Komentar

Pemerintah perlu memprioritaskan penguatan sekolah dan perguruan tinggi yang sudah ada agar lebih mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Studi CIPS dalam proyek MyINDAH Diet menemukan bahwa kebijakan pangan dan gizi di Indonesia masih sering berjalan secara sektoral sehingga belum optimal meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat.

Future Foods Forum mendorong reformasi kebijakan yang lebih responsif melalui peningkatan efisiensi rantai pasok, penguatan produktivitas pertanian, dan perbaikan akses masyarakat pada pangan sehat yang terjangkau.

CIPS menilai penguatan peran perempuan merupakan bagian penting dari strategi membangun sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

FFF sebagai wadah jejaring multipihak mendorong penerapan kebijakan pelabelan gizi yang secara kontinyu menggandeng kesiapan industri hingga kontribusi akademisi dan organisasi masyarakat sipil agar dapat menjadi salah satu instrumen pemenuhan gizi yang tepat guna dan berdampak bagi masyarakat luas.

Kenaikan harga BBM Pertamax berpotensi menekan daya beli kelas menengah karena rumah tangga harus mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk kebutuhan dasar, termasuk transportasi.

CIPS mendorong kebijakan yang memperkuat peran APBN dan BUMN sebagai pengungkit pertumbuhan swasta, menjaga daya beli, menarik investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi dan keterbukaan pasar.

Rantai nilai pangan yang belum efisien membuat harga tetap tinggi di konsumen, sementara kesejahteraan petani masih rendah.

Tata kelola program MBG yang masih terpusat membatasi ruang bagi aktor lokal, terutama sekolah, untuk berperan secara optimal.

Ancaman El Nino “Godzilla” berpotensi menekan produksi pangan nasional akibat musim kemarau yang lebih panjang dan lebih awal pada 2026.

Perempuan memiliki peran penting dalam sistem pangan, mulai dari mengelola produksi dan pengolahan pangan hingga memengaruhi keputusan konsumsi di tingkat rumah tangga.

CIPS menilai pembagian Bantuan Hari Raya oleh apilkator atas dasar imbauan pemerintah belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi pengemudi ojol dan taksi online.

Studi CIPS mengklasifikasikan gig worker ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat otonomi dan daya tawar, di mana setiap kategori memerlukan pendekatan kebijakan yang spesifik.

Perlindungan anak harus beralih dari sekadar pembatasan akses menuju tanggung jawab bersama dan penguatan literasi digital bagi seluruh ekosistem pendukung anak.

Pemerintah perlu segera mengotomatisasi izin impor yang telah lolos verifikasi dan secara bertahap beralih ke mekanisme berbasis pasar demi ketahanan pangan yang tangguh.

Strategi jangka panjang melalui modernisasi dan adopsi teknologi menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas serta daya tahan petani dan nelayan terhadap krisis iklim.

Pemerintah perlu membenahi desain dan tata kelola program unggulan sektor pangan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menjawab tantangan pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional.

Kementerian Kesehatan mengangkat tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal" untuk peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2026.

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diklaim pemerintah sebagai bukti peningkatan kesejahteraan petani perlu disikapi dengan perspektif yang lebih utuh.

Langkah pemerintah menyetop impor beras hingga gula konsumsi pada tahun 2026 karena klaim swasembada menunjukkan optimisme tinggi terhadap produksi pangan dalam negeri.