• Admin

Tidak Tepat Sasaran, Subsidi Pertanian Juga Kacaukan Mekanisme Pasar

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


29 Oktober 2018 – JAKARTA, Pemerintah dianggap belum mampu memastikan ketersediaan pangan dan memastikan harga pangan terjangkau di Tanah Air. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus merevisi kebijakan pangan yang tidak tepat. Salah satunya adalah subsidi pertanian.


Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia seharusnya melihat isu pertanian dan pangan bukan hanya dari sisi produsen, melainkan juga dari sisi konsumen. Petani, jangan hanya dilihat sebagai produsen, tapi juga harus dilihat sebagai konsumen. Keberadaan bahan pangan yang terjangkau juga bermanfaat bagi petani. Sebanyak 2/3 petani tergolong net food consumers karena mereka membeli makanan lebih banyak daripada yang mereka tanam sendiri.

“Subsidi yang berlebihan tanpa melihat kondisi pasar justru rawan disalahgunakan. Studi Bank Dunia menunjukkan hanya 21% petani penerima subsidi pupuk masuk dalam kategori petani kecil di Indonesia. Selain itu, hal ini juga membebani anggaran negara sehingga berpotensi membebani masyarakat dalam bentuk pajak. Terkadang, dalam beberapa kasus seperti cabai, subsidi tersebut juga berpotensi menciptakan overproduksi yang mengakibatkan kejatuhan harga, sehingga akhirnya merugikan para petani sendiri,” jelasnya.


Indonesia sudah mengeluarkan anggaran senilai Rp 52,2 triliun untuk subsidi pertanian. Jumlah ini merupakan 2,5% dari total nilai APBN. Berdasarkan penelitian dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), subsidi dengan nilai fantastis ini juga dinilai tidak efektif oleh petani. Misalnya saja subsidi pupuk. Pada kenyataannya, subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh petani kaya yang memiliki memiliki lahan antara 0,75 sampai 2 hektar. Padahal sasaran utama dari subsidi pertanian adaah para petani miskin.


Pemerintah sebaiknya mengalokasikan ulang dana yang ditujukan untuk subsidi pertanian. Dana yang sudah dialokasikan ulang ini bisa ditempatkan dalam skema PKH, KIS, KIP dan JKN. Program ini mampu menurunkan risiko petani kehilangan pendapatannya. Progam ini juga sekaligus untuk menyadarkan para petani untuk tidak bergantung pada petani yang kaya.


Pemerintah juga dapat menerapkan program Asuransi Pertanian untuk Petani Padi (AUTP). Asuransi ini bertujuan untuk mengompensasi kehilangan pendapatan petani akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, hama maupun penyaikit tanaman. Sosialisasi mengenai program AUTP harus lebih gencar karena petani masih terbilang asing dengan program ini.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies