Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Belum Tentu Menjamin Ketahanan Pangan

Kebijakan pemerintah terkait pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) belum tentu menjamin ketersediaan beras di pasar. Dalam jangka  panjang, terdapat beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan pemerintah demi ketahanan  pangan sekaligus kelangsungan usaha pertanian. 

“Penyelenggaraan CBP untuk stabilisasi harga, walaupun efektif dalam jangka pendek, tidak dapat menjadi solusi permanen bagi permasalahan beras yang kompleks. Harga beras yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir merupakan akibat dari penurunan produktivitas yang memerlukan solusi jangka panjang,” jelas Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta.

Aditya menjelaskan, pemerintah perlu menyadari bahwa produktivitas beras nasional semakin mendatar karena penggunaan varietas unggul baru yang terbatas, kesuburan tanah yang semakin berkurang, serta adanya dampak perubahan iklim. 

Di sisi lain, rantai nilai beras yang cukup panjang dan kurang efisien menyebabkan harga yang tinggi di tingkat konsumen tanpa meningkatkan pendapatan yang signifikan di sisi petani.  

Peralihan dan adopsi metode pertanian yang dapat mengadaptasi semakin berkurangnya luas lahan pertanian Indonesia sangat penting dilakukan. Cara bertani yang lebih fokus pada intensifikasi dan penggunaan input pertanian secara lebih bertanggung jawab perlu dicapai lewat kebijakan yang tidak fokus pada satu atau dua komoditas pertanian saja.

Selain itu, kebijakan ketahanan pangan, di satu sisi, mesti menjamin tercukupinya kebutuhan beras  domestik dengan harga yang paling terjangkau, misalnya melalui impor atau perjanjian dagang  dengan negara penghasil beras yang lebih efisien. 

Di sisi lain, efisiensi dan nilai tambah pertanian  domestik perlu ditingkatkan secara signifikan.  Salah satunya dengan perubahan skema penyaluran subsidi dan bantuan  langsung ke petani. 

Upaya untuk meningkatkan produktivitas padi mendesak dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Tanah Air, seperti penambahan jumlah penduduk, berkurangnya lahan produktif dan tidak stabilnya daya beli masyarakat.

Statistik menunjukkan produktivitas padi dalam beberapa tahun terakhir berada pada rata-rata 52 kuintal per hektar, dengan pertumbuhan yang cenderung melandai.

Aditya menyebut, masih ada ruang untuk meningkatkan produktivitas padi. CIPS merekomendasikan upaya peningkatan produktivitas lahan maupun tenaga kerja melalui penggunaan bibit unggul, peningkatan akses petani terhadap pupuk, penanganan serangan hama / Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi. 

Selain itu, juga dapat dilakukan perbaikan teknik budidaya, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, penggunaan modifikasi cuaca untuk mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian.

Ketimpangan produktivitas padi antara wilayah Jawa dan luar Jawa juga merupakan isu yang penting untuk diselesaikan dalam upaya meningkatkan produktivitas nasional. Saat ini, sekitar 50 persen dari luas panen padi Indonesia berasal dari wilayah luar Jawa, namun kontribusinya terhadap produksi padi nasional hanya sekitar 44 persen.

Sementara itu, upaya untuk menarik lebih banyak investasi swasta di sektor pertanian dapat dilakukan pada pemupukan dan perbenihan. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan kompetisi bagi para penyedia pupuk dan benih serta memberikan kesempatan kepada para petani untuk dapat mengakses input pertanian yang dibutuhkan dengan harga yang kompetitif.

Selain permasalahan produktivitas, pemerintah juga perlu mengidentifikasi dan menyederhana sejumlah peraturan dan proses untuk mengurangi biaya logistik yang ditanggung konsumen.

Di tingkat nasional, logistik berkontribusi antara 21–23% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, jauh lebih tinggi dibandingkan negara berkembang lainnya. Biaya transportasi dan persediaan mendominasi biaya logistik di Indonesia. 

Distribusi beras rumit karena produksi beras terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara konsumsinya tinggi di seluruh Indonesia.