Komentar

Digitalisasi dan pemetaan partisipatif dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi lahan pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kebijakan berbasis data di Indonesia.

Perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan membutuhkan tata kelola data yang lebih partisipatif agar kebijakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal.

Perkembangan AI mendorong inovasi sekaligus menimbulkan tantangan perlindungan hak cipta. Regulasi yang seimbang dibutuhkan untuk melindungi pencipta tanpa menghambat inovasi teknologi.

Kebijakan dan regulasi ruang digital dinilai masih menyisakan kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi dan akses informasi.

Sejak tahun 2019, Gen Z semakin aktif mengikuti dan menyuarakan isu politik serta kebijakan publik.

Semakin maraknya kasus penipuan keuangan, seperti scam dan fraud, menambah urgensi perlunya upaya meningkatkan inklusi yang dibarengi dengan literasi.

Penetrasi internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini, salah satunya, disebabkan oleh meningkatnya jumlah...

Tata kelola sistem pembayaran nasional, yaitu Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) perlu berjalan lebih transparan dan inklusif.

Penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam layanan keuangan digital di Indonesia mendesak untuk memastikan...

Upaya melindungi konsumen digital masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK).

Pemerintah fokus pada penguatan fondasi dan penguatan mitigasi risiko dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Simak daftar berita-berita yang memuat acara CIPS DigiWeek 2023

Cara untuk mempercepat transformasi digital adalah dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Pentingnya edukasi konsumen dan literasi keuangan untuk melindungi konsumen digital.

Kerjasama kawasan perlu didorong untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia

Read the media coverage on DigiWeek 2022, from Antaranews, CNN Indonesia, Medcom, to IDN Times.

Transformasi digital juga membawa bahaya dan risiko sehingga diperlukan payung hukum untuk melindungi pengguna teknologi digital.

Dibutuhkan upaya terstruktur dan terencana, seperti kampanye dan advokasi, untuk meredam ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 karena regulasi ini tidak membahas mengenai akuntabilitas.

HAM & demkorasi di Indonesia sedang terancam dibatasi, dan aktivisme digital mampu mencegahnya.