• CIPS Indonesia

UU Cipta Kerja Buka Peluang Peningkatan Investasi Pertanian Sekaligus Ancam Kelangsungan Lingkungan

Siaran Pers - Jakarta, Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Amanta mengatakan, pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membuka peluang pada peningkatan foreign direct investment (FDI) di sektor pertanian, seperti di perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Adanya peluang untuk meningkatkan investasi di sektor ini diharapkan mampu berdampak positif pada kesejahteraan petani di Tanah Air dan peningkatan produksi pertanian domestik. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tumbuh positif di masa pandemi Covid-19. Namun kesejahteraan petani dan efisiensi sektor pertanian di Tanah Air juga masih jauh dari harapan.

“Sektor pertanian Indonesia menyimpan banyak potensi untuk dikembangkan, baik untuk mendukung kebutuhan domestik maupun mendukung kebutuhan ekspor. Namun masih perlu dilakukan berbagai upaya untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Masuknya investasi dapat membantu membentuk sektor pertanian yang resilien dan berkelanjutan melalui pendanaan riset dan pengembangan, teknologi, maupun pengembangan kapasitas sumber daya masyarakat.,” terang Felippa.

Terbukanya peluang untuk investasi pertanian dapat dilihat dari beberapa perubahan, seperti dihapuskannya batasan PMA di komoditas hortikultura (UU 13 Tahun 2010) yang sebelumnya dibatasi di 30% dan juga di komoditas perkebunan (UU 39 Tahun 2014). Selain itu, UU Omnibus Cipta Kerja juga akan mendorong usaha pengolahan hasil perkebunan melalui kemudahan akses bahan baku karena menghapuskan ketentuan minimal 20% bahan baku dari kebun yang diusahakan sendiri. Pengurusan perizinan berusaha juga dipermudah lewat pemerintah pusat.

“Perubahan-perubahan ini idealnya disikapi positif oleh para pelaku usaha dan pekerja pertanian di Indonesia karena masuknya investasi akan membuka lapangan pekerjaan, kesempatan untuk mempelajari teknologi dan pengetahuan baru dan juga membuka peluang ekspor. Namun undangan investasi ini harus memastikan adanya proses transfer teknologi dan pengetahuan supaya para pekerja Indonesia juga mendapatkan manfaat dari para investor dan juga mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, serta memastikan perlindungan lingkungan” tegasnya.

Beberapa hal yang perlu dipastikan berjalan dengan masuknya investasi di sektor pertanian, antara lain, adalah adanya pengembangan riset dan inovasi pertanian, transfer teknologi dan pengetahuan untuk mendukung modernisasi pertanian. Disertai dengan ini, sektor pertanian diperkirakan dapat menikmati peningkatan produktivitas, terutama pada komoditas bernilai tinggi, dan peningkatan kualitas seperti hasil panen kopi dan coklat. Bahkan jika hasil panen disertifikasi, dapat juga memperluas akses pasar karena sertifikasi Good Agriculture Pratice atau sistem tanam berkelanjutan diminati di pasar Eropa.

Berdasarkan data BKPM, Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian dan kehutanan di tahun 2018 adalah sebesar Rp 24,5 Triliun. Jumlah ini menurun di tahun 2019 jadi Rp 13,4 triliun. Di semester pertama 2020, sudah masuk Rp 9,8 triliun. Namun peningkatannya diperkirakan akan berjalan melambat karena pandemi Covid-19.

Selama ini, investasi di sektor pertanian lebih restriktif kalau dibandingkan sektor lainnya. Data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan indeks keterbukaan Indonesia terhadap PMA berada di 0,345. Sementara itu indeks keterbukaan Indonesia terhadap investasi di sektor pertanian ada di 0,389, dari skala 0=terbuka hingga 1=tertutup. Asian Development Bank, IFPRI dan Bappenas juga mencatat investasi asing di komoditas hortikultura terus meningkat sebelum ada UU 13/2010 tentang Hortikultura yang membatasi 30% PMA.

Namun Felippa menyayangkan relaksasi persyaratan lingkungan yang dicabut dari Undang-Undang. Felippa meminta pemerintah dapat memastikan masuknya FDI tidak serta merta menghilangkan kewajiban para investor untuk menjaga kelangsungan lingkungan. Keberadaan lahan untuk pertanian sangat penting untuk memastikan kelangsungan sektor pertanian itu sendiri. Persyaratan lingkungan dihilangkan dari Undang-Undang dan akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Felippa merekomendasikan beberapa hal yang terkait persyaratan lingkungan yang tetap perlu dipastikan oleh pemerintah dari para investor. Yang pertama adalah tetap diperlukannya kriteria untuk analisis dampak lingkungan, analisis dan manajemen risiko bagi hasil pertanian dengan rekayasa genetik, dan sistem tanggap darurat untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Selain itu, pemerintah tetap perlu memberlakukan adanya denda bagi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan teknis minimal. Pemberlakuan sanksi bagi pelaku usaha yang membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat juga tetap diperlukan.

“Penghapusan denda dan sanksi perlu ditinjau ulang oleh pemerintah mempertimbangkan dampak dari kerusakan lingkungan terhadap masyarakat. Dihilangkannya sanksi dan denda semakin meminimalisir kehadiran pemerintah dalam upaya menjaga kelangsungan lahan. Setidaknya ada acuan dari pemerintah yang dapat dilihat oleh para pelaku usaha untuk berhati-hati dalam mengelola lahan,” tandasnya.

Kelangsungan lingkungan dan kelangsungan sektor pertanian berhubungan sangat erat. Sektor pertanian berkontribusi terhadap perubahan iklim karena adanya deforestasi, manajemen air melalui irigasi, degradasi tanah dan polusi yang disebabkan penggunaan pupuk dan pestisida yang kurang baik. Perubahan iklim akan berdampak buruk terhadap pertanian karena cuaca yang tidak menentu mengakibatkan masa panen tidak menentu, cuaca ekstrim seperti banjir atau kemarau berkepanjangan dapat mengakibatkan gagal panen.

Hal ini, lanjutnya, tidak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian. Jika pemerintah mau terus mendorong pertumbuhan sektor pertanian seperti yang terlihat dari dimudahkannya investasi dan izin usaha pertanian, maka pemerintah juga patutnya memperhatikan isu pengelolaan lahan dan lingkungan ini. Lahan pertanian harus terus dimasukkan dalam prioritas pembangunan untuk memastikan konsistensi dan peningkatan produksi pangan,” tegasnya.

Bank Dunia memperkirakan kerugian akibat kebakaran hutan pada 2019 mencapai USD 5,2 miliar atau setara dengan Rp 72,75 triliun. Kebakaran hutan dan lahan seluas 1,6 juta hektar ini juga menyebabkan kerugian kesehatan seperti gangguan pernapasan akut pada masyarakat sekitar dan kerugian lingkungan karena emisi.


Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies