Kesejahteraan Masyarakat | Juni 2016

PENERAPAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI INDONESIA: KISAH DARI DUA DESA
mas kia.PNG

Penelitian ini menganalisis tentang implementasi hutan kemasyarakatan di Indonesia dengan mengambil studi kasus dari dua desa, yaitu; Desa Buntu dan Desa Sembungan, Jawa Tengah.

glosarium
Ringkasan Eksekutif

 

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa seluruh sumber daya dan kekayaan alam berada di bawah kekuasaan negara. Meskipun ketentuan hukum menempatkan otoritas terhadap sumber daya alam tersebut pada berbagai level pemerintahan, hak dan tanggung jawab untuk mengelola hutan tetap dipegang oleh institusi pemerintah selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini ternyata tidak efektif dalam mengurangi tingkat deforestasi di Indonesia dan penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan pun tetap hidup dalam kemiskinan. Tanpa adanya hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan (property rights), mereka tidak dapat menikmati hasil sumber daya hutan secara legal dan pada akhirnya justru tergoda untuk berpartisipasi dalam eksploitasi sumber daya hutan secara ilegal seperti perburuan dan penebangan liar.

 

Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia secara bertahap menerapkan berbagai ketentuan tambahan dalam regulasi kehutanan Indonesia, termasuk memberikan hak bagi masyarakat setempat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Guna memperoleh hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya hutannya, para penduduk desa diharuskan untuk mendirikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan berbagi hasil keuntungannya dengan pemerintah. Pemerintah berencana untuk memberikan konsesi kepada 33.000 desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Skema Perhutanan Sosial. Meski demikian, pemberian konsesi saja tidak akan mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melainkan harus didukung oleh berbagai kegiatan pelengkap yang membantu penerapan kebijakan hutan kemasyarakatan tersebut.

 

Kajian ini memaparkan pengalaman dua desa yaitu Desa Sembungan dan Desa Buntu di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dua desa ini hanya terpisah jarak 10 km dan keduanya telah memperoleh hak secara parsial terhadap kepemilikan, akses, dan pengelolaan (partial property rights) melalui kebijakan hutan kemasyarakatan. Meski demikian, kedua desa ini memiliki cara yang berbeda dalam memanfaatkan kesempatannya dalam pengelolaan hutan. Ketika Desa Sembungan berhasil mengembangkan lokasi ekowisata yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penduduknya, Desa Buntu justru masih mengalami kesulitan dalam memulai prakarsanya sendiri. Selain itu, desa ini juga sempat bersinggungan dengan Perum Perhutani yang beberapa waktu yang lalu pernah memiliki rencana untuk menebang pepohonan di dalam hutan di sekitar desa.

 

Kedua studi kasus ini menyoroti pentingnya tiga area kegiatan yang melengkapi kebijakan hutan kemasyarakatan agar dapat memberikan manfaat yang diinginkan. Pertama, harus ada persamaan persepsi di antara para penduduk desa bahwa adanya berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat yang positif bagi desanya. Pengalaman positif yang dipelajari dari kisah-kisah sukses di desa-desa lain berpotensi untuk membantu membangun persepsi positif tersebut. Kedua, diperlukan adanya program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan para warga desa dalam bidang perencanaan, organisasi, keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia di desanya masingmasing. Ketiga, desa-desa perlu bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal, baik desa-desa tetangga, institusi pemerintah, maupun komunitas bisnis guna mendapatkan dukungan mereka dalam proyek-proyek pembangunan desa.

sekilas tentang kehutanan indonesia

Area hutan di Indonesia mencakup lebih dari 91 juta hektar atau sekitar 53% dari keseluruhan luas daratannya [2]. Secara umum, area hutan tersebut dibagi menjadi tiga kategori: hutan konservasi, lindung dan produksi.

 

Hutan konservasi melestarikan kayanya keanekaragaman hayati Indonesia yang mencakup tanaman, hewan dan ekosistemnya. Selain itu, hutan jenis ini juga menyimpan tidak kurang dari 433,5 metrik ton CO2 /hektar dalam biomassanya [3] yang menjadikannya elemen penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

"Tersebar di lebih dari 18,000 pulau, Indonesia merupakan daerah hutan hujan terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan

Basin Kongo di Afrika"

~ Rainforest Action Network, 2016

Hutan lindung menyangga kehidupan masyarakat dengan melindungi kesuburan tanah, mencegah erosi dan banjir, dan menjaga persediaan air tanah. Hutan jenis ini memiliki arti penting bagi jutaan masyarakat Indonesia yang hidup di lereng sekitar 150 gunung berapi dengan curah hujan rata-rata 2,702 milimeter per tahunnya. [4]

 

Hutan produksi digunakan semaksimal mungkin untuk fungsi ekonominya di mana pohon-pohon di dalamnya dapat ditebang baik sebagian maupun seluruhnya. Hutan jenis ini memberikan kontribusi nilai tambah bruto sebesar lebih dari US$ 3,2 milyar terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2009. [5] Produk dari hutan jenis ini mencakup kayu gelondongan, rotan, getah pohon pinus, damar kayu, minyak cendana, dan sebagainya.

 

Pasal 33 ayat (3) dari UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.[6] Sejalan dengan itu, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa pemerintah memegang otoritas untuk “mengatur dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan produk hasil hutan”. [7] Perusahaan milik negara maupun swasta diwajibkan untuk “secara bertahap memberdayakan” koperasi masyarakat setempat “untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya.”[8] Meskipun demikian, pada masa-masa awal demokrasi dan desentralisasi pasca 1998, ketentuan ini nyaris tidak dilaksanakan sama sekali. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun masyarakat setempat tidak memiliki hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan terhadap sumber daya hutan di sekitarnya.

Minimnya pengakuan terhadap hak masyarakat setempat tersebut di atas, ditambah dengan buruknya pengelolaan sumber daya hutan oleh otoritas di berbagai tingkat pemerintahan menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi dalam skala besar di Indonesia.[9] Dari tahun 1990 hingga 2015, Indonesia telah kehilangan rata-rata 1,101,400 hektar lahan hutan per tahunnya.[10] Sementara itu, pemerintah tidak memanfaatkan potensi ekonomi sumber daya hutan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 16 juta penduduk desa yang hidup di dalam dan di sekitar hutan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi dan senantiasa hidup dalam kemiskinan.[11] Tanpa adanya akses yang layak terhadap sumber daya hutan, penduduk desa berada dalam posisi rawan untuk terjebak di dalam aktivitas ilegal (seperti penebangan dan perburuan liar) dalam upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan.[12]

Meski demikian, secara bertahap Perum Perhutani telah mulai melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan hutan. Pada tahun 2006, pihak otoritas Kabupaten Wonosobo, menetapkan skema Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari (PSDHL)[13] yang mengatur bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar area hutan akan menerima pelatihan mengenai pengelolaan hutan dan juga memperoleh akses terhadap hasil sumber daya hutan.[14]

 

Kemudian pada tahun 2009, pemerintah pusat melalui Perum Perhutani menerbitkan Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)[15]. Pedoman ini mengakui hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perwakilan yang layak dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan. Guna memenuhi hak tersebut, desa yang bersangkutan harus membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang mana bersama Perum Perhutani harus mencapai kata sepakat dalam menentukan skema bagi hasil di antara keduanya[16].

Pada akhirnya, pada tahun 2015, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa mereka tengah menyusun sebuah kebijakan baru mengenai hutan kemasyarakatan sebagai bagian dari Skema Perhutanan Sosial, di mana pemerintah berencana untuk membagikan konsesi terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat setempat yang tersebar di 33.000 desa. Sebagai syaratnya, seluruh desa tersebut diminta untuk membentuk institusi masyarakat setempat yang bertugas untuk mengelola hutan dan bekerjasama dengan Perum Perhutani. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar desa-desa tersebut dapat memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan yang mereka peroleh dengan cara yang semaksimal mungkin.

 

Kajian ini membandingkan pengalaman dua desa yang berlokasi di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Buntu dan Sembungan hanya terpisahkan jarak 10 km antara satu sama lain dan keduanya berada di dataran tinggi vulkanik Dieng pada ketinggian 2,000 meter (6,600 kaki) di atas permukaan laut. Beberapa gunung tinggi yang merupakan bagian dari Pegunungan Bisma mengelilingi daerah ini. Dengan tingkat curah hujan yang mencapai 3,500 hingga 4,000 mm per tahunnya [17], hutan-hutan di kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga kepadatan tanah dan menyerap air hujan.

