RSPO memiliki cara yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui standar (atau “prinsip dan kriteria”) mereka masing-masing. Beberapa tantangan yang hadir dalam pengakuan kepemilikan lahan meliputi (i) adanya beberapa data resmi yang berbeda-beda; (ii) berbagai praktik perkebunan yang diwariskan dari budaya kolonial Belanda; (iii) pengakuan tanah adat/ulayat secara nasional; dan (iv) politisasi dan korupsi dalam pengadaan lahan. Petani, yang memiliki atau mengelola hampir separuh lahan budi daya kelapa sawit di seluruh Indonesia, juga harus memainkan peran penting untuk mendukung transformasi industri ini melalui sertifikasi. Meski memiliki pendekatan yang sama untuk melibatkan petani dalam skema sertifikasinya, implementasi ISPO dan RSPO di lapangan berbeda sebab terdapat interpretasi yang ambigu atas standar-standar keduanya.
