Sinkronisasi Data Pangan Diharapkan Jadi Acuan Pengambilan Kebijakan yang Akurat

Siaran Pers - Jakarta, Sinkronisasi data pangan yang termasuk salah satu program kerja 100 hari pertama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diharapkan bisa menjadi acuan pengambilan kebijakan pangan yang akurat. Data tunggal ini, yang merupakan hasil sinkronisasi dari beberapa kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN dan BPS, juga diharapkan bisa menyelesaikan perbedaan data pangan yang sering kali terjadi.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, data pangan yang tidak akurat selalu dikaitkan dengan kebijakan untuk mengimpor komoditas pangan. Single data ini dapat memperlihatkan hasil final apakah impor memang diperlukan atau tidak, dan yang terpenting berarti persiapan untuk mengimpor (jika berdasarkan data diperlukan) dapat dilakukan dari jauh hari sehingga keputusan diambil di saat harga internasional lebih murah daripada harga nasional. Keputusan yang diambil di saat yang tepat dapat membantu Indonesia untuk menghemat biaya lebih banyak.


“Diharapkan data tunggal pangan ini dapat membantu proses itu, selama ini keputusan kerap terhambat karena setiap kementerian memiliki data masing-masing yang saling klaim bahwa impor mungkin saja tidak diperlukan. Pro kontra soal impor atau tidak dan juga kapan waktu impor yang ideal diharapkan bisa selesai dengan informasi yang akurat dan terus diperbaharui,” ungkap Galuh.


Lebih jauh, sinkronisasi data pangan juga tentunya berpengaruh pada hasil akhir data perhitungan luas panen dan produksi di Indonesia. Luas panen dan produksi yang didasarkan pada perhitungan yang akurat dapat menjadi rujukan utama dalam menentukan kebijakan pangan. Ke depannya, lanjutnya, penggunaan Kerangka Sampel Area (KSA) dalam menentukan luas panen dan produksi padi dapat pula dilengkapi dengan pengembangan remote sensing yang menggunakan penginderaan jarak jauh sehingga hasil akurat yang didapat juga dipengaruhi oleh perhitungan lewat satelit yang akurat.


Sistem remote sensing dapat memberi peringatan dini terhadap wilayah-wilayah yang akan terdeteksi oleh bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Tentunya pengembangan remote sensing harus dilakukan dengan baik antar kementerian dan lembaga terkait, seperti dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan juga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait harus terus dilaksanakan dengan optimal agar kolaborasi dapat menghasilkan perhitungan yang akurat.



Gambar: Katadata

0 views
Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies