Sistem Zonasi PPDB: Apakah Bermanfaat Bagi Pendidikan Nasional?

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


29 April 2019 – JAKARTA, Penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan memasuki tahun kedua di tahun ajaran 2019/2020. Berbagai pro dan kontra mengiringi pelaksanaan sistem zonasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, sistem zonasi yang diberlakukan sejak proses PPDB tahun ajaran 2018/2019 memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menjamin layanan akses pendidikan bagi siswa, menghilangkan status sekolah (negeri) ‘favorit’ dan ‘non-favorit’ serta meminimalisir jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah. Pertanyaannya kini, apakah kebijakan ini efektif membawa dampak positif bagi pertumbuhan pendidikan nasional?



Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti mengatakan, sistem zonasi yang ditetapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di seluruh SD, SMP, SMA dan SMK negeri diseluruh nusantara menuai beberapa masalah. Salah satu masalah utama yang timbul dalam PPDB adalah ketidakseimbangan daya tampung sekolah (supply) yang terbatas dan jumlah pendaftar (demand) yang terlampau tinggi. Hal ini mengancam hak murid untuk menerima pendidikan tidak terpenuhi. Kekhawatiran beberapa pengamat pendidikan akan ketimpangan supply dan demand sekolah pun akhirnya tak terelakan.


“Banyak media melaporkan pelajar yang terlantar akibat sekolah-sekolah di zona tempat tinggal mereka sudah melebihi daya tampung. Fenomena ini terjadi terutama pada pendaftar di jenjang pendidikan SMA dan SMK di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan sekolah negeri dalam menampung demand murid inilah yang berpotensi mengakibatkan anak putus sekolah,” jelasnya.


Akhirnya, lanjut Indra, murid-murid yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri memiliki kesempatan yang terbatas untuk dapat menempuh tahun ajaran baru berbarengan dengan rekan-rekannya di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Di tahun ajaran yang lalu, pengumuman hasil PPDB dilakukan sepanjang minggu kedua bulan Juli 2018, sementara kalender tahun ajaran 2018/2019 dimulai serentak di minggu setelahnya. Ini berarti calon siswa yang tidak lolos PPDB hanya memilki waktu kurang dari satu minggu untuk mencari sekolah yang mau menerimanya.


Gagal masuk sekolah negeri, para murid memiliki alternatif untuk mendaftarkan diri di sekolah swasta. Namun, kebanyakan sekolah swasta sudah menutup masa pendaftaran murid baru, bahkan jauh sebelum prosedur PPDB dibuka (biasanya sekitar bulan Maret – April). Jadi, murid-murid tersebut ‘dipaksa’ menunggu hingga tahun ajaran selanjutnya untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.


Solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan masing-masing wilayah dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang melakukan relokasi siswa ke sekolah negeri lain yang berada diluar zonasinya dan ada pula yang bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menampung siswa-siswa tersebut.


“Beberapa hal di atas menunjukkan tujuan diberlakukannya sistem zonasi tidak tercapai sepenuhnya, karena pada praktiknya pun masih ada siswa yang harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah dan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu menjadi terbebani dengan biaya yang diminta oleh sekolah swasta,” jelasnya.


Salah satu tujuan diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB ini diantaranya bertujuan untuk menghilangkan persaingan antar sekolah negeri dan siswa. Hal ini dilakukan karena kriteria penerimaan siswa maupun status sekolah ‘favorit’ bukanlah berdasarkan kompetensi, melainkan jarak. Ditambah lagi, dengan segala ketidaksiapan sekolah negeri dalam memenuhi demand, sekolah swasta pun terkena imbasnya. Sekolah negeri dan swasta (dalam tingkat tertentu) seperti tidak perlu bersaing satu sama lain, toh murid yang masuk juga pasti akan selalu ada. Ada kesan ‘hadiah tak bersyarat’ yang didapatkan oleh sekolah, sehingga persaingan dalam menyediakan layanan pendidikan tidaklah perlu.


Padahal, kompetisi dengan tujuan untuk meningkat mutu pendidikan sudah tidak dihindari. Kompetisi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya, mutu, serta mendorong inovasi sebuah produk atau layanan. Kompetisi antar sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan sangatlah penting bagi pertumbuhan pendidikan itu sendiri.


Dengan ketidaksiapan sekolah negeri dalam menanggung konsekuensi sistem zonasi, pemerintah perlu mengimplementasikan sistem ini secara bertahap. Penerapan kebijakan ini bias dimulai dari wilayah-wilayah yang minim ketimpangan supply dan demand – nya.


Kemudian seiring dengan perbaikan, ketimpangan di wilayah lain semakin melebarkan pemberlakuan sistem zonasi ini. Dengan begitu, pemerataan sekolah negeri akan berjalan sesuai dengan tujuan tanpa memberi imbas kepada persaingan sekolah swasta.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies