Komentar

CIPS menilai pembagian Bantuan Hari Raya oleh apilkator atas dasar imbauan pemerintah belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi pengemudi ojol dan taksi online.

Studi CIPS mengklasifikasikan gig worker ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat otonomi dan daya tawar, di mana setiap kategori memerlukan pendekatan kebijakan yang spesifik.

Perlindungan anak harus beralih dari sekadar pembatasan akses menuju tanggung jawab bersama dan penguatan literasi digital bagi seluruh ekosistem pendukung anak.

Pemerintah perlu segera mengotomatisasi izin impor yang telah lolos verifikasi dan secara bertahap beralih ke mekanisme berbasis pasar demi ketahanan pangan yang tangguh.

Strategi jangka panjang melalui modernisasi dan adopsi teknologi menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas serta daya tahan petani dan nelayan terhadap krisis iklim.

Pemerintah perlu membenahi desain dan tata kelola program unggulan sektor pangan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menjawab tantangan pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional.

Kementerian Kesehatan mengangkat tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal" untuk peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2026.

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diklaim pemerintah sebagai bukti peningkatan kesejahteraan petani perlu disikapi dengan perspektif yang lebih utuh. 

Langkah pemerintah menyetop impor beras hingga gula konsumsi pada tahun 2026 karena klaim swasembada menunjukkan optimisme tinggi terhadap produksi pangan dalam negeri.

Keputusan pemerintah meniadakan impor beras industri dan beras khusus dalam Neraca Komoditas (NK) 2026 berpotensi memicu hambatan baru di sektor pangan.

Penundaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk penetapan Neraca Komoditas (NK) tahun 2026 telah terjadi dua kali selama bulan Desember akibat ketidakhadiran menteri terkait. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Sistem kuota pada Neraca Komoditas mempengaruhi pertumbuhan industri makanan minuman karena dapat menyebabkan kerawanan kelangkaan pasokan dan keterlambatan impor.

Tren kenaikan harga pangan saat Natal dan Tahun Baru juga Lebaran masih dapat terjadi karena pasokan belum mampu mengikuti lonjakan permintaan.

Penggunaan Neraca Komoditas untuk mengatur impor belum efektif sehingga berdampak pada sulitnya industri dan UMKM dalam mendapatkan bahan baku tepat waktu. Hal ini berimbas pada kenaikan harga bagi produsen maupun konsumen.

Pembatasan impor menaikkan harga bahan baku dan menekan UMKM serta petani kecil yang bergantung pada stabilitas harga pangan.

Subsidi pupuk kurang efektif, pemerintah perlu ubah skema ke bantuan langsung tunai.

Penurunan HET pupuk memang meringankan biaya petani, tapi solusi ini hanya meredakan gejala. Tanpa perbaikan produktivitas, edukasi pemupukan, dan perombakan mekanisme subsidi, kebijakan pupuk murah justru berisiko memperparah ketergantungan, merusak tanah, dan membuka celah penyalahgunaan.

Program ini membutuhkan adanya kerangka regulasi untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang ada di dalamnya.

Penelitian CIPS mengusulkan beberapa langkah kebijakan berbentuk intervensi di tingkat sekolah, regional, dan nasional untuk memaksimalkan keterlibatan siswa perempuan di dalam bidang STEM.

Pemerintah perlu meninjau dan mengevaluasi penggunaan hambatan non-tarif serta dampaknya secara berkala pada kinerja perdagangan dan harga komoditas di dalam negeri.