Skema Baru Penyaluran Dana BOS Lebih Efektif dan Transparan

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, skema baru penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih efektif. Berbeda dengan sebelumnya di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mentransfer Dana BOS ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik pemerintah daerah, kini Kemendikbud mentransfer langsung Dana BOS ke sekolah.


Nadia menjelaskan, mekanisme penyaluran Dana BOS yang baru lebih efektif karena menyasar sekolah penerima manfaat secara langsung. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi keterlambatan dalam penerimaan Dana BOS. Selain itu, mekanisme baru ini juga dapat memotong rantai birokrasi yang tidak jarang menjadi penyebab lambatnya pencairan Dana BOS ke sekolah-sekolah. Diharapkan dengan mekanisme baru ini, Dana BOS dapat cair tepat waktu dan berdampak positif bagi efektivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Skema baru ini memberikan sekolah keleluasaan dan independensi yang lebih besar dalam mengelola Dana BOS. Hal ini masuk akal mengingat kebutuhan tiap sekolah yang berbeda-beda. Diharapkan dengan perubahan ini dapat mendorong perkembangan sekolah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing,” terangnya.


Kewajiban sekolah untuk mempublikasikan pengguna Dana BOS juga harus didukung sebagai bentuk transparansi. Sekolah wajib untuk mempublikasikan pengguna Dana BOS lewat papan pengumuman dan juga lewat portal yang dapat diakses secara luas. Oleh karena itu, selain bertanggung jawab kepada Kemendikbud, sekolah juga memiliki tanggung jawab kepada siswa dan orang tuanya.


Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020, selain penyaluran langsung ke sekolah dan transparansi, pemerintah juga mewajibkan maksimal 50% dari total dana BOS yang diberikan ke sekolah dapat dialokasikan untuk membayar gaji guru honorer. Guru honorer yang gajinya dapat dibayar dengan menggunakan Dana BOS ini harus direkrut sebelum tahun 2020 (paling lambat 31 Desember 2019).


Selain itu, lanjutnya, mereka juga harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Perubahan ini dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi para guru honorer. Namun perlu diingat juga bahwa masih banyak guru honorer yang tidak memiliki NUPTK. Oleh karena itu, efektivitas pembayaran gaji guru honorer ini perlu dievaluasi kedepannya apakah skema ini tepat sasaran atau masih ditemukan banyak guru honorer yang belum menerima.


Adanya peningkatan jumlah Dana BOS yang diberikan per peserta didik juga diharapkan membawa dampak positif bagi kegiatan belajar para siswa. Siswa SD, SMP dan SMA memperoleh kenaikan sebesar Rp100.000 per peserta didik. Sekolah juga diharapkan bisa memaksimalkan peningkatan jumlah dana ini lewat berbagai inovasi yang ditujukan untuk kemajuan para siswanya.


“Perubahan skema Dana BOS ini perlu diimbangi dengan giatnya sosialisasi dan pembekalan sekolah-sekolah. Sekolah, terutama Kepala Sekolah, semakin didorong kemampuan manajerialnya untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana BOS. Diharapkan bahwa peran Kepala Sekolah yang semakin besar ini dapat diimbangi pula dengan upaya capacity building yang memadai,” tandas Nadia.

3 views
Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies