Seri Ekonomi Digital: Apakah Keamanan Siber di Indonesia Sudah Didukung Payung Hukum yang Memadai?

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) akan meluncurkan ringkasan kebijakan terbaru yang membahas peningkatan keamanan siber dalam lanskap ekonomi digital Indonesia.

Meningkatnya aktivitas daring pada masa pandemi Covid-19 juga meningkatkan risiko ancaman terhadap keamanan siber. Demi mencegah ancaman dan kejahatan siber, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merumuskan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Akan tetapi, apakah RUU  tersebut sudah menjamin perlindungan keamanan siber di Indonesia?

Hadiri diskusinya dalam webinar Seri Ekonomi Digital: Apakah Keamanan Siber di Indonesia Sudah Didukung Payung Hukum yang Memadai? yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal: Selasa, 20 April 2021

Waktu: 15.00 – 16.00

Platform: Zoom Webinar dan YouTube

Hadir sebagai narasumber:

1. Pingkan Audrine - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies
2. Anton Setiyawan - Juru bicara BSSN
3. Eddy Santosa Jaya - Ketua Bidang Keamanan Siber, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Moderator: Noor Halimah Anjani – Peneliti Muda Center for Indonesian Policy Studies