Penggunaan bentuk teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam bentuk aplikasi ChatGPT menunjukkan semakin besarnya urgensi penguasaan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking yang memadai di kalangan siswa.
ChatGPT adalah robot atau chatbot berbasis kecerdasan buatan yang mampu melakukan percakapan dan memberikan jawaban terhadap kebutuhan serta pertanyaan penggunanya. GPT merujuk pada Generative Pre-Trained Transformer, di mana chatbot akan memberikan jawaban persis manusia di saat pengguna mengirimkan perintah atau pertanyaan. Jawaban yang diberikan berbentuk teks otomatis.
“ChatGPT memberikan kemudahan bagi siswa untuk proses belajarnya. ChatGPT dapat membantu mereka untuk memahami materi pembelajaran melalui jawaban-jawabannya. Akan tetapi, sangat penting untuk menggunakan critical thinking skills untuk menggunakan ChatGPT secara produktif dan tepat,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza.
Untuk itu, critical thinking bisa menjadi fondasi siswa untuk bisa menggunakan ChatGPT secara produktif yaitu dengan bijak menyeleksi dan menggunakan jawaban yang dihasilkan ChatGPT untuk membantu mereka dalam proses belajarnya ChatGPT hanya merupakan salah satu inovasi teknologi yang, salah satunya, berdampak pada sektor pendidikan. Pengembangan kemampuan berpikir kritis akan membantu siswa dalam mencerna dan memanfaatkan konten-konten yang mereka temui.
Nadia melanjutkan, ketimbang melarang, yang lebih penting itu adalah bagaimana sekolah dan guru-guru itu bisa memberikan materi terkait literasi digital dan memperkenalkan AI kepada siswa dengan lebih masif. Dengan begitu, siswa jadi tahu apa saja yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh, dengan menetapkan koridor. Koridor ini penting dilakukan karena ChatGPT atau language model platform dapat digunakan untuk melakukan kecurangan akademis, seperti plagiarisme berbasis kecerdasan buatan.
“Jadi memang lebih baik sekolah memperkenalkan teknologinya seperti apa memberikan koridor atau mungkin ruang untuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dan kemudian ya bisa evaluasi dari peraturan yang dibuat oleh sekolah dan guru tersebut,” ujar Nadia.
Adanya kekhawatiran terkait plagiarisme dan berbagai praktek kecurangan dalam pendidikan dengan bantuan kecerdasan buatan, disebut Nadia kurang beralasan karena praktek serupa, misalnya joki ujian, sudah berlangsung jauh sebelum ChatGPT datang. Untuk itu, daripada melarang, pemerintah sebaiknya fokus pada kebijakan yang bertujuan untuk memfasilitasi atau juga bahkan mungkin memperkenalkan ChatGPT sebagai bentuk perubahan teknologi yang masuk ke sektor pendidikan.
Disrupsi teknologi pada sektor pendidikan akan terus terjadi, sehingga kemunculan satu demi satu inovasi tidak perlu dikhawatirkan. Jadi memang di satu sisi kita perlu terbuka terhadap teknologi, tapi juga kita harus tetap mengembangkan skill-skill yang tidak akan tergantikan oleh teknologi itu, seperti misalnya pake skill berpikir kritis.
“ChatGPT ini juga dapat menjadi cambuk bagi sektor pendidikan untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya,” tandas Nadia.
Bagaimana caranya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis merupakan respons yang adaptif untuk mengakomodasi teknologi dengan cara yang produktif yang pada akhirnya akan berdampak baik terhadap students outcome.
Dengarkan episode terbaru podcast CIPS, NGOPI Bareng CIPS, ChatGPT di bawah!