Gambar 1.PNG

Gambar 1

Peta Administratif Kecamatan Kejajar dengan Desa Buntu dan Sembungan Sumber : (Website of Wonosobo Community, 2010)

Studi Kasus Desa Buntu dan Sembungan

A. Desa Buntu

"Pemerintah berencana untuk membagikan konsesi terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat setempat yang tersebar di 33.000 desa"

Karena Desa Buntu memiliki pemandangan alam yang indah, sejumlah penduduk desa sempat mempertimbangkan ekowisata untuk memanfaatkan hak parsialnya terhadap kepemilikan, akses, dan pengelolaan hutan negara yang mereka terima sejak tahun 2006[20]. Salah satu contohnya adalah Bukit Cengkul Suri yang berlokasi 5 km dari desa dan berada di ketinggian 1.900 meter di atas permukaan laut. Bukit ini menyajikan keindahan pemandangan matahari terbenam dan panorama Dataran Tinggi Dieng yang menakjubkan. Jalur pendakian di lokasi ini telah selesai dibangun sejak tahun 2010 dan oleh karenanya, dengan pengembangan lebih lanjut, bukit ini dapat menjadi tujuan wisata yang populer. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendukung rencana-rencana ini dan telah mempertimbangkan untuk membuka akses jalan ke bukit tersebut. Selain itu, mereka juga aktif berdiskusi dengan Perum Perhutani guna mengembangkan akses jalan yang harus melalui hutan negara.

Gagasan mengenai tumpang sari diwujudkan dengan cara menanam pohon-pohon sengon di antara pohon-pohon yang sudah ada di hutan mereka. Metode ini dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dikarenakan setiap pohon sengon memiliki potensi nilai hingga sebesar Rp 2.000.000. Nilai ini bahkan dapat lebih tinggi lagi apabila batang pohon tersebut telah diproses dan diubah menjadi bahan bangunan. Penduduk desa juga berencana untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam pohon bambu, terong belanda, dan jambu. Sayangnya, LMDH Desa Buntu tidak dapat menerapkan rencana ini secara efektif dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang baik mengenai pengelolaan pepohonan, pembagian hasil, dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan dan disorganisasi di antara para penduduk desa dengan LMDH mengakibatkan proyek ini gagal mencapai targetnya. Pohon-pohon sengon yang masih muda bahkan dicuri sebelum para penduduk Desa Buntu dapat memanennya dikarenakan setiap pohon sengon memiliki potensi nilai hingga sebesar Rp 2.000.000. Nilai ini bahkan dapat lebih tinggi lagi apabila batang pohon tersebut telah diproses dan diubah menjadi bahan bangunan. Penduduk desa juga berencana untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam pohon bambu, terong belanda, dan jambu. Sayangnya, LMDH Desa Buntu tidak dapat menerapkan rencana ini secara efektif dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang baik mengenai pengelolaan pepohonan, pembagian hasil, dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan dan disorganisasi di antara para penduduk desa dengan LMDH mengakibatkan proyek ini gagal mencapai targetnya. Pohon-pohon sengon yang masih muda bahkan dicuri sebelum para penduduk Desa Buntu dapat memanennya.

Ketidakberhasilan penduduk Desa Buntu untuk memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan mereka secara maksimal ternyata memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Pada tahun 2015, Perum Perhutani mengumumkan rencana mereka untuk menebang 800 pohon di hutan negara yang berada di sekitar Desa Buntu. Hutan-hutan ini dikategorikan sebagai hutan produksi dan karena penduduk desa tidak memanfaatkan hutan ini dengan baik, maka hutan tersebut dianggap kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Rencana ini ditolak keras oleh para penduduk desa yang telah memahami bahwa deforestasi menimbulkan tingginya risiko

banjir dan longsor.[21] Petisi resmi mereka (lihat Gambar 2) kepada Perum Perhutani memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo karena sejalan dengan program reboisasi pemerintah kabupaten yang menggiatkan penanaman pohon berakar dalam sejak tahun 2008.[22] Apabila penduduk desa kembali menanam kentang dan tanaman musiman lainnya, pemerintah kabupaten khawatir hal ini akan merusak kualitas tanah dan menyebabkan erosi yang berbahaya. Perum Perhutani pada akhirnya membatalkan rencana penebangannya.

Gambar 2

Petisi yang dibuat oleh penduduk Desa Buntu pada tahun 2015 yang menolak rencana Perum Perhutani untuk menebang pohon di hutan di sekitar desa mereka[23]

B. Desa Sembungan

"Dengan turut serta dalam sektor ekowisata, 280 penduduk desa sekarang memiliki pendapatan tambahan hingga sebesar Rp 2.500.000"

Sebagai contoh, penyedia jasa akomodasi hanya boleh mengenakan biaya yang sesuai dengan fasilitas yang mereka sediakan (misalnya biaya maksimal sebesar Rp 250.000 per malam untuk kamar dengan kamar mandi dalam, dan biaya maksimal Rp 150.000 per malam untuk kamar dengan kamar mandi luar). Mereka juga harus menjamu para tamunya setidaknya dengan kopi atau teh dan kentang panggang segar sebagai sarapan. Sementara itu, makanan, minuman, cindera mata, dan kerajinan tangan yang dijual tidak boleh melampaui harga maksimal yang sudah ditentukan untuk setiap produknya. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dilaporkan kepada sekretariat Pokdarwis.

Sedari awal, Pokdarwis selalu mendorong para penduduk Desa Sembungan untuk aktif terlibat dalam pengelolaan ekowisata ini. Para penduduk yang memiliki kamar kosong dianjurkan untuk mengalihfungsikan kamar-kamar tersebut menjadi sarana akomodasi. Penduduk yang memiliki lahan datar diberikan kesempatan untuk mengubahnya menjadi area parkir. Pokdarwis juga memfasilitasi negosiasi antara penduduk desa dengan BPD mengenai kesepakatan sewa lahan untuk kios makanan dan minuman atau toko cindera mata dan kerajinan tangan.

Biaya tiket masuk ke lokasi ekowisata GSS adalah sebesar Rp 10.000 per orang. Rata-rata jumlah pengunjung mencapai 5.000 orang per bulan. Pada saat musim liburan, jumlah ini meningkat hingga 3.000 wisatawan per hari. Pendapatan dari tiket masuk dibagi bersama antara Pokdarwis yang mewakili para penduduk Desa Sembungan, Perum Perhutani yang mewakili pemerintah, dan LMDH Sembungan sebagai fasilitator antara Pokdarwis dan Perum Perhutani. Pokdarwis menerima 44% dari keseluruhan pendapatan, Perum Perhutani 35% dan LMDH sebesar 13%. Sisanya (8%) diberikan kepada BPD yang memanfaatkannya untuk program-program sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pokdarwis juga menerima pendapatan tambahan dari biaya penggunaan toilet umum. Penyedia akomodasi membayarkan sebagian dari pendapatan mereka kepada HPI yang merekrut, melatih dan menggaji staf mereka yang bekerja di sana.

GSS memberikan penghasilan tambahan bagi para penduduk Desa Sembungan yang melengkapi penghasilan yang mereka terima dari pekerjaan utamanya. Dari 280 anggota, 100 orang bekerja secara bergiliran menjadi staf loket, pemandu wisata, petugas keamanan umum dan keamanan akomodasi, serta petugas kebersihan toilet. Sekitar 20 orang anggota menjadi petugas parkir dan 5 orang menjadi petugas kebersihan umum. 30 orang telah direkrut oleh HPI dan bekerja di lokasi akomodasi sebagai petugas kebersihan, juru masak, dan sebagainya.

Tabel 1

Jumlah total dan rata-rata pendapatan bulanan pekerja ekoturisme di GSS[29]

125 anggota Pokdarwis yang lain merupakan wirausahawan perseorangan yang membuka fasilitas wisata seperti akomodasi, kios makanan dan minuman, serta toko cindera mata dan kerajinan tangan. Mereka memiliki kesepakatan bagi hasil yang sesuai dengan bisnis yang mereka jalankan.

Tabel 2

Jumlah total dan rata-rata pendapatan bulanan pemilik usaha di GSS[30]

Menerapkan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia

Telah terdapat banyak kajian terhadap paradigma[31] yang menyebutkan bahwa hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan atau yang lazim disebut ‘property rights’ merupakan inti dari perlindungan hutan dan sumber daya umum lainnya. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa hutan kemasyarakatan[32] membantu mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera yang tinggal di pedesaan. Hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan yang penuh (full property rights) sesungguhnya mencakup hak untuk memindahkan kepemilikian dari satu pihak kepada pihak lainnya. Meski demikian, dalam konteks sumber daya alam (termasuk hutan), poin ini tidak disahkan oleh UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara tetap memiliki otoritas secara penuh terhadap sumber daya yang dimaksud. Namun, masyarakat Indonesia menerima hak tersebut di atas secara parsial yang memungkinkan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan hutan dan menikmati hasil pengelolaannya. Hak pakai hasil (usufracturary rights) ini memungkinkan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan untuk menggunakan hasil-hasil produksi hutan seperti madu, buah-buahan, getah, dan minyak kayu. Hak pakai hasil ini juga meliputi hak penggunaan hutan untuk tujuan wisata.

"Pemberian hak kepemilikan parsial ini saja tidak akan menjamin meningkatnya kesejahteraan warga dan berkurangnya deforestasi"

Pemerintah pusat melalui kebijakan barunya di bidang perhutanan berencana untuk memberikan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan secara parsial terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat yang tersebar di 33.000 desa di Indonesia. Hal ini akan memberikan jalan bagi para penduduk desa tersebut untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hutan-hutan negara yang berada di sekitarnya. Sebagai syaratnya, hal ini harus dilakukan dengan bekerja sama dengan Perum Perhutani yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi, pemberian hak kepemilikan parsial ini saja tidak akan menjamin meningkatnya kesejahteraan warga dan berkurangnya deforestasi. Studi kasus pada Desa Buntu dan Sembungan memperlihatkan dengan jelas bahwa pemberian hak kepemilikan parsial yang sama kepada desa-desa yang memiliki karakteristik yang serupa tidak selalu memberikan pada manfaat yang sama.

Studi kasus pada kedua desa tersebut di atas mengungkap perbedaan mendasar dalam tiga hal: sikap dan preferensi penduduk desa, kapasitas mereka dalam mengelola hutan di sekitarnya, dan hubungan mereka dengan para pihak-pihak lain yang berasal dari luar desanya.

Pertama, para penduduk Desa Buntu dan Sembungan memiliki persepsi yang berbeda terhadap pariwisata dan pandangan yang berbeda pula terhadap masa depan desanya masing-masing. Penduduk Desa Sembungan pada umumnya setuju bahwa pariwisata dapat memberikan penghasilan tambahan dan mereka pun terdorong untuk mengembangkan sektor ini. Sebaliknya, sekitar 25% penduduk Desa Buntu ingin menghindari pariwisata karena mereka merasa hal tersebut dapat mempengaruhi moral kalangan pemuda di desanya. Persepsi negatif tersebut membatasi pilihan dan kesempatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kedua, Desa Sembungan memiliki kapasitas untuk mendirikan Pokdarwis yang lengkap dengan hak dan kewajiban para anggotanya dengan sangat terstruktur. Setiap anggota Pokdarwis pun memiliki peran yang spesifik dalam menjalankan ekowisata GSS. Sebaliknya, Desa Buntu belum berhasil mencapai kesepakatan yang jelas dan terperinci di antara penduduk desanya sendiri yang ikut berpartisipasi dalam rencana proyek tumpang sari mereka. Faktor disorganisasi ini menjadi penyebab utama kegagalan proyek tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh para penduduk desa.

Ketiga, Pokdarwis Sembungan berhasil menciptakan kemitraan bagi hasil yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti Perum Perhutani dan LMDH. Pokdarwis juga bekerjasama dengan HPI yang mendukung mereka dengan menempatkan para stafnya pada lokasi-lokasi akomodasi di GSS. Selain itu, Pokdarwis juga bekerjasama dengan ASITA yang mempromosikan GSS melalui biro-biro perjalanan yang menjadi anggota asosiasi tersebut. Sebaliknya, Desa Buntu tidak memiliki kemitraan strategis dengan pihak-pihak lain di luar desa yang seharusnya dapat mendukung proyek tumpang sari desa tersebut.

Perbedaan hasil yang dialami kedua desa ini menunjukkan pentingnya menyelenggarakan berbagai kegiatan pelengkap yang mendukung kesuksesan penerapan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan parsial, terutama apabila kita menginginkan agar lebih banyak desa yang berhasil mengikuti kisah sukses Desa Sembungan dan menghindari hambatan yang dialami oleh Desa Buntu.

 

Guna mengatasi persepsi negatif terhadap perubahan yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi, BPD desa terkait harus memahami pengalaman yang terjadi di desa-desa tetangganya. Hal ini dapat memberikan kejelasan dan pandangan yang lebih optimis terhadap manfaat pembangunan ekonomi masyarakat setempat. BPD harus memahami pilihan-pilihan dalam skala yang lebih luas dalam sektor pariwisata, agrikultur, manufaktur dan industri layanan lainnya yang dapat dimanfaatkan melalui hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan parsial untuk menggunakan sumber daya hutan. Pemerintah kecamatan dan kabupaten juga harus menyediakan pedoman praktis yang dapat membantu penduduk desa untuk melihat bagaimana hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan dapat meningkatkan kehidupan di desa mereka.

"BPD desa terkait harus memahami pengalaman yang terjadi di desa-desa tetangganya. Hal ini dapat memberikan kejelasan dan pandangan yang lebih optimis terhadap manfaat pembangunan ekonomi masyarakat setempat"

Program peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan dari satu desa ke desa lain juga membantu meningkatkan keahlian para penduduk desa. Pokdarwis Sembungan mengunjungi lokasi ekowisata di Jawa Barat untuk belajar dari pengelola lokal di daerah tersebut. Desadesa lain pun dapat mempelajari cara mengelola proyek pembangunan lainnya, baik yang berupa tumpang sari, pariwisata ataupun sektor lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berbagi pengetahuan mengenai sejumlah kemampuan kunci di bidang manajemen, seperti perencanaan, organisasi, keuangan dan sumber daya manusia. Untuk meminimalkan risiko, sangat direkomendasikan untuk melakukan percobaan pelaksanaan proyek dengan skala kecil dalam jangka waktu yang pendek (misalnya tumpang sari tanaman paprika selama 3 bulan di Desa Buntu). Hal ini dikarenakan proyek-proyek semacam itu dapat berfungsi sebagai prarupa (prototype) yang dapat ditingkatkan di kemudian hari. Proyek-proyek ini juga dapat memberikan “kesuksesan jangka pendek” guna membangun rasa percaya diri dan menginspirasi pelaksanaan proyek-proyek lain dengan skala yang lebih besar di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, Desa Sembungan menunjukkan pentingnya memiliki kerjasama yang baik dengan pihak-pihak lain yang berasal dari luar desa mereka. Perum Perhutani harus terlibat sejak awal mengingat mereka memegang kunci terhadap akses hutan negara di sekitar desa. LMDH juga harus membangun kemitraan strategis dengan Perum Perhutani dan berbagai institusi pemerintah daerah pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Mereka juga harus memastikan kelaikan proyekproyek pembangunan yang mereka rencanakan dengan berkomunikasi dengan komunitas bisnis terkait, seperti agroindustri untuk tumpang sari dan biro-biro perjalanan untuk pariwisata. Institusi pendidikan tinggi di kota-kota terdekat pun dapat dilibatkan guna memberikan wawasan yang baru dan inovatif mengenai potensi pembangunan di kawasan mereka.

"Perum Perhutani harus terlibat sejak awal mengingat mereka memegang kunci terhadap akses hutan negara di sekitar desa"

referensi

Pendidikan | Desember 2016

Sekolah swasta berbiaya rendah: Sebuah studi di jakarta

Penelitian ini memberi analisis tentang kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah sebagai alternatif pendidikan formal di Indonesia bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Muhammad Adi Rahman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hadirnya sekolah swasta dengan biaya rendah yang menyediakan akses terhadap pendidikan untuk keluarga berpenghasilan rendah di negara-negara berkembang telah menarik minat penelitian khusus untuk mengukur kehadiran sekolah tersebut di Indonesia. Biaya pendidikan yang terjangkau dan juga kualitas yang memuaskan tentu saja menjadi alternatif yang lebih baik bagi keluarga terpinggirkan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan formal karena inisiatif pemerintah untuk pendidikan kurang berhasil dalam menyediakan pendidikan berkualitas yang terjangkau. Makalah ini memaparkan kajian awal mengenai sekolah swasta berbiaya rendah di Indonesia dan mencakup lokasi, biaya, dan kualitas beberapa sekolah tersebut. Melalui makalah ini, pemerintah dianjurkan untuk mendorong pembangunan lebih banyak sekolah swasta berbiaya rendah sehingga sekolah tersebut dapat memberikan dorongan kompetitif bagi sekolah negeri untuk turut meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional mereka.

 

Di tahun 2015, proporsi sekolah swasta di Jakarta mencapai 57,08% dari total 5.659 sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah. Bertolak belakang dengan pendapat yang umum berkembang, sebetulnya tidak semua dari sekolah swasta tersebut merupakan sekolah eksklusif bagi keluarga kelas menengah atas. Beberapa sekolah tersebut bahkan memiliki peran penting dalam menyediakan akses pendidikan formal bagi keluarga miskin.

 

Sekolah swasta berbiaya rendah dianggap terjangkau oleh orang tua miskin karena biaya pendidikan yang murah, jarak dari rumah ke sekolah dan juga mudahnya persyaratan pendaftaran. Kebanyakan dari sekolah ini hanya memungut biaya pendidikan bulanan yang berkisar antara Rp30.000,00 hingga Rp130.000,00 per siswa. Selain itu, sekolah-sekolah ini terletak cukup dekat dengan rumah siswa sehingga orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk biaya transportasi dan tidak perlu khawatir akan keselamatan anak mereka saat pergi ke sekolah. Persyaratan pendaftaran seperti akta kelahiran dan nilai kelulusan minimum untuk sekolah menengah tidak sesulit atau ketat seperti di sekolah negeri dan kemudahan ini merupakan alasan lain mengapa sekolah swasta berbiaya rendah ini dianggap terjangkau oleh orang tua di Indonesia.

 

Sementara itu, rata-rata biaya operasional bulanan per anak di sekolah swasta berbiaya rendah sebesar 34% lebih rendah dari sekolah negeri dalam wilayah yang sama dan nyatanya sekolah swasta berbiaya rendah memberikan kualitas yang tidak kalah dengan sekolah negeri. Siswa yang belajar di sekolah-sekolah yang termasuk dalam cakupan kajian ini mendapatkan nilai Matematika yang lebih tinggi dalam ujian Nasional dan hanya memiliki kemampuan membaca yang sedikit lebih rendah dari siswa di sekolah negeri.

Sekolah Swasta Berbiaya Rendah dalam Kajian Ini

 

Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan penghasilan dan standar hidup masyarakat. Meskipun begitu, tidak ada konsensus yang menentukan siapa yang harus menjadi penyedia utama pendidikan sekolah. Beberapa pihak berargumen bahwa pemerintah sepenuhnya bertanggungjawab untuk menyediakan pendidikan sekolah secara nasional. Sementara itu, pihak-pihak lain lebih mengandalkan inisiatif individu dan masyarakat.

 

Statistik badan UNESCO menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dalam persentase PDB di beberapa negara telah meningkat 10 tahun belakangan ini[1] tapi hal ini tidak serta merta meningkatkan pendidikan secara menyeluruh di negara-negara berkembang.[2] Pemerintah berusaha untuk mengisi kesenjangan ini namun sekolah negeri hanya merupakan satu contoh penyedia pendidikan sekolah. Banyak warga miskin mengirim anak-anak mereka ke sekolah swasta yang terjangkau yang sering hanya memungut biaya sekolah sebesar sekitar Rp15.000,00 setiap minggu. Bahkan banyak negara telah menyaksikan peningkatan jumlah sekolah-sekolah swasta seperti ini beberapa tahun belakangan ini.[3]

 

Sekolah swasta berbiaya rendah didefinisikan sebagai sekolah yang umumnya memungut biaya ke orang tua untuk setidaknya biaya operasional dan pengembangannya dan sekolah ini bersifat independen dari biaya pemerintah.[4] Karena sekolah ini melayani komunitas dengan rumah tangga berpenghasilan rendah, biaya yang mereka pungut haruslah rendah dan terjangkau. Individu, komunitas atau perusahaan biasanya membiayai sekolah-sekolah berbiaya rendah yang dengan latar belakang agama, latar belakang filantropis, maupun yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa sekolah ini secara resmi terdaftar atau terakreditasi. Sementara yang lain tidak terdaftar dan beroperasi secara tidak resmi. Sekolah yang terdaftar biasanya menerima subsidi pemerintah – hal ini yang mengaburkan batas yang membedakan sekolah swasta dan negeri.

"Banyak warga miskin mengirim anak-anak mereka ke sekolah swasta yang terjangkau yang sering hanya memungut biaya sekolah sebesar sekitar Rp15.000,00 setiap minggu".

James Tooley telah mengawali kajian-kajian mengenai sekolah swasta berbiaya rendah di beberapa negara di benua Afrika, India dan juga Tiongkok.[5] Menurut penelitiannya, orang tua mengirim anak-anak mereka ke sekolah ini bukan hanya karena biaya pendidikan yang rendah dan dekatnya jarak ke sekolah dari rumah mereka, tapi juga karena sekolah-sekolah ini menyediakan kualitas pendidikan yang lebih baik dari sekolah negeri yang memiliki tingkat kehadiran guru yang rendah. Bank Dunia melaporkan bahwa di Afrika tingkat absensi guru sebesar 15-25%.[6] Di Indonesia, absensi guru telah banyak berkurang beberapa tahun ini akan tetapi reratanya cukup tinggi di angka 10% di tahun 2013.[7]

 

Di tahun 2015, jumlah sekolah tingkat dasar dan menengah di ibukota Indonesia Jakarta tercatat sebesar 5.659 sekolah. Sekolah-sekolah ini menyediakan akses terhadap pendidikan bagi 1.783.652 siswa di Jakarta. Jumlah sekolah swasta sebesar 3.230 mengungguli jumlah sekolah negeri dan merupakan bagian 57,08% dari total keseluruhan sekolah. Angka ini menunjukkan bahwa inisiatif komunitas swasta telah memberikan akses terhadap pendidikan bagi banyak warga di Jakarta.

Figur 1

Jumlah Sekolah dan Warga Usia Sekolah di DKI Jakarta

​​​​​​​

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015[8]

Sebuah kajian awal oleh Center for Indonesian Policy Studies berfokus pada empat wilayah di Jakarta yaitu Tambora dan Kalideres di Jakarta Barat dan Cilincing dan Penjaringan di Jakarta Utara. Empat wilayah ini dipilih karena persentase warga dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan lebih tinggi di wilayah ini yaitu sekitar 90.900 warga di Jakarta Utara dan 83.200 warga di Jakarta Barat.[9]

 

Sekolah swasta memainkan peranan penting dalam menyediakan akses terhadap pendidikan di empat wilayah ini. Dari keseluruhan jumlah 609 sekolah, 374 adalah sekolah swasta (61,94%) dan 235 sisanya adalah sekolah negeri (38,6%). Dengan kata lain, sekolah swasta merupakan penyedia utama pendidikan sekolah untuk mayoritas warga miskin.

 

Kebanyakan sekolah ini diawali oleh warga lokal untuk menyediakan pendidikan formal bagi komunitas mereka. SD Laksa Bhakti misalnya didirikan di tahun 1968 oleh beberapa guru privat yang mengajari anakanak di lingkungan mereka di Jalan Bakti di Tambora, Jakarta Barat. Karena semakin meningkatnya jumlah murid di sesi mereka, guru-guru tersebut akhirnya terinspirasi untuk membuat sekolah yang dapat menyediakan pendidikan formal bagi anak-anak yang umumnya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.

