Komentar

Pemerintah Indonesia tengah gencar memperkuat sektor pangan nasional melalui target swasembada dan peningkatan gizi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kementerian Kesehatan mengangkat tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal" untuk peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2026.

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diklaim pemerintah sebagai bukti peningkatan kesejahteraan petani perlu disikapi dengan perspektif yang lebih utuh. 

Langkah pemerintah menyetop impor beras hingga gula konsumsi pada tahun 2026 karena klaim swasembada menunjukkan optimisme tinggi terhadap produksi pangan dalam negeri.

Keputusan pemerintah meniadakan impor beras industri dan beras khusus dalam Neraca Komoditas (NK) 2026 berpotensi memicu hambatan baru di sektor pangan.

Penundaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk penetapan Neraca Komoditas (NK) tahun 2026 telah terjadi dua kali selama bulan Desember akibat ketidakhadiran menteri terkait. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Sistem kuota pada Neraca Komoditas mempengaruhi pertumbuhan industri makanan minuman karena dapat menyebabkan kerawanan kelangkaan pasokan dan keterlambatan impor.

Tren kenaikan harga pangan saat Natal dan Tahun Baru juga Lebaran masih dapat terjadi karena pasokan belum mampu mengikuti lonjakan permintaan.

Penggunaan Neraca Komoditas untuk mengatur impor belum efektif sehingga berdampak pada sulitnya industri dan UMKM dalam mendapatkan bahan baku tepat waktu. Hal ini berimbas pada kenaikan harga bagi produsen maupun konsumen.

Pembatasan impor menaikkan harga bahan baku dan menekan UMKM serta petani kecil yang bergantung pada stabilitas harga pangan.

Subsidi pupuk kurang efektif, pemerintah perlu ubah skema ke bantuan langsung tunai.

Penurunan HET pupuk memang meringankan biaya petani, tapi solusi ini hanya meredakan gejala. Tanpa perbaikan produktivitas, edukasi pemupukan, dan perombakan mekanisme subsidi, kebijakan pupuk murah justru berisiko memperparah ketergantungan, merusak tanah, dan membuka celah penyalahgunaan.

Program ini membutuhkan adanya kerangka regulasi untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang ada di dalamnya.

Penelitian CIPS mengusulkan beberapa langkah kebijakan berbentuk intervensi di tingkat sekolah, regional, dan nasional untuk memaksimalkan keterlibatan siswa perempuan di dalam bidang STEM.

Pemerintah perlu meninjau dan mengevaluasi penggunaan hambatan non-tarif serta dampaknya secara berkala pada kinerja perdagangan dan harga komoditas di dalam negeri.

Indonesia membutuhkan alat ukur kesejahteraan petani yang holistik, yang mampu menangkap faktor-faktor yang berkontribusi bagi kesejahteraan mereka secara lebih mendalam.

Ekonomi digital merupakan salah satu sektor yang dapat didorong transformasinya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moderasi konten jangan sampai menghalangi kebebasan berekspresi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital.

Evaluasi dan pembuatan tata kelola makan bergizi gratis perlu segera dilaksanakan demi keberlanjutan MBG di masa depan.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta berikan gambaran kurang optimalnya implementasi Neraca Komoditas dalam impor komoditas.