• Admin

Tata Niaga Gula Nasional Perlu Dievaluasi

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


31 Agustus 2018 – JAKARTA, Pemerintah perlu mengevaluasi tata niaga gula nasional. Beberapa peraturan yang ditetapkan pemerintah terkait supply gula nasional malah tidak mampu meningkatkan produktivitas gula nasional.


Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gula konsumsi salah satunya adalah melalui impor. Pemerintah membuka keran impor untuk memenuhi shortage penawaran gula konsumsi dalam negeri seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) nomor 117 tahun 2015.


Sayangnya pemerintah justru menerapkan hambatan dalam beberapa hal untuk impor, seperti jumlah impor dan waktu impor yang diatur melalui rapat koordinasi antar kementerian. Padahal pemerintah tidak mampu menentukan jumlah dan waktu yang tepat untuk melakukan impor gula konsumsi. Hal ini terbukti dari jumlah impor yang tidak mampu meredam gejolak harga dan waktu pelaksanaan impor yang kurang maksimal yaitu ketika harga internasional tidak berada pada titik terendah.


Untuk itu, CIPS menyarankan pemerintah melakukan evaluasi pada Permendag nomor 117 tahun 2015. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Peraturan ini perlu dievaluasi karena terbukti bahwa mekanisme pembatasan kuota impor ini tidak mempu meredam gejolak harga di pasar gula konsumsi dalam negeri. Sudah seharusnya pemerintah memberikan hak penentuan jumlah impor kepada pasar melalui importir yang memiliki lisensi impor dan memenuhi syarat sebagai importir. Pemerintah cukup melakukan pengawasan terhadap mekanisme impor agar berlangsung tertib dan efektif.


“Selama ini lisensi impor hanya diberikan kepada sejumlah BUMN sehingga tidak menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. BUMN ini pun sering mengalami kesulitan untuk mengimpor karena lisensi yang diterimanya berdekatan dengan masa giling tebu domestik, sehingga tidak ideal timing-nya untuk melakukan impor,” urainya.

Selain Permendag nomor 117 tahun 2015, kebijakan terkait supply lainnya adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 53 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) nomor 50 tahun 2012.


Permentan nomor 53 tahun 2015 mengatur mengenai peningkatan produktivitas tebu. Berdasarkan data United States Department of Agriculture (USDA) yang diolah oleh CIPS, produktivitas tebu Indonesia sebelum diberlakukannya Permentan ini adalah 74,3 ton per hektar (2008-2014). Setelah diberlakukannya Permentan tersebut, produktivitasnya justru menurun menjadi 67,55 ton per hektar (2015-2018).


Permenperin nomor 50 tahun 2012 mengatur mengenai revitalisasi pabrik dengan tujuan untuk meningkatkan nilai rendemen gula tebu Indonesia. Beradasarkan data dari USDA yang diolah oleh CIPS, nilai rata-rata rendemen gula tebu nasional pada periode 2008-2018 hanya 7,47%. Nilai ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan Filipina yang mencapai 9,52% dan Thailand yaitu 10,28% pada periode yang sama.


“Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah terkait supply gula tidak efektif. Berdasarkan ata OECD FAO, konsumsi per kapita gula rata-rata nasional terus meningkat di mana pada 2009 hanya 21,26 kilogram per orang per tahun. Sedangkan pada 2016 nilai ini meningkat menjadi 25,35 per kilogram per orang per tahun. Hal ini juga membuktikan produksi gula nasional masih belum bisa memenuhi kebutuhan gula domestik,” ungkap Hizkia.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies