Komentar

Isu kualitas pendidikan di Indonesia telah lama menjadi perbincangan. Namun berbagai upaya yang dilakukan tidak menjadi solusi yang benar-be

sistem pelabelan makanan kemasan perlu mengacu hanya pada satu sistem label untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kebijakan harga yang ada tidak benar-benar melindungi petani atau konsumen. Sementara biaya hidup terus meningkat.

Kebijakan Amerika Serikat yang penuh dengan ketidakpastian dan transaksional mengancam hubungan perdagangan Indonesia.

Sayangnya, regulasi yang ada seringkali justru membatasi pasokan, membuat harga melonjak, dan memperburuk akses masyarakat terhadap pangan

Sayangnya, kebijakan pemerintah yang membatasi impor bahan baku justru bisa menjadi bumerang bagi daya saing industri dalam negeri. 

Banyak daerah terpencil masih belum memiliki jaringan internet yang memadai karena infrastruktur dasar seperti listrik pun masih terbatas. 

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diperkenalkan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan.

Transformasi ini harus mengedepankan unsur keberlanjutan agar mampu mengatasi berbagai tantangan dan mencapai ketahanan pangan.

Setelah perdebatan yang panjang dan melewati berbagai pembahasan, pemerintah akhirnya menetapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%

Kebijakan perdagangan proteksionis semakin marak di berbagai negara, terutama di tengah tren deglobalisasi

Sebagai salah satu negara pengimpor limbah plastik, Indonesia perlu menemukan cara agar  limbah plastik ini bisa dimanfaatkan untuk ekonomi

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, apakah target ini realistis?

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat mempersulit integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global.

Kebijakan intensifikasi dapat mendorong peningkatan produktivitas pangan melalui pemanfaatan lahan yang ada secara optimal dan memaksimalkan

Indonesia masih memiliki ruang perbaikan yang cukup banyak untuk meningkatkan  peringkat indeks kebebasan ekonomi.

Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) perlu fokus pada adopsi pertanian berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk mencapai ketahanan pangan atau food security

Sistem pengelolaan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam merumuskan  kebijakan yang sesuai .

Tambahan anggaran sebesar Rp 10,4 triliun yang didapatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memprioritaskan peningkatan kompetensi