Isu Pupuk yang Menyeruak Ke Dalam Debat Politik Calon Presiden

Menarik untuk disimak bahwa meski topik debat perdana Pemilihan Presiden 2024 adalah mengenai pemerintahan, hukum HAM, korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga, ketiga kontestan sempat menyinggung permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. 

Munculnya permasalahan pupuk dalam debat yang berlangsung pada 12 Desember 2023 yang lalu seperti mencerminkan carut marutnya ketersediaan atau keterjangkauan elemen penting pertanian ini dan perlunya perbaikan mendasar dalam menjamin ketersediaannya.

Anies Baswedan dari pasangan calon nomor urut satu, menggunakan pupuk untuk mengkritik prioritas penguasa yang tidak diletakkan pada pemenuhan kebutuhan rakyat dengan mengatakan pemerintah membangun istana presiden walaupun belum mampu menyiapkan pupuk bagi rakyatnya.

Meski dalam kesempatan itu Anies tidak menyinggung masalah pupuk lebih lanjut, visi dan misi timnya menyebutkan mereka ingin memastikan ketersediaaan dan keterjangkauan berbagai input pertanian, termasuk pupuk, untuk mencapai cita-cita kemandirian pangan.

Dalam kampanyenya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tanggal 4 Desember 2023, Anies bahkan mengatakan tiga masalah utama di pertanian adalah: pupuk, pupuk, dan pupuk, dan menyatakan komitmennya menyederhanakan tata kelola pupuk jika terpilih nanti.

Prabowo Subianto dari paslon nomor urut dua, juga menyuarakan keprihatinan mengenai masalah kelangkaan pupuk yang berdampak buruk pada petani di Indonesia. 

Ia menilai persoalan pupuk sebagai hal yang krusial untuk mendukung sektor pertanian di Indonesia dan berpendapat bahwa pengadaan pupuk perlu disederhanakan agar petani dapat lebih mudah mengaksesnya dan agar sektor pertanian dapat berkelanjutan. 

Dalam visi dan misinya, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan akses langsung pupuk dan menambahkan rencananya, bila terpilih, untuk memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industri pupuk.

Sementara itu Ganjar Pranowo dari paslon nomor urut tiga, menyinggung masalah data petani yang tidak beres sebagai salah satu penyebab buruknya dan tidak tepat sasarannya distribusi pupuk di tingkat petani. 

Ganjar menekankan bahwa jika data petani dapat dikelola dengan baik, distribusi pupuk akan dapat lebih tepat sasaran.

Dalam visi dan misinya, paslon Ganjar-Machfud meletakkan permasalahan pupuk sebagai bagian dari program kedaulatan pangan dan karenanya mendorong pemberian pupuk berkualitas, murah, dan tepat waktu untuk penyelesaian masalah pangan.

Walaupun para pejabat berulangkali meyakinkan masyarakat bahwa persediaan pupuk mencukupi, petani seringkali kesulitan mendapatkan pupuk yang bersubsidi, tingkat penyerapan atau penebusan pupuk subsidi oleh petani pada kios pengecer secara nasional juga masih di bawah 60 persen hingga awal Oktober 2023.

Mengapa tingkat absorbsi ini demikian rendah?

Jumlah pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah memang lebih rendah dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), pada 2022 dan 2023 hanya berkisar sekitar 1,95 persen saja dari total kebutuhan nasional.

Untuk bisa memperoleh pupuk bersubsidi, petani juga harus terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK), sesuatu yang terkadang tidak mudah bagi banyak petani. 

Bila masih ingin digunakan sistem e-RDKK ini perlu diperbaiki agar lebih efisien dan mudah diakses oleh petani. Pendaftaran petani juga harus lebih terbuka dan transparan. 

Petani tidak memperoleh bantuan finansial karena kartu tani hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kuota pupuk subsidi yang berhak ditebus oleh petani. Pertani tetap harus membayar tunai atau mengisi kartunya dengan uang untuk membeli pupuk.

Mekanisme ini perlu ditinjau kembali karena terbukti tidak efektif menjangkau petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi. Studi CIPS mengenai subsidi pupuk memperlihatkan bahwa peningkatan anggaran subsidi pupuk juga tidak berdampak pada produktivitas beras,

jagung dan kedelai.

Perlu dipertimbangkan menggantikan subsidi pupuk dengan subsidi dalam bentuk uang tunai melalui Kartu Tani agar memungkinkan petani memiliki opsi untuk membeli pupuk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kerjasama dengan perusahaan swasta juga diperlukan dalam pendistribusian pupuk untuk membantu memperluas jangkauan dan memastikan ketersediaan pupuk di seluruh wilayah.

Selain berinvestasi dalam meningkatkan kapasitas produksi pupuk, swasta juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan teknologi pupuk yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 

Jenis dan alokasi  pupuk subsidi terbatas sekarang ini juga hanya untuk komoditas tertentu saja, seperti padi, sehingga peruntukkannya boleh dibilang cukup spesifik.

Selain pupuk kimia, pemerintah seharusnya memperkenalkan pupuk organik dan pupuk hayati. Diversifikasi ini akan membantu petani memilih opsi yang paling cocok untuk tanaman mereka. 

Hal ini juga akan memperkenalkan petani kepada praktek pertanian berkelanjutan serta mendorong pengadopsiannya.

Ketersediaan dan keterjangkauan pupuk juga perlu diikuti dengan edukasi tentang jenis pupuk yang sesuai dengan tanaman para petani, agar mereka dapat memilih pupuk yang tepat dan memaksimalkan hasil panen.

Pada kenyataannya, meskipun anggaran subsidi pupuk merupakan subsidi non energi terbesar, produktivitas komoditas pangan pokok seperti beras dan kedelai cenderung stagnan. 

Ini sepertinya menekankan perlunya reformasi mendasar dalam kebijakan pupuk, termasuk evaluasi mekanisme subsidi.

Yang menjadi jelas adalah bahwa peningkatan akses petani pada pupuk memerlukan kerjasama antara pemerintah, petani, pihak swasta dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi yang baik akan membantu mencapai tujuan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian.

Tonton video CIPS Learning Hub terkait kebijakan pupuk di Indonesia