• CIPS Indonesia

UU Cipta Kerja Buka Peluang Pemenuhan Kebutuhan Pangan Sekaligus Perbaiki Kesejateraan Petani

Siaran Pers - Jakarta, Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadikan impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan. Felippa menambahkan, diakuinya impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan merupakan sebuah terobosan besar bagi ketahanan pangan Indonesia. Selama ini, impor seringkali disebut sebagai tindakan kontra nasionalis karena dianggap merugikan petani.

UU Cipta Kerja mengakui prioritas penyediaan pangan dalam negeri dapat diperoleh melalui produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional dan impor, dengan mempertimbangkan kepentingan petani, peternak, dan nelayan. Terkait impor, UU ini juga menambahkan ketentuan tambahan seperti adanya kebijakan tarif dan non tarif. Kebijakan tarif dan non tarif dapat menjadi penghambat impor untuk masuk ke dalam negeri. Hambatan perdagangan tersebut juga pada akhirnya dapat memperkecil peluang masuknya investasi.

“Diakuinya impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan merupakan sebuah gebrakan yang positif, mengingat produksi pangan domestik memang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi di saat yang bersamaan opsi impor juga diikuti berbagai kebijakan tarif dan non tarif yang dapat berdampak negatif pada pemasukan modal asing  dan kestabilan harga pangan di pasar. Padahal tujuan impor kan untuk menstabilkan harga komoditas pangan sambil terus membenahi efisiensi produksi pangan nasional,” terang Felippa.

UU Cipta Kerja juga mengakui impor sebagai sumber penyediaan pangan dengan tetap memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non-tarif. 

Selama ini, kebijakan tarif dan non tarif pada kebijakan impor menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga pangan. Harga beras Indonesia dua kali lipat lebih mahal daripada harga beras di pasar global. Per Maret 2020, berdasarkan data BPS melalui CEIC Database menunjukkan harga beras kualitas medium di Indonesia ada di kisaran Rp 14.200, dua kali lebih mahal dibandingkan harga internasional yang berada di di level Rp 7.100. Sementara itu data dari Pusat Informasi Harga Pangan Nasional (PIHPS) menunjukkan, sejak awal April hingga Juni 2020, harga gula fluktuatif berada di kisaran Rp18.000 per kilogram, turun tipis ke besaran Rp17.000 per kilogram. Angka ini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp12.500 per kilogram. Harga gula mulai menunjukkan penurunan semenjak impor mulai dibuka.   

Fluktuasi harga juga terjadi pada komoditas penting lainnya seperti daging sapi. Harga daging sapi juga fluktuatif mulai dari Rp 116.550 – Rp 118.200 di periode bulan September. Indonesia mengimpor bawang dan daging dari India, dan telah membuat kesepakatan untuk mengimpor 130.000 ton gula pada awal 2020 untuk memenuhi permintaan. Impor gula dan daging kerbau dari India terhambat karena pandemi Covid-19 dan diperparah dengan kebijakan proteksionisme negara-negara pengekspor.

“KPPU melaporkan bahwa kenaikan harga gula dan bawang putih sering terjadi karena keterlambatan keluarnya izin impor, begitupun dengan komoditas beras. Oleh karena itu kalau ingin impor menjadi efektif untuk menstabilkan harga komoditas di pasar, pemerintah sebaiknya meninjau kembali kebijakan tarif dan non tarif pada regulasi impor. Harga akan terus tidak stabil sementara produksi domestik belum cukup,” paparnya.

Impor tergolong sumber ketahanan pangan yang penting, karena prinsip ketahanan pangan meliputi ketersediaan, akses baik fisik maupun finansial atau keterjangkauan, penggunaan (ketersediaan ragam makanan) dan stabilitas. Ketahanan pangan Indonesia, berdasarkan Global Food Security Index yang dikeluarkan the Economist Intelligence Unit setiap tahunnya berada di ranking 62 dari 113 negara. Akibatnya lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan bernutrisi karena harga yang mahal.

“Petani juga termasuk yang tidak mampu membeli makanan bernutrisi, karena mereka merupakan net consumer yang artinya mereka mengonsumsi lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Data dari SMERU di tahun 2015 menunjukkan bahwa hampir ⅔ petani small-holder di Indonesia merupakan net consumer makanan pokok, tentunya harga tinggi akan mempengaruhi pengeluaran mereka,” ungkapnya.

Felippa mengakui, petani berpotensi dirugikan karena kalah saing dengan produk impor yang lebih murah dan berkualitas. Untuk itu, UU Cipta Kerja juga akan memperkuat strategi pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi. UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 15 diubah dari hanya mengutamakan produksi pertanian, kini menjadi “mengutamakan dan meningkatkan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.” Selain itu, harga produk impor yang lebih murah dapat membantu mengurangi pengeluaran petani. Hal ini dapat menguntungkan sebagian petani skala kecil di Indonesia, mengingat ⅔ petani di Indonesia adalah net konsumen makanan.

UU Cipta Kerja mengakui pentingnya mengutamakan peningkatan produksi pertanian dalam negeri alih-alih pembatasan impor, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal ini diharapkan akan terwujud dalam bentuk investasi yang semakin besar di sektor pertanian. 

Felippa menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai strategi perlindungan petani, seperti penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi, penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, penguatan penyuluhan pertanian, menjamin kepastian usaha lewat penyederhanaan rantai distribusi,  penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian (untuk tani padi, tani sapi, nelayan kecil, maupun pembudidaya ikan kecil) dan peningkatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberikan kesempatan kepada petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas yang ditanamnya.

Selain itu, revisi UU Hortikultura juga mewajibkan pelaku usaha untuk mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri. Ini sesuai dengan cita-cita UU Cipta Kerja untuk membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Selain menerima manfaat ekonomi berupa penghasilan, lapangan kerja juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa skill yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian lainnya.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies