Hasil Pencarian
83 hasil ditemukan untuk "covid-19"
- Koregulasi, Opsi Ideal Atasi Risiko dan Tantangan Transformasi Digital
Pada pelaksanaannya yang kelima kali ini, Digiweek akan dilaksanakan pada 15-19 Juli 2024 di Hotel Le
- Independensi Badan Pengawas UU PDP tak bisa ditawar
Namun, dengan UU nomor 19 tahun 2019, yang menggantikan UU nomor 3 tahun 2002, maka KPK menjadi lembaga
- Aktivisme Digital Redam Ancaman Terhadap Kebebasan Berpendapat
Walaupun HAM, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai CIPS mengadakan webinar selama dua hari, 18-19 Juli 2022, yang ditujukan kepada mahasiswa sebagai bagian
- Tantangan Ketertelusuran Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia di Tengah Tingginya Permintaan Global
sukarela, standard ISPO merupakan kebijakan mandatory yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No.19
- Neraca Komoditas dan Dampaknya terhadap Perdagangan Pangan di Indonesia
Selain itu, Permendag No. 19/2021 dan No. 20/2021 memperkenalkan pendekatan “silence is consent” (diam
- Manajemen Risiko Bencana Alam dan Asuransi Pertanian
Tercatat dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah lebih dari 19.000 bencana alam Sesuai dengan amanat UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, asuransi pertanian
- My Experiences in CIPS’ Emerging Policy Leaders Program (EPLP)
Trainees also have the opportunity to be part of Think20, an engagement group under the G20, a forum of 19
- Siapa yang Bertanggung Jawab atas Konten Buatan Pengguna (UGC) pada Platform Digital di Indonesia?
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 terkait Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif lebih Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 kemudian mencabut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun , 1976). Dengan adanya Section 230 Communications Decency Act of 1966, mereka mendapatkan imunitas dari tanggung International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966. (1976, 23 March).
- Mendirikan Perguruan Tinggi Luar Negeri di Indonesia
Hingga Desember 2022, Indonesia telah memiliki 19 KEK, 12 di antaranya sudah beroperasi dan sisanya masih Asia Pacific Education Review, 19, 543-555. Scientometrics, 126(3), 1897–1921. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03852-4 Ministry of Education Malaysia Increased number of Scopus articles from Indonesia from 1945 to 2020, an analysis of international collaboration Retrieved from:https://untirta.ac.id/2022/01/19/untirta-jalin-kerja-sama-dengan-monash-university-australia-danmonash-university-indonesia
- Program Makan Bergizi Gratis: Saatnya Evaluasi Menyeluruh Sebelum Melangkah Lebih Jauh
akhir tahun ini merupakan lonjakan drastis dari target awal dalam RPJMN 2025-2029 (hanya 17,8 hingga 19,47
- Program Makan Bergizi Gratis Perlu Dihentikan dan Dievaluasi
Target pada dokumen perencanaan teknokratis, seperti RPJMN 2025-2029, berubah-ubah dari 17,8 - 19,47
- Penutupan Live Tiktok Akibat Peraturan Ambigu
Padahal mengekspresikan pendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
