Sistem Pelayanan Kesehatan Perlu Mengacu Pada Tujuan SDGs

Sistem pelayanan kesehatan yang diterapkan di banyak negara sejatinya memiliki tujuan untuk mengakomodir kepentingan rakyat dalam menjaga kesehatannya. Untuk itu, diperlukan adanya beberapa penyesuaian dalam implementasinya di beberapa negara. Salah satu rujukan dalam mengevaluasi hal tersebut adalah Sustainable Development Goals (SDGs).


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa A. Amanta mengatakan, bagi negara-negara anggota PBB, meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas seharusnya tetap menjadi fokus yang harus dicapai. Hal ini merupkan salah satu sasaran dari SDGs yang terkait dengan kesehatan. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB, juga perlu terus berinovasi dalam memberikan layanan kesehatan bagi warganya.


Felippa menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Tarif obat-obat penting yang tinggi dan kebijakan perdagangan yang terlalu protektif membuat harga obat menjadi mahal dan membatasi pilihan obat yang ada. Kedua hal ini jugalah yang menyebabkan jenis obat yang beredar di Indonesia tidak sebanyak di negara-negara lain. Hanya setengah dari jenis obat-obatan penting yang ada dalam daftar WHO yang beredar di Tanah Air.


“Survei dari sekitar 9.000 penyedia layanan kesehatan menemukan bahwa 85% dari mereka hanya memiliki sekitar 80% dari total obat-obatan penting yang ada dalam daftar WHO. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan pelayanan kesehatan untuk warga menjadi tidak maksimal. Keterbatasan pilihan juga menyebabkan mereka harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan perawatan kesehatan,” ungkap Felippa.


Selain itu, ia pun menyebut berbelit-belitnya birokrasi juga menyebabkan biaya transaksi menjadi tinggi. Birokrasi yang tidak efisien juga menyebabkan adanya penundaan yang berdampak negatif bagi warga yang membutuhkan obat-obatan. Waktu yang dibutuhkan untuk obat baru bisa masuk ke pasar Indonesia adalah selama 1057 hari dan 800 hari di China.


Meskipun tarif obat rata-rata global secara keseluruhan telah turun dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara masih menerapkan tarif untuk obat-obatan impor. Tingkat rata-rata pengenaan tarif tertinggi ditemukan di Asia Selatan dan Amerika Latin. Berdasarkan database Tarif WTO, Nepal menjadi negara yang memberlakukan tarif tinggi untuk obat-obatan impor, yaitu sebesar 14,7%. Sementara itu Indonesia menerapkan tarif sebesar 4,3%.

Meskipun banyak negara di luar perjanjian ini tidak mengenakan tarif pada obat-obatan, tapi masih ada yang memberlakukannya. Faktanya, nilai perdagangan biofarmasi di seluruh dunia di negara-negara yang tidak termasuk dalam perjanjian meningkat lebih dari 20% antara tahun 2006 dan 2013. Indonesia sendiri menerapkan tarif pada impor pada bahan-bahan farmasi yang dibutuhkan untuk memproduksi obat. Hal ini, lanjut Felippa, tentu berdampak pada harga jual obat tersebut.


“Indonesia juga idealnya mulai menghapuskan hambatan non tarif dalam perdagangan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga obat. Ke depannya hal ini tentu berdampak pada kualitas hidup warganya,” ungkapnya.


Beberapa hal yang termasuk ke dalam Non-Tariff Measures (NTMs) antara lain adalah prosedur bea cukai yang tidak efisien, prosedur ekspor / impor yang rumit, birokrasi administrasi, pajak yang tidak transparan dan infrastruktur perdagangan yang kurang digunakan. Untuk obat-obatan, Indonesia juga menerapkan persyaratan pelabelan dan pengemasan yang tidak mudah, kebutuhan importir untuk memiliki banyak izin dan lisensi dan persyaratan bahwa obat-obatan impor harus melewati pelabuhan tertentu.




Simak rekomendasi kebijakan lengkapnya berjudul "Accelerating access to medicines: Policy recommendations for achieving the health-related Sustainable Development Goals" di sini

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies