Komentar

Pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan produktivitas lahan pertanian yang ada sebagai strategi yang lebih efisien untuk memperkuat ketahanan pangan, dibandingkan pendekatan perluasan lahan.

Laporan BPS tentang kenaikan harga Beras menunjukkan bahwa stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada jumlah stok, tetapi juga fleksibilitas distribusi dan kebijakan.

CIPS menilai capaian swasembada pangan perlu dilihat dari dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, terutama petani skala kecil.

Penindakan terhadap 25 merek beras fortifikasi, yang diduga melanggar aturan, penting untuk melindungi konsumen, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan keterjangkauan beras.

Kasus keracunan MBG di Sidoarjo menunjukkan bahwa upaya perbaikan program beberapa waktu terakhir belum menyentuh akar masalah dari desain tata kelola dan mekanisme pengawasan MBG.

Digitalisasi dan pemetaan partisipatif dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi lahan pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kebijakan berbasis data di Indonesia.

Perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan membutuhkan tata kelola data yang lebih partisipatif agar kebijakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal.

Perkembangan AI mendorong inovasi sekaligus menimbulkan tantangan perlindungan hak cipta. Regulasi yang seimbang dibutuhkan untuk melindungi pencipta tanpa menghambat inovasi teknologi.

Kebijakan dan regulasi ruang digital dinilai masih menyisakan kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi dan akses informasi.

Sejak tahun 2019, Gen Z semakin aktif mengikuti dan menyuarakan isu politik serta kebijakan publik.

Indonesia naik 15 peringkat dalam Legatum Prosperity Index selama satu dekade terakhir, tetapi laju peningkatan di komponen indeks kemakmuran ini mulai stagnan sejak 2023.

Momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi refleksi atas bagaimana makna kemerdekaan berkembang di tengah semakin besarnya peran ruang digital dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pemerintah perlu memprioritaskan penguatan sekolah dan perguruan tinggi yang sudah ada agar lebih mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Studi CIPS dalam proyek MyINDAH Diet menemukan bahwa kebijakan pangan dan gizi di Indonesia masih sering berjalan secara sektoral sehingga belum optimal meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat.

Future Foods Forum mendorong reformasi kebijakan yang lebih responsif melalui peningkatan efisiensi rantai pasok, penguatan produktivitas pertanian, dan perbaikan akses masyarakat pada pangan sehat yang terjangkau.

CIPS menilai penguatan peran perempuan merupakan bagian penting dari strategi membangun sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

FFF sebagai wadah jejaring multipihak mendorong penerapan kebijakan pelabelan gizi yang secara kontinyu menggandeng kesiapan industri hingga kontribusi akademisi dan organisasi masyarakat sipil agar dapat menjadi salah satu instrumen pemenuhan gizi yang tepat guna dan berdampak bagi masyarakat luas.

Kenaikan harga BBM Pertamax berpotensi menekan daya beli kelas menengah karena rumah tangga harus mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk kebutuhan dasar, termasuk transportasi.

CIPS mendorong kebijakan yang memperkuat peran APBN dan BUMN sebagai pengungkit pertumbuhan swasta, menjaga daya beli, menarik investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi dan keterbukaan pasar.

“Besok Kita Nanem Lagi” ingin membawa publik lebih dekat dengan realitas kehidupan petani serta semangat mereka untuk terus menjaga pertanian tetap hidup di tengah perubahan zaman.