• Admin

Target Penciptaan Lapangan Kerja Harus Diikuti Perbaikan Regulasi

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


19 September 2018 – JAKARTA, Target pemerintah untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan hingga akhir 2018 harus diikuti perbaikan berbagai regulasi. Target yang masuk RPJMN 2015-2019 ini juga dapat terwujud karena berdasarkan data BPS pada 2016, 2017 dan 2018, jumlah pengangguran terus berkurang, yaitu sebesar 5,6%, 5,5% dan 5,1%.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, ada beberapa regulasi yang perlu diperbaiki terkait penciptaan lapangan pekerjaan. Pertama adalah regulasi terkait kemudahan pendaftaran izin usaha. Semakin mudah suatu unit usaha mendaftarkan legalitas institusinya, maka akan semakin cepat pula mereka dapat menjalankan aktivitasnya dan semakin besar juga kesempatan untuk menyerap tenaga kerja formal.


“Pembenahan di fase ini penting karena membentuk kesan awal dan menentukan keputusan investasi. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business (EODB) 2018, indikator ini menduduki peingkat 144 sehingga patut menjadi fokus utama untuk perbaikan peringkat kemudahan berbisnis secara umum,” jelas Imelda.


Pembenahan berikutnya adalah mengenai besaran pajak yang dikenakan kepada UMKM. Pemerintah sebaiknya mengevaluasi ulang pemberlakuan pajak yang dikenakan bagi UMKM dengan mengimplementasikan flat tax policy. Prinsip flat tax policy ini akan menciptakan insentif yang kuat bagi investasi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.


Pembenahan terakhir bukan mengenai regulasi, melainkan perlunya kesiapan infrastruktur Indonesia. Dengan adanya infrastrukur yang baik, lanjut Imelda, maka akan semakin mudah suatu unit usaha untuk beroperasi. Kemudahan beroperasi ini berpengaruh positif terhadap peningkatan profit perusahaan, sehingga perusahaan akan semakin berkembang dan otomatis akan membutuhkan lebih banyak lapangan pekerjaan.


Imelda juga menyoroti pentingnya perbaikan regulasi mengenai pengupahan karena hal ini sangat terkait dengan keberlangsungan sebuah unit usaha. Wewenang penetapan besaran upah ini sebaiknya diberikan kembali kepada kepala daerah. Penetapan upah juga sebaiknya melibatkan serikat pekerja. Pelibatan kepala derah dan serikat pekerja setempat diharapkan bisa memberikan cerminan besaran upah yang layak dengan kondisi di daerah tersebut.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies