Seri Ekonomi Digital: Pentingnya Reformasi Kebijakan Perdagangan Minuman Beralkohol Pada Platform e-Commerce

Kembali dengan Seri Ekonomi Digital, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) akan meluncurkan kebijakan terbaru yang membahas tentang pengembangan ekonomi digital inklusif yang berjudul “Reformasi Kebijakan untuk Akses Online Minuman Beralkohol yang Aman di Indonesia”.

Riset dari Probst et al. (2019) dan Lachenmeier (2012) menyatakan bahwa prevalensi minuman beralkohol yang tidak berisiko meningkatkan risiko masyarakat dan juga angka kematian karena memiliki risiko memiliki kandungannya yang berbahaya dan berbahaya. Berdasarkan pantauan media yang dilakukan oleh CIPS, kasus korban kematian karena alkohol oplosan di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 105 orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 86 kasus.

Saat ini, pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas dalam mengatur penjualan resmi minuman beralkohol di platform online seperti e-commerce . Pesatnya perkembangan alkohol di Indonesia dan juga kesulitan perdagangan secara online dengan regulasi yang “abu-abu” dapat meningkatkan risiko keracunan dan kematian akibat minuman beralkohol yang tidak tercatat, termasuk minuman beralkohol dan oplosan.

Dengan pesatnya perkembangan transaksi digital di Indonesia, pemerintah perlu mereformasi kebijakan agar ekosistem perdagangan minuman beralkohol online dapat memastikan keamanannya dan juga melindungi konsumen  dari alkohol ilegal dan oplosan. Lantas, bagaimana pemerintah dapat menciptakan ekosistem perdagangan minuman beralkohol yang terdaftar secara online yang aman dan terpercaya?

Tonton ulang diskusinya di sini.

1. Pingkan Audrine - Pusat Peneliti Kajian Kebijakan Indonesia - Unduh

2. Bambang Hendiswara - Analis Perdagangan Madya, Koordinator bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan - Unduh

3. Rofi Uddarojat - idEA, Kepala Kebijakan Publik & Hubungan Pemerintah - Unduh

Moderator: Clarines Sadira - Pusat Acara dan Kemitraan untuk Studi Kebijakan Indonesia