 

 

 

 

Serupa dengan sejarah sekolah tersebut, MI Tunas Karya[10] didirikan di tahun 1957 oleh tokoh agama terkemuka di wilayah Sawah Lio, di Tambora, Jakarta Barat yang merupakan wilayah miskin dan padat penduduk. Sekolah ini juga mengalami fase yang serupa dengan Laksa Bhakti yang kegiatan sekolahnya sangat dibantu oleh komunitas lokal. Walaupun mengalami naik turun, Tunas Karya telah menjadi salah satu SD swasta Islam terbesar dengan 327 siswa di Tambora.

"Dalam komunitas ini biasanya banyak individu yang memulai proses dan hadirnya sekolah swasta berbiaya rendah sangat berhubungan erat dengan semangat yang dibawa oleh pemrakarsa ini".

Sekolah swasta di Indonesia umumnya sesuai dengan UU tentang Sistem Pendidikan nasional yang memberikan hak bagi komunitas lokal untuk mendirikan sekolah untuk menyediakan pendidikan formal bagi anak-anak mereka.[11] Dalam komunitas ini biasanya banyak individu yang memulai proses dan hadirnya sekolah swasta berbiaya rendah sangat berhubungan erat dengan semangat yang dibawa oleh pemrakarsa ini. Wawancara dengan 64 pendiri sekolah yang tersebar di beberapa wilayah yang dianggap kumuh dan terpencil menunjukkan bahwa alasan penting yang melatarbelakangi tindakan mereka mendirikan sekolah adalah karena mereka ingin menyediakan pendidikan yang terjangkau untuk rumah tangga miskin di lingkungan mereka.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran sekolah swasta berbiaya rendah dalam menyediakan akses terhadap pendidikan, kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah-sekolah ini dan efisiensi mereka dalam memanfaatkan sumber pendanaan. Temuan di Jakarta dibandingkan dengan kondisi 64 sekolah swasta berbiaya rendah di enam provinsi berbeda di Indonesia yang merupakan lokasi survei regional yang dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies. Kebanyakan sekolah memungut biaya pendidikan bulanan yang berkisar antara Rp5.200,00 hingga Rp468.000,00 per siswa sementara beberapa sekolah menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma. Kebanyakan sekolah swasta berbiaya rendah terdaftar secara resmi dan beberapa dari mereka pun terakreditasi.[12]

Figur 2

Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Tersurvei di Enam Provinsi

​​​

Sumber : Wawancara dengan kepala dan manajer sekolah, 2015

​​

Berdasarkan wawancara CIPS dengan kepala sekolah SD Katolik St. Philipus Tanajea, sekolah tersebut diprakarsai oleh misionaris Belanda di tahun 1922, beberapa dekade sebelum kemerdekaan Indonesia. Beliau ingin memperkenalkan pendidikan formal pada masyarakat lokal Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada masa itu, sekolah terdekat hanya bisa dicapai dengan berjalan dua hari lamanya dan bahkan sekarang sekolah negeri berjarak 7 km jauhnya satu sama lain. Tanpa SD St. Philipus Tanajea banyak orang tua tidak akan memiliki pilihan lain selain meminta anak mereka untuk membantu mereka di perkebunan. Tampaknya, permasalahan aksesibilitas merupakan suatu masalah penting bukan hanya bagi sekolah di Flores tapi juga yang lain seperti SD Bintang Timur di Lampung dan SMA Islam Darut Taqwa di Jawa Tengah.

Sekolah Swasta di Indonesia

Menurut statistik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada lebih banyak sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta, terutamanya pada tingkat SD dan SMP. Akan tetapi, jumlah sekolah swasta melebihi sekolah negeri pada tingkat SMA dan sekolah kejuruan (lihat Figur 3). Sayangnya, statistik pemerintah tidak membedakan antara sekolah swasta yang mahal dan yang berbiaya rendah.

Figur 2

Jumlah Sekolah di Indonesia

Sumber : Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015[13]

Karena adanya prioritas pemerintah untuk SD, jumlah keseluruhan sekolah negeri tingkat SD jauh melebihi sekolah swasta. Jumlah sekolah swasta, meskipun begitu, meningkat lebih cepat dibanding jumlah sekolah negeri. Antara tahun 2009 dan 2014, SD negeri meningkat sebesar 1,81% dibandingkan dengan peningkatan sekolah swasta sebesar 13,03%.

Ada perbedaan situasi di tingkat sekolah menengah. Di tingkat ini, 31.533 sekolah negeri hanya sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 53% dari keseluruhan total dengan jumlah sekolah swasta sebesar 28.090 sekolah di tahun 2014. Pemerintah mengoperasikan jauh lebih banyak SMP sedangkan sektor swasta mendominasi di tingkat SMA dan sekolah kejuruan. Sekolah menengah negeri telah meningkat sebesar 33,06% sedangkan hanya ada 19,87% lebih banyak sekolah menengah swasta 5 tahun sebelumnya.

Secara ringkas, pertumbuhan sekolah negeri yang sebesar 6,58% berada jauh di belakang tingkat pertumbuhan sekolah swasta sebesar 17,46% (lihat Figur 4). Porsi sekolah swasta dalam jumlah keseluruhan sekolah di Indonesia meningkat dari 18,9% di tahun 2009 menjadi 20,4% di tahun 2014.

Figur 4

Tingkat Pertumbuhan Sekolah Negeri dan Swasta dari Tahun 2009 Hingga 2014

 

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015[14]

Akses terhadap Pendidikan

Kajian ini menemukan bahwa sekolah swasta berbiaya rendah memainkan peranan penting dalam menyediakan akses terhadap pendidikan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di Tambora, Cilincing, Kalideres dan Penjaringan di Jakarta. Hal ini dikarenakan oleh terjangkaunya biaya pendidikan, dekatnya jarak sekolah ke rumah-rumah berpenghasilan rendah, dan lebih fleksibelnya persyaratan pendaftaran seperti akta kelahiran dan nilai kelulusan sekolah minimum.

Biaya Pendidikan Sekolah Swasta Berbiaya Rendah

Walaupun ada kekhawatiran umum bahwa sekolah swasta akan membebani orang tua dengan biaya pendidikan yang mahal, 9 sekolah swasta di Jakarta yang disurvei dalam penelitian ini tidak memungut biaya pendidikan sama sekali atau hanya memungut biaya pendidikan bulanan sebesar antara Rp30.000,00 hingga Rp130.000,00 (lihat Figur 5). Jumlah ini dapat dianggap terjangkau bagi orang tua dari keluarga berpenghasilan rendah.

Beberapa sekolah swasta memungut biaya tapi juga menyediakan pendidikan gratis bagi yang membutuhkan. Menurut kepala sekolah MI Nurul Bahri di Muara Angke, daerah Penjaringan, sekolah yang dia pimpin memungut biaya pendidikan sebesar Rp130.000,00 bagi mereka yang mampu untuk membayar sementara siswa dari rumah tangga yang berpenghasilan rendah akan dapat belajar secara cuma-cuma.

"9 sekolah swasta di Jakarta yang disurvei dalam penelitian ini tidak memungut biaya pendidikan sama sekali atau hanya memungut biaya pendidikan bulanan sebesar antara Rp30.000,00 hingga Rp130.000,00."

Figur 5

Biaya Pendidikan di 9 Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Jakarta

Sumber: Wawancara dengan staf sekolah, 2015

Biaya pendidikan bulanan yang dipungut oleh sekolah-sekolah yang disurvei di 6 provinsi lainnya di Indonesia menunjukkan variasi yang jauh lebih tinggi, mulai dari hanya Rp5.200,00 hingga Rp468.000,00 (lihat Figur 6).

Figur 6

Biaya Pendidikan Bulanan di 13 Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Enam Provinsi

Sumber: Wawancara dengan staf sekolah, 2015

Pungutan biaya pendidikan bulanan memang hal yang membedakan sekolah swasta dengan sekolah negeri yang secara resmi bebas dari pungutan biaya pendidikan. Akan tetapi, seringnya sekolah negeri pun juga memungut berbagai jenis biaya untuk menutup biaya operasional mereka[16]. Seperti yang dilaporkan di Kompas (2016), beberapa sekolah negeri di Jawa Timur diduga memungut pendanaan ilegal yang berkisar antara Rp200.000,00 hingga Rp1.770.000,00 tergantung pada tingkat pendidikannya. Terlebih lagi, karena sekolah negeri tidak terletak dekat dengan lingkungan warga miskin seperti sekolah swasta, orang tua juga membutuhkan biaya tambahan untuk biaya transportasi dan uang jajan bila mereka mengirimkan anak mereka ke sekolah negeri. Orang tua anak-anak di MTS Al-Inayah di Sulawesi Utara melaporkan bahwa mengirim anak mereka ke sekolah negeri justru membebani mereka dengan biaya bulanan sebesar Rp373.100,00. Dengan gaji bulanan yang hanya sebesar Rp928.200,00 tentu pengeluaran ini sangat tidak terjangkau.

Selain memungut biaya pendidikan, kebanyakan sekolah swasta di Indonesia juga menerima subsidi pemerintah untuk mendukung biaya operasional mereka. Bantuan Operasi Sekolah (BOS) telah diluncurkan di tahun 2005 dan ada beberapa subsidi lainnya dalam Dana Alokasi Khusus untuk infrastruktur sekolah.

Pemerintah Indonesia telah secara signifikan meningkatkan anggaran belanja untuk pendidikan sekolah sesuai dengan mandat yang diberikan dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan 20% pengeluarannya untuk pendidikan.[17] Dengan besarnya jumlah dana yang tersedia, pemerintah menyediakan subsidi bukan hanya untuk sekolah negeri tapi juga untuk sekolah swasta berbiaya rendah.

Figur 7

Jumlah Subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per Tahun dalam Rupiah

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2015[18]

Selain anggaran belanja oleh pemerintah pusat, pemerintah lokal juga berkontribusi pada pemberian subsidi untuk pendidikan. Di Jakarta, misalnya, dana bantuan untuk pendidikan dikeluarkan dalam bentuk semacam kupon. Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjangkau langsung ke siswa dengan latar belakang keluarga miskin. Uang yang disediakan dalam KJP bisa digunakan untuk membayar tidak hanya biaya pendidikan bulanan tapi juga seragam, buku dan hal lain yang berkaitan dengan sekolah. Setiap bulannya, KJP memberikan subsidi sebesar Rp210.000,00 untuk siswa SD, Rp260.000,00 untuk siswa SMP, dan Rp375.000,00 untuk siswa SMA.

Apabila BOS diberikan untuk membantu biaya operasional bulanan sekolah, KJP merupakan subsidi pemerintah yang secara langsung diberikan pada keluarga berpenghasilan rendah. Dua jenis bantuan ini memberikan keleluasaan bagi sekolah swasta berbiaya rendah untuk memungut biaya pendidikan bulanan yang rendah atau menyediakan pendidikan sekolah dengan gratis. Beberapa sekolah juga menerima donasi baik dari individu maupun lembaga swadaya masyarakat.

Figur 8

Sumber Pendanaan di 9 Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Jakarta

Sumber: Wawancara dengan staf sekolah, 2015

Dimensi lain dari bantuan finansial dari pemerintah adalah mengenai elemen ketidakpastian. Saat subsidi diberikan, sekolah mempertimbangkan untuk menurunkan biaya pendidikan dan, sebagai gantinya, mengandalkan pendanaan yang diterima dari pemerintah. MI Al-Ifadah di Jakarta menggunakan subsidi BOS untuk 60% dari keseluruhan biaya operasionalnya dan telah mengurangi biaya pendidikan yang dibebankan ke siswa semenjak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Akan tetapi, dari wawancara yang dilakukan oleh CIPS dengan Bapak Musthofa, kepala sekolah MI Al-Ifadah di bulan November 2015, diceritakan bahwa pembayaran BOS dapat tertunda karena halangan birokrasi dan kepala sekolah pun kesulitan untuk mengabarkan pada orang tua siswa bahwa mereka harus menaikkan biaya pendidikan bulanan lagi.[19] Konsistensi dalam pembayaran subsidi semacam ini merugikan manajemen keuangan sekolah dan menangguhkan pembayaran yang harus dilakukan oleh sekolah seperti gaji guru.

Lokasi Sekolah Swasta Berbiaya Rendah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang tua siswa di Jakarta, mereka melaporkan bahwa mereka mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah swasta berbiaya rendah karena lokasinya yang dekat dengan rumah mereka dan dapat dicapai dengan berjalan kaki.[20] Mereka khawatir bila harus mengirimkan anak mereka ke sekolah negeri yang berlokasi lebih jauh dan harus dicapai dengan melewati kemacetan berat. Mengantar dan menjemput anak mereka di sekolah tidak bisa mereka lakukan karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai petugas pembersih, pedagang, penjaga keamanan, petugas sampah, dan sebagainya. Satu orang tua dari siswa SD Islam Al-Hurriyah mengatakan bahwa sekolah negeri terletak sangat jauh dan jika anaknya bersekolah di sana, dia akan terbebani dengan biaya transportasi tambahan dan uang jajan untuk anaknya.[21]

Dekatnya jarak sekolah swasta dengan rumah-rumah penduduk ini dikarenakan oleh tingginya kepadatan di empat daerah miskin di Jakarta yang disurvei. Sebanyak 61% dari 608 sekolah di tingkat dasar dan menengah di tahun 2015 merupakan sekolah swasta sedangkan hanya ada 39% sekolah negeri (lihat Figur 9). Jumlah sekolah negeri melebihi sekolah swasta hanya di tingkat SD di Kalideres dan Cilincing.

Figur 9

Jumlah SD/MI, SMP/MTS, SMA dan SMK/MA di 4 Wilayah Jakarta Tahun 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015[22]

Persyaratan Pendaftaran

Persyaratan pendaftaran, seperti dokumen resmi dan nilai kelulusan minimum, dapat menjadi hambatan bagi siswa untuk mengakses pendidikan formal. Menurut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 105 Tahun 2015[23], orang tua diwajibkan menyerahkan akta kelahiran dan kartu keluarga[24] untuk mendaftarkan anak mereka. Kajian yang dilakukan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIJP) menunjukkan bahwa 46% dari siswa usia sekolah diharuskan untuk menunjukkan akta kelahiran mereka. Tanpa akta ini kemungkinan besar mereka tidak dapat mendaftar sekolah menengah. AIJP menemukan di 20 wilayah di Indonesia bahwa hampir semua sekolah mewajibkan adanya akta kelahiran sebagai persyaratan pendaftaran sekolah.[25] Selain hambatan tersebut, Indonesia pada dasarnya tidak memiliki perbedaan signifikan dalam persyaratan pendaftaran bagi siswa laki-laki dan perempuan. Proporsi keseimbangannya bisa dilihat di tabel 10.

 

Di sekolah swasta yang merupakan bagian dari survei CIPS di Jakarta, manajer sekolah telah menyederhanakan persyaratan dan proses pendaftaran. MI Tunas Karya dan beberapa sekolah lain akan menerima siswa yang sesuai usianya baik dengan maupun tanpa akta kelahiran. Setelahnya, mereka membantu orang tua untuk mengikuti proses pembuatan akta kelahiran.

Figur 10

Komposisi Gender Siswa di Sembilan Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Jakarta

Sumber: Wawancara dengan staf sekolah, 2015

Selain hambatan dengan persyaratan dokumen, di tingkat SMP dan SMA, calon siswa juga diwajibkan untuk memenuhi nilai kelulusan minimum untuk dapat diterima di sekolah negeri. Semakin popularnya sekolah tersebut, semakin tinggi pula persyaratan nilai minimumnya. Rata-rata nilai kelulusan minimum untuk dapat diterima di SMP negeri di Jakarta di tahun 2013 adalah 6,5.[26]

Menurut wawancara kami dengan orang tua, tiga alasan utama mereka menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta adalah karena anak mereka tidak memiliki nilai kelulusan yang cukup untuk diterima di sekolah negeri, sekolah negeri yang lokasinya terlalu jauh dari rumah mereka, dan karena biaya pendidikan di sekolah swasta cukup terjangkau.

 

Figur 11

Tiga Alasan Utama Orang Tua Menyekolahkan Anak di Sekolah Swasta Berbiaya Rendah

 
Kualitas Sekolah Swasta Berbiaya Rendah

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sekolah swasta berbiaya rendah yang kami kaji tidak memungut biaya pendidikan yang tinggi. Akan tetapi, hal ini membuat orang tua khawatir bahwa kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut tidak akan baik. Penelitian kami membuktikan bahwa kekhawatiran tersebut tidak benar.

Walaupun sekolah swasta dalam kajian kami memungut biaya pendidikan yang cukup terjangkau, sekolah tersebut tidak mengorbankan kualitas pendidikan demi biaya yang murah. Dengan menggunakan nilai matematika dan Bahasa Indonesia dalam Ujian Nasional sebagai patokan, nilai matematika dari mayoritas siswa sekolah swasta berbiaya rendah dalam survei kami mengungguli nilai siswa sekolah negeri dengan rata-rata 23,84 persen (lihat Figur 12). Nilai Bahasa Indonesia dari siswa sekolah swasta berbiaya rendah di Cilincing dan Penjaringan juga lebih tinggi dari siswa sekolah negeri. Akan tetapi, rata-rata nilai Bahasa Indonesia siswa sekolah negeri sedikit lebih tinggi, sebesar 4,27%, dari siswa sekolah swasta. Hal ini membuktikan hasil penelitian James Tooley yang menyatakan bahwa kualitas sekolah swasta berbiaya rendah umumnya lebih baik dari sekolah negeri.

Figur 12

Perbandingan Nilai Ujian Nasional antara Sekolah Swasta Berbiaya Rendah dan Sekolah Negeri

Fakta bahwa kebanyakan sekolah di Indonesia mulai menerima subsidi baik dari pemerintah pusat maupun lokal belum secara signifikan berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Al-Samarrai dan Cerdan-Infantes (2013), performa siswa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan matematika tidak bertambah baik sedangkan performa dalam kemampuan membaca meningkat tinggi. Programme for International Student Assessment (PISA) membuktikan hal ini untuk hasil tahun 2003 hingga 2009 dan dua tes internasional lainnya yaitu, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), untuk hasil tahun 2007 – 2011. Hasil ujian siswa sekolah di Indonesia secara umum jauh tertinggal dari rekan-rekan mereka di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.[27]

Kurangnya kualitas pendidikan secara umum ini tetap terjadi walaupun pemerintah telah menginvestasikan jumlah subsidi yang terus bertambah untuk gaji dan tunjangan guru. Tunjangan yang meningkat dilakukan dengan asumsi bahwa hal ini akan dapat membuat guru lebih termotivasi dan akan menyebabkan hasil pendidikan yang lebih baik. Meningkatnya tunjangan guru dan memberikan guru keamanan finansial yang lebih baik seharusnya membuat guru lebih fokus pada kegiatan mengajar di sekolah daripada mencari pekerjaan tambahan di tempat lain.

Antara tahun 2006 dan 2009, Bank Dunia menghitung bahwa pembelanjaan riil pemerintah untuk guru meningkat sebesar 7 Miliar Dollar Amerika Serikat dan sekitar setengah dari jumlah tersebut dialokasikan untuk pembayaran jumlah guru yang meningkat dan memberikan guru lebih banyak tunjangan.[28] Akan tetapi, meningkatnya jumlah guru dan oleh karenanya menurun pula rasio guru dan murid di Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan dalam pembelajaran siswa.[29]

Terlebih lagi, program sertifikasi guru dimulai tahun 2005 dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru. Akan tetapi, kajian yang dilakukan oleh De Ree et al. untuk Bank Dunia menunjukkan bahwa hingga tahun 2012 sertifikasi ini mungkin meningkatkan motivasi guru akan tetapi sayangnya hal ini tidak berdampak langsung pada hasil belajar siswa yang lebih baik. Pada waktu penelitian, program sertifikasi tersebut telah mencapai 35 persen guru dan menyerap sekitar 9 persen dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dalam APBN.[30]

 

Dalam kasus sekolah swasta berbiaya rendah, kajian kami menemukan bahwa subsidi pemerintah dapat memberikan dampak negatif pada manajemen keuangan sekolah. MI Al-Ifadah, misalnya, mengalami masalah yang serius saat pembayaran subsidi BOS tertunda 11 bulan.[31] Masalah ini tentu saja berdampak serius terhadap keuangan sekolah karena sekolah harus menangguhkan pembayaran seperti gaji guru dan bahkan harus memotong sejumlah biaya operasional. Kepala sekolah MI Al-Ifadah bahkan menyatakan bahwa dia lebih baik tidak menerima subsidi BOS karena ketidakpastian yang disebabkan. Selama birokrasi masih bekerja dengan tidak efisien dan berdampak pada proses pembayaran subsidi, terlalu bergantung pada subsidi pemerintah justru akan merugikan sekolah.

Efisiensi dan Pendanaan Sekolah

Suatu sekolah, baik negeri maupun swasta, merupakan institusi pendidikan yang mensyaratkan jumlah investasi dan dana operasional tertentu. Kemampuan sekolah dalam menggunakan sumber pendanaan mereka merupakan salah satu faktor penting yang akan menentukan kesuksesan (atau kegagalan) dalam menyediakan pendidikan untuk siswanya. Sekolah swasta berbiaya rendah yang termasuk dalam Figur 13 dapat menunjukkan penggunaan sumber dana yang lebih efisien bila dibandingkan dengan sekolah negeri yang terletak di wilayah yang sama.

Figur 13

Biaya Operasional Bulanan

Sumber: Wawancara dengan staf sekolah, 2015

Sekolah swasta berbiaya rendah yang merupakan bagian dari survei ini memiliki biaya operasional bulanan per siswa sebesar 33,85 persen lebih rendah dari sekolah negeri. Hal ini bisa dikarenakan oleh fasilitas mereka yang cukup sederhana atau karena mereka melakukan wanprestasi pembayaran biaya fasilitas. Akan tetapi, bahkan bila fasilitas mereka tidak sebaik sekolah negeri, kualitas sekolah swasta berbiaya rendah sebanding dengan, atau bahkan lebih baik dari, sekolah negeri seperti yang dijabarkan di bagian sebelumnya.

Kesimpulan

Hadirnya sekolah swasta berbiaya rendah memberikan pilihan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan formal di Jakarta Barat dan Utara. Penelitian kami mengindikasikan bahwa tipe sekolah swasta ini menyediakan pendidikan bagi warga miskin yang tidak dapat memenuhi persyaratan pendaftaran yang rumit. Rendahnya biaya pendidikan membuat sekolah ini terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan dasar. Menariknya, sekolah tipe ini juga menghasilkan siswa dengan nilai ujian yang sebanding dengan atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri. Sekolah ini juga dapat menggunakan sumber pendanaan lebih efisien bila dibandingkan dengan sekolah negeri.

Dengan mempertimbangkan semua keuntungannya, hadirnya sekolah swasta berbiaya rendah ini menyediakan aksesibilitas terhadap pendidikan formal di Indonesia bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Enam puluh empat (64) sekolah swasta berbiaya rendah dikunjungi oleh CIPS melalui penelitian lapangan yang dilakukan di enam provinsi yang berbeda yaitu Aceh, Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menemukan bahwa individu pribadi yang tinggal di wilayah miskin atau terpencil sering menjadi pemrakarsa di balik hadirnya sekolah swasta berbiaya rendah ini. Inisiatif pribadi ini berujung pada hadirnya pendidikan bagi anak-anak di daerah miskin. Pembuat kebijakan harus mulai mempertimbangkan untuk memperbesar akses terhadap pendidikan dengan mendorong insiatif pribadi dalam mendirikan lebih banyak sekolah swasta.

Kebanyakan siswa sekolah swasta berasal dari keluarga berpenghasilan rendah yang orang tuanya bekerja sebagai petani, asisten rumah tangga, pedagang pasar, penarik becak, dan lain- lain, dengan gaji bulanan yang besarnya kurang dari Rp800.000,00. Biaya pendidikan bulanan yang berkisar antara Rp5.200,00 hingga Rp468.000,00 per bulan dianggap terjangkau oleh orang tua, juga karena dekatnya sekolah dengan rumah mereka sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk biaya transportasi dan biaya tak terduga lainnya.

Kualitas sekolah swasta berbiaya rendah juga sebanding dengan kualitas sekolah negeri. Nilai rata-rata matematika yang diraih oleh siswa sekolah swasta 23,8% lebih tinggi dari nilai yang diraih oleh siswa sekolah negeri. Sementara itu, rata-rata nilai kemampuan membaca mereka hanya sedikit lebih rendah dari siswa sekolah negeri.

Biaya operasional per siswa di sekolah swasta juga sekitar sepertiga lebih rendah dari sekolah negeri yang merupakan bagian dari survei penelitian ini. Sekolah swasta dapat menggunakan pendanaan yang mereka miliki dengan lebih efisien. Walaupun baik sekolah negeri dan swasta menerima subsidi lokal, subsidi ini ternyata dapat membawa dampak buruk terhadap keberlanjutan sekolah swasta berbiaya rendah saat pembayaran subsidi terhambat oleh masalah birokrasi. Tidak bergantung pada subsidi pemerintah membuat sekolah swasta tidak terlalu terpengaruh oleh kinerja badan pemerintah.

Sebagai penutup, sekolah swasta berbiaya rendah tidak hanya berperan penting dalam sistem pendidikan di Indonesia tapi juga membuat standar baru dalam hal kualitas pendidikan dan efisiensi operasional. Apabila pemerintah mendorong dibangunnya lebih banyak sekolah seperti ini, sekolah-sekolah ini akan memberikan semangat kompetisi dan dorongan yang diperlukan untuk sekolah negeri sehingga tercapai suatu kinerja sistem pendidikan di Indonesia yang lebih baik.

Catatan

[1] Data dapat diakses di http://data.uis.unesco.org/?queryid=181, diakses pada tanggal 19 April 2016 pukul 10:20

[2] Menurut Laporan Pemantauan Pendidikan GLOBAL dari UNESCO, Youth and Skills: Putting Education To Work 2012, dua puluh persen dari anak muda di negera berkembang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar, http://en.unesco.org/gem-report/report/2012/youth-and-skills-putting-education work#sthash.UBLdd8dY.dpbs; diakses pada tanggal 17 Juni 2016. Juga lihat: http://www.economist.com/news/briefing/21660063-where-governments-are-failing-provide-youngsters-decent-education-private-sector

[3] The Economist, The $1-a-week school. Private education in poor countries takes off, August 1st-7th 2015. Versi daring bisa diakses di: http://www.economist.com/news/leaders/21660113- private-schools-are-booming-poor-countries-governments-should-either-help-them-or-get- out, diakses pada tanggal 17 Juni, 2016.

[4] McLoughlin, C (2013) Low-Cost Private Schools: Evidence, Approaches and Emerging Issues, University of Birmingham, September 2013, bisa diakses di http://www.enterprise-development. org/wp-content/uploads/Low-cost_private_schools.pdf diakses pada tanggal 17 Juni 2016.

[5] Tooley, J.,(2013) The Beautiful Tree, A Personal Journey Into How the World’s Poorest People Are Educating Themselves, Washington, Cato Institute.

[6] The Economist. Low-cost private schools: Learning Unleashed. Versi daring bisa diakses di http://www.economist.com/news/briefing/21660063-where-governments-are-failing-provide-youngsters-decent-education-private-sector. Diakses pada tanggal 17 Juni 2016.

[7] Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), Study on Teacher Absenteeism in Indonesia 2014, Desember 2014, Versi daring bisa diakses di https://www. adb.org/sites/default/files/publication/176315/ino-study-teacher-absenteeism-2014.pdf. Diakses pada tanggal 17 Juni 2016. Absensi guru dari sekolah sebesar 8,5% di sekolah negeri dan 12,8% di sekolah swasta. Akan tetapi, absensi dari kelas sebesar 14,9% di sekolah negeri dan 9,7% di sekolah swasta. Hal ini berarti lebih banyak guru absen di sekolah swasta tapi saat mereka hadir mereka hadir untuk mengajar.

[8] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah), Refe- rensi Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat diakses di http://referensi.data. kemdikbud.go.id/index11.php. Diakses pada tanggal 19 Nov 2015

[9] Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota, 2013, dapat diakses di <http://jakutkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/8>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2016.

[10] Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan sekolah dasar Islam swasta.

[11] UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, versi daring dapat diakses di http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 17.00.

[12] Sekolah didaftarkan di database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah yang terakreditasi telah dievaluasi kemampuannya dalam melaksanakan pendidikan oleh Badan Akreditasi Nasional di Indonesia. Acuan pada Undang-undanag No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. versi daring dapat diakses di http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/ UU20-2003-Sisdiknas.pdf, diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 17.00.

[13] Kemendikbud. (2015). Perkembangan Pendidikan Tahun 2008/2009 - 2013/2014. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Versi daring bisa diakses di http://publikasi. data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_EF919B2F-4F87-4855-9FFF-5ABD8D2D62A2_.pdf diakses pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 14.38.

[14] Kemendikbud. (2015). Perkembangan Pendidikan Tahun 2008/2009 - 2013/2014. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload-Dir/isi_EF919B2F-4F87-4855-9FFF-5ABD8D2D62A2_.pdf diakses pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 14.42. Angka ini merupakan tabulasi dari jumlah keseluruhan sekolah yang ditampilkan di Tabel 3.

[15] Sekolah ini tidak memungut biaya pendidikan dengan jumlah yang tetap per bulannya. Orang tua membayar uang kontribusi sebesar yang mereka mampu saat mereka mengambil rapor anak mereka.

[16] Harian Kompas, (14 Juli 2016). DPRD Pasuruan Keluhkan Sekolah Lakukan Pungutan hingga Rp1,7 Juta, Jakarta.

[17] The World Bank, (2014) World Bank and Education in Indonesia, September 1, 2014, versi daring bisa diakses di http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-ed- ucation-in-indonesia

[18] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, versi daring bisa diakses di http://dikdas.bantulk- ab.go.id/filestorage/berkas/2015/01/Juknis%20BOS%202015.pdf diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 22.21.

[19] Wawancara dengan Kepala Sekolah di Jakarta, 11 November 2015, Pewawancara: MA. Rahman et al.

[20] Wawancara dengan Orang tua siswa di Tambora, Jakarta, 11 November 2015, Pewawancara: MA. Rahman et al.

[21] Wawancara dengan Orang tua siswa di Tambora, Jakarta, 11 November 2015, Pewawancara: MA. Rahman et al.

[22] Angka yang didapat untuk Tambora dan Kalideres, dua daerah di Jakarta Barat, didapat melalui tabulasi dari tabel yang dicetak oleh BPS Kota Jakarta Barat (2015), sementara angka untuk Penjaringan dan Cilincing, dua daerah di Jakarta Utara didapat melalui tabulasi dari tabel yang dicetak oleh BPS Kota Administrasi Jakarta Utara (2015)

[23] Versi daring dari keputusan ini dapat diakses di http://disdik.jakarta.go.id/download/DATA/ PPDB2015/01.%20Juknis%20PPDB%202015-2016.pdf diakses pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 17.23.

[24] Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga.

[25] Australia Indonesia Partnership for Justice (AIJP), (2014) AIPJ Baseline Study on Legal Identity: Indonesia’s Missing Millions, Jakarta: DFAT, PEKKA, Puskappa UI. Versi daring dapat diakses di http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2015/02/AIPJ-PUSKAPA-BASE-LINE-STUDY-ON-LEGAL-IDENTITY-Indonesia-2013.pdf diakses pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 17.29.

[26] Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Passing Grade SMP Negeri DKI Jakarta, 2013, bisa diakses di https://disdikjakarta.wordpress.com/2013/06/07/passing-grade-smp-negeri-dki-jakarta/comment-page diakses pada tanggal 29 Maret 2016.

[27] Al-Samarrai, S & P Cerdan-Infantes, ‘Where Did All the Money Go? Financing Basic Education in Indonesia’, in D Suryadarma & GW Jones (eds.), Education in Indonesia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, 2013, halaman 119

[28] World Bank, Spending more or spending better: improving education financing in Indonesia. Education public expenditure review, Jakarta, 2012, dikutip di: Al-Samarrai, Cerdan-Infantes 2013, halaman 121

[29] Al-Samarrai, Cerdan-Infantes 2013, halaman 121

[30] De Ree, J., K. Muralidharan, M. Pradhan and H. Rogers, Double for what? The effects of unconditional teacher salary increases on performance, World Bank, Jakarta, 2012, dikutip di: Al-Samarrai, Cerdan-Infantes 2013, halaman 123

[31] Wawancara dengan Kepala Sekolah di Jakarta, (19 – 20 Oktober) and (2 – 3 November) 2016/ pewawancara: MA. Rahman et al.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies