Tingkatkan Kinerja Ekspor, Pemerintah Perlu Buka Pasar Baru dan Harmonisasi Regulasi

Pemerintah perlu terus menggenjot kinerja ekspor di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sangat penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja ekspor mengingat kondisi perdagangan kita saat ini sangat terpengaruh dengan kondisi global yang kian dinamis dan cenderung tidak menentu. Dibukanya pasar-pasar baru untuk menjadi tujuan ekspor Indonesia merupakan langkah strategis yang dapat ditempuh untuk menangkap peluang memperbesar volume ekspor.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan dua hal, yaitu pembukaan pasar-pasar baru dan harmonisasi regulasi untuk mendukung investasi. Perjanjian kerjasama perdagangan secara bilateral maupun regional menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dari pantauan CIPS, sejauh ini pemerintah Indonesia telah mengantongi 17 perjanjian kerjasama ekonomi dengan mayoritas melibatkan ASEAN dengan 10 perjanjian. Selain itu, untuk saat ini, masih terdapat 12 perundingan yang masih berjalan. Beberapa diantaranya mencakup kerja sama dengan mitra yang memiliki potensi pangsa pasar yang besar seperti perjanjian Indonesia – EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ASEAN – India Free Trade Agreement (FTA) dan juga Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang disebut-sebut akan rampung di akhir tahun ini.


“Pemerintah juga perlu terus mengeksplorasi kemungkinan kerjasama perdagangan yang dapat menjadi negara tujuan ekspor. Tercatat setidaknya terdapat 11 potensi kerjasama perdagangan dengan mitra yang baru. Beberapa diantaranya disinyalir berada di kawasan Afrika dan juga Timur Tengah,” jelas Pingkan.


Ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar ekspor dominan, seperti Cina, Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Asia Tenggara pada umumnya perlu digeser dengan membuka pasar-pasar baru. Pasar Afrika, dalam hal ini, menjadi pasar potensial untuk dilirik sebagai tujuan ekspor. Saat ini, nilai perdagangan di negara-negara di Afrika masih didominasi oleh Cina dan negara Uni Eropa. Namun, adanya peningkatan jumlah penduduk kelas menengah di Afrika dapat mendorong tumbuhnya permintaan yang selanjutnya dapat diisi oleh produk asal Indonesia,” ungkap Pingkan.


Terkait dengan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan investasi, pemerintah Indonesia masih kalah saing dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar dan Laos. Hal ini dibuktikan dengan peringkat Indonesia yang berada pada peringkat 117 dari 157 negara untuk indikator integritas sistem hukum. Secara keseluruhan, Indonesia menempati peringkat ke 68 pada Indeks Global Keterbukaan Ekonomi yang diluncurkan oleh Legatum Institute di Jakarta pada 15 Oktober silam. Dengan memperhatikan poin ini, lanjutnya, diharapkan pemerintah mampu membenahi hal-hal strategis yang berimplikasi langsung terhadap investasi sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan mengimbangi neraca perdagangan yang masih defisit.


Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mengenai kondisi neraca perdagangan Indonesia menunjukkan kita masih mengalami defisit yang dihitung secara kumulatif dari Januari hingga September bernilai sebesar USD 1,94 miliar. Angka ini didapat dari selisih antara jumlah kumulatif impor dan ekspor pada rentang waktu Januari hingga September 2019. Selama sembilan bulan belakangan ini, Indonesia mencatatkan impor sejumlah USD 126,11 miliar dan ekspor sejumlah USD 124,17 miliar.


Walaupun neraca dagang kita defisit, sambung Pingkan, namun terjadi penurunan agregat dari tahun sebelumnya. Tren pada neraca perdagangan Indonesia saat ini pun dapat dikatakan cukup positif, terlebih jika dibandingkan year on year dengan periode serupa di tahun lalu. Secara kumulatif dari Januari hingga September tahun ini, Indonesia mengalami defisit sebesar  USD 1,94 miliar, hampir setengah lebih rendah jika dibandingkan dengan angka pada periode yang sama di tahun 2018 silam yang juga defisit dengan nominal 3,8 miliar dolar AS.


Untuk bulan September sendiri, USD data BPS menunjukan neraca perdagangan kita defisit sebesar 160 juta dolar AS, lebih buruk jika dibandingkan dengan nominal bulan sebelumnya yang mencatatkan surplus USD 85 juta. Hal ini dikarenakan ekspor pada September 2019 tercatat sebesar USD 14,1 miliar atau turun 1,21% dibanding bulan Agustus 2019 atau 5,74% year on year di bulan yang sama. Sementara itu untuk impor di bulan yang sama tercatat turun 2,41% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies