top of page

Sebagai Dewan FAO, Indonesia Butuh Strategi Baru Ketahanan Pangan

Diperbarui: 12 Jun 2022

Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Bisnis Indonesia (2/7/21).


Indonesia baru dilantik menjadi salah satu anggota dewan Food and Agriculture Organization (FAO) mewakili wilayah Asia bersama enam negara lain, yaitu Bangladesh, Filipina, Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan. Ini akan menjadi kelima kalinya Indonesia menjadi anggota dewan FAO. Posisi ini jangan dianggap sebagai suatu penghargaan, melainkan panggilan bagi Indonesia untuk terus memperbaiki ketahanan pangannya. Indonesia perlu mendorong strategi sistem pangan komprehensif yang menyeimbangkan pertanian dalam negeri dan perdagangan pangan global.


Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan bahwa perdagangan pangan global dapat bermanfaat bagi perbaikan ketahanan pangan di Indonesia. Pengurangan kebijakan non-tarif yang proteksionis di sektor pangan dan pertanian akan menurunkan harga pangan dan memastikan akses ke keragaman pangan. Maka dari itu, strategi perdagangan pangan global perlu melengkapi strategi pertumbuhan pertanian domestik untuk memperkuat sistem pangan Indonesia.


Masalah Ketahanan Pangan di Indonesia

Indeks Ketahanan Pangan 2020 dari The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia di peringkat 65 dari 113 negara, turun dari peringkat 62 sebelumnya. Sembilan persen dari masyarakat Indonesia mengalami kekurangan gizi dan 30 persen anak di bawah lima tahun mengalami stunting. Selama pandemi, isu kerawanan pangan semakin menonjol, bahkan hingga 23 persen rumah tangga melaporkan mengalami kerawanan pangan.


Masalah terbesar ketahanan pangan Indonesia adalah keterjangkauan dan keberagaman. Harga beras Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibanding harga beras internasional. Alhasil, masyarakat Indonesia juga harus mengeluarkan proporsi yang lebih tinggi untuk makanan dibanding dengan masyarakat di negara lain. Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 56 persen dari pengeluaran mereka untuk membeli makan, lebih tinggi dari masyarakat Singapura (20 persen), Malaysia (21 persen) dan Thailand (26 persen).


Harga makanan pokok saja sudah mahal, apalagi harga makanan bernutrisi seperti daging, ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran. World Food Programme menghitung biaya untuk diet bernutrisi di Indonesia mencapai sekitar Rp 1,2 juta per bulan untuk keluarga dengan empat orang. Berdasarkan perkiraan ini, lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli dan mengkonsumsi diet bernutrisi.


Dampak Perdagangan Pangan terhadap Harga Pangan

Salah satu penyebab harga pangan tinggi adalah kebijakan non-tarif yang menghambat rantai pasok pangan, seperti proses izin impor yang tidak transparan, inspeksi pra-pengiriman atau persyaratan teknis importasi. Dampak hambatan non-tarif pada sektor pangan dan pertanian di Indonesia diperkirakan setara dengan tarif sebesar 49 persen. Biaya ini muncul dari biaya kepatuhan untuk memenuhi persyaratan dan prosedur serta biaya dari keterlambatan proses impor. Adanya pungutan liar juga menambah beban biaya. Pada akhirnya semua biaya ini berdampak pada harga jual yang akan ditanggung oleh konsumen.


Kebijakan non-tarif inilah yang menyebabkan tren harga pangan Indonesia semakin meningkat. Walau tujuan kebijakan non-tarif adalah untuk melindungi konsumen domestik dari kejutan harga pangan global, kebijakan ini juga yang menyebabkan harga menjadi lebih mahal dalam jangka panjang. Selain itu, meskipun kebijakan non-tarif digunakan untuk melindungi petani domestik, petani juga menjadi korban dari harga pangan yang tinggi karena dua pertiga dari petani kecil merupakan net consumer yang masih harus membeli makanan lebih dari yang dihasilkan sendiri.


Manfaat Perdagangan Pangan Terbuka

Dua studi berbeda yang menganalisa lebih dari 150 negara menunjukkan negara-negara dengan kebijakan perdagangan pangan terbuka memiliki ketahanan pangan yang lebih bagus. Hal ini terjadi karena perdagangan pangan membantu mendiversifikasi sumber pangan suatu negara dan memastikan pasokan pangan yang stabil, beragam, dan terjangkau. Estimasi OECD menunjukkan jika pasar beras lebih terintegrasi dengan pasar beras ASEAN, harga beras di Indonesia bisa turun hingga 39 persen dan tingkat kekurangan gizi juga bisa berkurang lebih dari 1 poin persentase.


Turunnya harga pangan bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, namun juga membantu upaya pengentasan kemiskinan. Korelasi harga pangan dan kemiskinan sudah lama dibuktikan, karena harga pangan tinggi merugikan konsumen miskin yang proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan lebih besar dari rata-rata, bahkan mencapai 74 persen. Studi CIPS menunjukkan, pengurangan kebijakan non-tarif pada komoditas beras dan daging diperkirakan dapat menurunkan kemiskinan hingga 2,8 poin persentase. Dalam simulasi ini, masyarakat pedesaan yang paling diuntungkan dengan penurunan harga akibat pengurangan kebijakan non-tarif.


Selain mendukung ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, kebijakan perdagangan pangan yang lebih terbuka juga bisa menutup celah-celah rente yang masih menjadi hama sistem pangan Indonesia. Beberapa kasus korupsi besar di Indonesia terkait dengan sistem perizinan impor, seperti di daging sapi, bawang putih, dan gula. Reformasi sistem perizinan impor pangan yang lebih otomatis dan transparan bisa memitigasi risiko korupsi. Sebagai contoh, Filipina sudah mengganti prosedur kuota impor berasnya menjadi kebijakan tarif yang lebih transparan. Kebijakan serupa bisa dipertimbangkan juga di Indonesia.


Tidak dipungkiri bahwa petani akan terdampak oleh perdagangan pangan yang lebih terbuka. Karena itu, kebijakan perdagangan pangan harus komplementer terhadap kebijakan modernisasi pertanian domestik Indonesia. Pendekatan ini penting agar pertanian Indonesia tidak terus menerus berlindung di balik kebijakan proteksionisme yang merugikan dalam jangka panjang. Pertanian Indonesia idealnya bisa terdorong untuk meningkatkan daya saing dan berkompetisi di ranah global.


Peran Indonesia di Dewan FAO

Sebagai anggota dewan FAO, Indonesia memiliki peran penting untuk mengarahkan kebijakan dan perkembangan sistem pangan global. Di saat yang bersamaan, Indonesia perlu mencontohkan kemampuannya dalam meningkatkan ketahanan pangan, termasuk melalui dukungan untuk perdagangan pangan global. Dengan itu, Indonesia bisa mengajak negara-negara lain untuk bekerja sama melawan kelaparan dan gizi buruk. Perubahan positif ini perlu dimulai dari reformasi kebijakan impor pangan Indonesia sendiri, untuk memberi sinyal ke dunia bahwa Indonesia siap mendukung sistem pangan global. Dengan strategi ketahanan pangan yang menyeimbangkan perdagangan pangan dan penguatan pertanian, Indonesia bisa menjadi contoh negara yang mengedepankan ketahanan pangan untuk konsumen dan penguatan ekonomi produsen.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page