top of page

Kolaborasi Penting Dalam Memerangi Kejahatan Digital Keuangan di Indonesia

Perkembangan teknologi digital yang cepat, termasuk di sektor keuangan, juga diiringi dengan peningkatan kejahatan digital seperti fraud, phising dan sebagainya baik dalam jumlah maupun kecanggihan. Kerjasama semua pihak diperlukan untuk mengatasi ancaman ini.


Meningkatnya ancaman kejahatan digital seperti scam, fraud, phishing dan pencucian uang di Indonesia mengharuskan semua pemangku kepentingan bekerja sama dalam melawan kegiatan-kegiatan kriminal ini yang tidak saja merongrong ekonomi tetapi juga dapat mengintai kita semua.


“Para penjahat siber menggunakan kemajuan teknologi untuk melancarkan serangan- serangan canggih bidang keuangan. Dari skema-skema penipuan ke percobaan phishing, landskap kejahatan siber di bidang keuangan di Indonesia berkembang dengan cepat sehingga membutuhkan respons yang terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan,” ujar Muhammad Nidhal, Peneliti Muda Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).


Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sekitar 1.730 konten penipuan online selama periode 2018–2023 dengan kerugian bagi para korban mencapai Rp 18 triliun rupiah.


Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan bahwa kasus penipuan di Indonesia terus meningkat, dari 7.899 laporan tindakan mencurigakan terkait penipuan di tahun 2018 menjadi 37.228 di pertengahan tahun 2023.


Sementara di sektor keuangan, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas

PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian yang ditimbulkan dari tindakan penipuan di sektor jasa keuangan sejak tahun 2018-

2022 mencapai Rp123,51 triliun, dengan jumlah pengaduan mencapai 13.064 pada 2023.


OJK saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan (RPOJK) tentang Sistem Informasi

Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) yang akan memfasilitasi shared database terkait kejadian fraud yang terjadi di sektor jasa keuangan, dengan tujuan akhir meminimalisir risiko serta memastikan stabilitas di seluruh sektor.


Badan-badan pemerintah, penegak hukum, lembaga keuangan, pakar keamanan siber dan masyarakat umum harus bergandeng tangan untuk meningkatkan keamanan siber, kesadaran mengenai risiko potensial yang ada dan menerapkan strategi yang efektif dalam mencegah, mendeteksi dan mengatasi ancaman-ancaman di bidang keuangan ini secara kolektif.


Urgensi pencegahan berbagai modus penipuan di sektor keuangan serta apa yang bisa dilakukan para pemangku kepentingan untuk mencegah kejahatan-kejahatan ini, akan merupakan topik sebuah webinar edukatif yang akan diselenggarakan CIPS pada tanggal 29

Maret.


Tantangan hukum, teknis, dan operasional apa saja yang dihadapi regulator dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman dan bertanggung jawab serta bagaimana peran serta kolaborasi tiap pemangku kepentingan gnga dalam mengedukasi dan mencegah berbagai modus penipuan keuangan, juga akan dikupas.

9 tampilan

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page