Target Penurunan Prevalensi Perokok Tidak Diikuti Kebijakan yang Memadai

Siaran Pers - Jakarta, Target penurunan prevalensi perokok yang ditetapkan pemerintah tidak diikuti oleh kebijakan yang memadai. Berdasarkan RPJMN 2019, pemerintah menargetkan penurunan angka prevalensi perokok hingga mencapai 5,4%. Target ini cukup ambisius mengingat prevalensi perokok di tahun 2013 dan 2018, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mencapai 29,3% dan 28,8%.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pencapaian target tersebut harus didukung dengan kebijakan yang adaptif dan konkret. Penerapan kebijakan seperti ini sangat penting mengingat Indonesia termasuk negara dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia.


Pingkan memaparkan, terjadi pergeseran tren dalam pola konsumsi di tataran global. Data WHO menyatakan terjadi penurunan jumlah perokok di negara-negara yang berada pada kawasan Amerika, Eropa dan Pasifik dari 765 juta pada tahun 2000 menjadi 710 juta di tahun 2015. Namun penurunan serupa tidak terjadi di negara-negara yang berada di kawasan Afrika, Mediterania Timur, serta Asia Tenggara. Walaupun akumulasi jumlah perokok di ketiga kawasan tersebut tidak sebesar ketiga kawasan sebelumnya, namun terjadi tren kenaikan jumlah perokok dari 317 juta menjadi 364 juta pada periode waktu yang sama.


Beberapa kebijakan terkait pembatasan konsumsi rokok yang diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. PP 109 Tahun 2012 ini mengatur mengenai ketentuan iklan, promosi, sponsorship, kemasan produk rokok sampai kepada pengadaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).


Pemerintah perlu memperjelas arah kebijakannya melalui penerbitan road map pertembakauan. Selama ini pro dan kontra terkait kebijakan pertembakauan terus bergulir karena di satu sisi, tembakau berkontribusi besar dengan menghasilkan pendapatan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT) dan menciptakan lapangan kerja dengan multiplier effect. Pada saat yang sama, produk olahan dari tembakau yaitu rokok juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat karena merupakan faktor penyumbang tingginya angka penderita penyakit tidak menular akibat merokok dan membawa kerugian ekonomi, terutama ke keluarga berpenghasilan rendah. “Isu lainnya yang juga patut mendapat perhatian dari pemerintah ialah peranan komoditas tembakau ini juga menyebabkan neraca perdagangan yang negatif untuk Indonesia dikarenakan nilai impor tembakau lebih tinggi daripada nilai ekspor kita,” tandasnya.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies